Sempat Tak Penuhi Kuota, 308.539 KPPS di Jateng Siap Bertugas
INDEX

BISNIS-27 503.122 (7.61)   |   COMPOSITE 5724.74 (89.25)   |   DBX 1066.46 (9.81)   |   I-GRADE 166.255 (3.05)   |   IDX30 491.004 (8.8)   |   IDX80 129.735 (2.65)   |   IDXBUMN20 364.991 (9.26)   |   IDXG30 133.352 (2.1)   |   IDXHIDIV20 441.973 (8.53)   |   IDXQ30 143.512 (2.54)   |   IDXSMC-COM 247.38 (3.5)   |   IDXSMC-LIQ 301.054 (8.02)   |   IDXV30 127.096 (4)   |   INFOBANK15 976.214 (12.27)   |   Investor33 422.656 (6.59)   |   ISSI 167.54 (3)   |   JII 607.336 (12.69)   |   JII70 209.626 (4.39)   |   KOMPAS100 1162.4 (23.4)   |   LQ45 904.834 (17.52)   |   MBX 1587.29 (26.24)   |   MNC36 315.598 (5.98)   |   PEFINDO25 317.232 (4.1)   |   SMInfra18 287.626 (7.78)   |   SRI-KEHATI 361.444 (5.7)   |  

Sempat Tak Penuhi Kuota, 308.539 KPPS di Jateng Siap Bertugas

Kamis, 22 Oktober 2020 | 12:34 WIB
Oleh : Stefy Thenu / JEM

Semarang, Beritasatu.com - Sebanyak 308.539 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) memenuhi syarat administrasi. Mereka siap bertugas dalam penyelenggaraan pilkada serentak di 21 kabupaten kota.

"Kuota pendaftar 308.539 petugas KPPS yang mendaftar ini sudah cukup untuk bertugas di 44.007 TPS. Karena pelaksanaannya di tengah pandemi covid-19, dampaknya jumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang meningkat membuat kebutuhan personil juga bertambah," kata Komisioner Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Litbang KPU Jateng M Taufik, Kamis (22/10/2020).

Sebelumnya, KPU Jawa Tengah menyatakan kekurangan jumlah petugas KPPS untuk penyelenggaraan Pilkada serentak 21 kabupaten kota.

Sehingga, pendaftaran petugas KPPS yang sudah digelar sejak 7 Oktober hingga 11 Oktober 2020, akhirnya diperpanjang mulai 14-18 Oktober 2020. Hingga batas waktu berakhir, kuota petugas KPPS akhirnya terpenuhi sebanyak 308.539.

Taufik menuturkan, setelah ditetapkan, petugas KPPS itu diwajibkan rapid tes sebagai standar protokol kesehatan untuk pengendalian Covid-19.

Terkait kendala perekrutan yang dihadapi petugas KPPS di setiap kabupaten kota berbeda beda. Semua menyesuaikan situasi daerahnya.

"Kendalanya bermacam-macam. Ada warga yang antusias, tapi ada yang tidak. Mungkin saja mereka tidak jadi mendaftar (KPPS) karena takut dirapid. Tapi kita tidak bisa menyimpulkan soalnya banyak prosedur yang harus dijalani," jelasnya.

Sedangkan aturan pembentukan KPPS selama ini mengacu pada Pasal 12 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2015 dan PKPU Nomor 13 Tahun 2017 terkait tugas, wewenang dan pembentukan KPPS.

"Setiap TPS akan diisi dengan tujuh anggota KPPS ditambah dengan petugas keamanan dan ketertiban. Saat bertugas, diwajibkan memakai masker, face shield sampai rutin cuci tangan," jelasnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Arisan Online Menjebak Warga Medan, Pemilik Manfaatkan Polisi dan Wartawan jadi Debt Collector

Satu kloter ada Rp 1 juta per 5 hari, Rp 3 juta per 5 hari, Rp 5 juta per 7 hari dan ada juga Rp 6 juta per 7 hari.

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Pilkada Medan, Bobby-Aulia Janjikan Pelayanan Kesehatan Gratis

Menurut Aulia, pembangunan satu data ini dibutuhkan karena pemerintah kota, selama ini tidak memiliki keakuratan data untuk membantu keluarga miskin.

NASIONAL | 22 Oktober 2020

KPK Dalami Aliran Dana Proyek Fiktif ke Rekening Eks Dirut Waskita Beton

Saat kasus korupsi itu bergulir, Jarot merupakan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya.

NASIONAL | 22 Oktober 2020

UU Ciptaker Diisukan Rusak Lingkungan, Sekjen KLHK: Kami Berdiri di Barisan Depan Menghadapinya

Harus ada perubahan mendasar untuk memperbaiki sekaligus perlindungan lingkungan hidup.

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Libur Panjang Akhir Oktober, Polda Banten Imbau Warga Tetap di Rumah

Kapolda Banten Irjen Pol Fiandar mengingatkan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin agar tidak terjadi kenaikan kasus Covid-19.

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Rakor Kepemudaan Hasilkan 9 Rumusan Kewirausahaan Pemuda

Rapat Koordinasi (Rakor) Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan menghasilkan sejumlah poin rumusan mengenai pengembangan kewirausahaan pemuda.

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Songsong Perubahan, SMAN 8 Jakarta Bedah Asesmen Kompetisi Minimal

Sejumlah kegiatan di sekolah ini juga bisa disaksikan di saluran Youtube tersebut.

NASIONAL | 20 Oktober 2020

Kasus Waterfront City, KPK Periksa Project Manager Wijaya Karya

KPK juga menjadwalkan memeriksa Kepala Seksi Proyek Kecil PT Wijaya Karya Bayu Cahya Saputra.

NASIONAL | 22 Oktober 2020

DPD Golkar Kota Tangerang Kampanyekan Gerakan 3M

Sachrudin selaku Wakil Wali Kota Tangerang ini mengatakan, kesehatan harus menjadi prioritas di masa pandemi Covid-19 ini.

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Korupsi Proyek Waskita, KPK Periksa Eks Kadis PU DKI dan Manajer Jaya Konstruksi

Pemeriksaan terhadap Erry Basworo dan Made Sukaryawan diduga terkait sejumlah proyek yang digarap Waskita di Jakarta.

NASIONAL | 22 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS