Gugatan Danah Hibah dan Bansos di Pengadilan Negeri Serang Dinilai Tak Miliki Dasar
INDEX

BISNIS-27 496.112 (7.49)   |   COMPOSITE 5571.66 (81.11)   |   DBX 1025.31 (6.73)   |   I-GRADE 161.222 (3.23)   |   IDX30 481.63 (9.32)   |   IDX80 126.239 (2.53)   |   IDXBUMN20 347.718 (10.77)   |   IDXG30 131.769 (1.75)   |   IDXHIDIV20 428.361 (9.36)   |   IDXQ30 139.975 (2.43)   |   IDXSMC-COM 236.298 (3.68)   |   IDXSMC-LIQ 285.496 (7.48)   |   IDXV30 117.12 (3.63)   |   INFOBANK15 959.319 (10)   |   Investor33 418.313 (5.87)   |   ISSI 162.317 (3.18)   |   JII 593.683 (14.31)   |   JII70 203.182 (4.77)   |   KOMPAS100 1131.88 (19.93)   |   LQ45 884.897 (16.77)   |   MBX 1547.61 (24.33)   |   MNC36 311.774 (4.65)   |   PEFINDO25 293.783 (7.19)   |   SMInfra18 273.756 (10.1)   |   SRI-KEHATI 356.906 (5.42)   |  

Gugatan Danah Hibah dan Bansos di Pengadilan Negeri Serang Dinilai Tak Miliki Dasar

Selasa, 20 Oktober 2020 | 12:05 WIB
Oleh : Laurens Dami / JEM

Cilegon, Beritasatu.com - Gugatan terkait penyaluran dana hibah dan bantuan sosial (bansos) dari APBD Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon di Pengadilan Negeri (PN) Serang dinilai tidak berdasar dan tidak tepat bahkan salah kaprah.

Sebab PN Serang tidak berwenang mengadili perkara permohonan hibah dan bansos yang diajukan oleh sejumlah organisasi yang sah di Kota Cilegon kepada Pemkot Cilegon.

Sebelumnya, salah seorang warga Cilegon, Muhammad Kholid menggugat penyaluran hibah dan bansos Pemkot Cilegon tahun anggaran 2018-2020. Penyaluran hibah dan bansos dinilai oleh Muhammad Kholid sarat dengan praktik nepotisme karena penerima hibah dan bansos masih ada hubungan dengan Calon Wali Kota Cilegon Ratu Ati Marliati, yang menjabat sebagai Ketua Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI).

Tidak hanya Ratu Ati Marliati sebagai tergugat III, ada sekitar delapan pimpinan organisasi lainnya di Kota Cilegon yang menerima hibah bdan bansos, juga menjadi tergugat dalam kasus dana hibah dan bansos tersebut.

Menurut Kholid, dirinya menggugat secara hukum adalah bagian dari haknya sebagai warga negara Indonesia. Gugatan yang dilayangkan ke PN Serang pun atas dasar bukti-bukti yang dimiliki.

Kholid mengaku menggugat perkara hibah dan bansos ke PN Serang adalah bagian dari kepeduliannya sebagai warga. Baginya, nepotisme dalam penyaluran hibah dan bansos telah membuktikan tidak ada keadilan di Kota Cilegon.

Kuasa hukum Ratu Ati Marliati, Agus Rahmat menilai, apa yang dilakukan Kholid selaku penggugat, menunjukkan ketidakpahaman tentang bagaimana mekanisme untuk mengajukan gugatan dalam persoalan dana hibah dan bansos.

"Dalam perkara ini, pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara permohonan hibah maupun bansos yang diajukan oleh organisasi yang sah di Cilegon kepada pemerintah daerah. Sebab, perkara yang timbul bukanlah sengketa perdata (perbuatan melawan hukum) atau pun sengketa antar penggugat dengan para tergugat, karena memang tidak ada hubungan hukum antara para tergugat dengan penggugat dan bukan pula perkara pidana," tegas Agus Rahmat, Senin (19/10/2020) malam.

Maka dari itu, lanjutnya, mempertanyakan dan/atau memperkarakan persoalan hibah ke pengadilan negeri adalah sebuah tindakan yang salah kaprah.

Karena, masih kata Agus, kewenangan tersebut merupakan kewenangan Komisi Keterbukaan Informasi Publik.

Menurut Agus, jika kemudian penggugat menginginkan keterbukaan dari penyelenggara pemerintahan, seharusnya penggugat tidak mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Serang namun seharusnya melalui Komisi Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana telah diatur dalam UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

"UU Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan bahwa lingkup badan publik meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari APBN atau APBD dan mencakup pula organisasi non pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum seperti LSM, perkumpulan serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD," jelasnya.

Agus menegaskan, mempertanyakan hibah atau menyatakan keberatan tentang hibah atau bansos kepada penyelenggara publik, maupun penerima hibah/bansos adalah bukan perkara perdata maupun pidana.

“Perkara yang diajukan oleh penggugat adalah perkara administrasi pelayanan publik, tentang hibah dan bansos. Bukan perkara sengketa perdata, bukan sengketa hak, dan bukan perkara pidana. Maka Pengadilan Negeri tidak punya kewenangan untuk mengadili dalam perkara ini," ujarnya.

Legal Standing

Agus juga menyatakan, dalam gugatan, penggugat hanya memberitahukan bahwa penggugat adalah warga masyarakat di Kota Cilegon dan tinggal di Cilegon, dan tidak menyebutkan dalam kapasitas sebagai apa melakukan gugatan, karena bukan merupakan bagian dari organisasi para tergugat, juga bukan bagian dari perangkat para turut tergugat.

Sehingga, lanjutnya, dapat dikatakan, penggugat bukanlah bagian dari pihak yang dapat melakukan gugatan, karena tidak ada perkara apa pun antara penggugat dengan tergugat dan para turut tergugat.

Apabila penggugat nyata-nyata tidak dapat memberikan bukti sebagai apa atau dalam kapasitas apa untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, sambungnya, dengan demikian maka penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan (persona standi in judicio).

Menurut Agus, bahwa posita (dalil) dan petitum (tuntutan) yang diuraikan dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak memiliki kesesuaian (exceptio obscure libel).

Di mana dalam posita, lanjutnya, penggugat hanya menguraikan tentang dugaan-dugaan atau bermain opini yang terjadi dalam pengajuan maupun pemberian hibah oleh Pemkot Cilegon tahun anggaran 2020.

Tidak hanya itu, Agus menambahkan, bahwa penggugat salah dalam menentukan siapa atau pihak mana yang seharusnya digugat.

Hal tersebut dikarenakan, pihak yang dapat mengeluarkan dana hibah dan/atau bansos yang bersumber dari dana APBD adalah dinas terkait/leading sector yang disetujui oleh wali kota.

Agus menjelaskan, prinsip dasar pemberian hibah dan bansos diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), No 123 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Permendagri Nomor 32 Tahun

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

53 SD dan SMP di Bengkulu Tengah Diizinkan Belajar Tatap Muka

Jika selama ini satu kelas diisi 30 orang, maka saat ini hanya diisi 15 orang saja.

NASIONAL | 20 Oktober 2020

Abaikan Protokol Kesehatan, Perusahaan Telekomunikasi di Sleman Terancam Kena Sanksi

Berdasarkan data Satgas Covid-19 DIY, hingga saat ini sudah 92 orang terpapar virus corona dari klaster tersebut.

NASIONAL | 20 Oktober 2020

Muncul Klaster Demo di Semarang, Ganjar: Tahan Diri, Jangan Bikin Kerumunan

"Demonya diganti dengan cara yang lebih baik saja. Tidak di jalan dan berkerumun, tapi datang ke kami untuk menyampaikan aspirasi," ucap Ganjar.

NASIONAL | 20 Oktober 2020

Pengamat: Tak Mudah bagi Jokowi Memimpin pada Masa Pandemi

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik (Puskapol) FISIP UI Aditya Perdana menilai tidak mudah bagi Jokowi dalam satu tahun pemerintahannya di periode kedua

NASIONAL | 19 Oktober 2020

Komisi Kejaksaan Diminta Periksa Kajari Jaksel

ICW menyebut, jamuan kepada ketiga tersangka diduga melanggar Pasal 5 huruf a Peraturan Jaksa Agung Tahun 2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.

NASIONAL | 19 Oktober 2020

Relawan Jokowi dan YSKI Kembali Salurkan Bantuan Sembako untuk Warga Medan

Nainggolan menyalurkan bantuan dari kalangan donatur seperti, Pendeta Bambang Jonan, Kombes Pol (Purn) Maruli Siahaan dan Tommy.

NASIONAL | 20 Oktober 2020

Setahun Jokowi-Ma'ruf Amin, Moeldoko: Presiden Tak Pernah Abai dengan Janjinya

Hari ini, tepat satu tahun kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin.

NASIONAL | 20 Oktober 2020

Dijadikan Nama Jalan di Abu Dhabi, Jokowi: Penghormatan Ini Bukan untuk Saya, tetapi Indonesia

Jalan tersebut membelah kawasan Abu Dhabi National Exhibition Center dengan Embassy Area yang ditempati sejumlah Kantor Perwakilan Diplomatik.

NASIONAL | 20 Oktober 2020

RUU Kejaksaan Perkuat Sistem Peradilan Modern

Guru Besar Hukum Pidana FH Unhas Said Karim menyatakan, pengaturan penyidikan lanjutan bukanlah hal baru karena sebelumnya telah ada dan telah dilakukan.

NASIONAL | 20 Oktober 2020

Ini Penjelasan Kejagung soal Jamuan Makan Siang Tersangka Penghapusan Red Notice

Makan siang para tersangka red notice benar terjadi, tetapi dilakukan di ruang pemeriksaan bukan di restoran seperti postingan yang beredar di media sosial.

NASIONAL | 20 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS