Puan Maharani Ingatkan Penyusunan Protokol New Normal Jangan Terburu-Buru
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Puan Maharani Ingatkan Penyusunan Protokol New Normal Jangan Terburu-Buru

Kamis, 28 Mei 2020 | 13:39 WIB
Oleh : Jeis Montesori / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, rencana pemerintah untuk melaksanakan Protokol Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 perlu dipastikan terlebih dahulu berbagai rinciannya.

"Jangan sampai teknis protokolnya disiapkan secara terburu-buru sehingga tidak matang dan malah memunculkan kebingungan baru di masyarakat," kata Puan Maharani, Rabu (27/5/2020).

Sebab, lanjut Puan Maharani, protokol kenormalan baru tentu akan berbeda-beda untuk setiap jenis kegiatan atau lokasi. "Contohnya protokol di pasar, pusat perbelanjaan, sekolah, tempat kerja, atau tempat umum lainnya akan memiliki variasi-nya masing-masing," kata Puan Marahani.

WHO sendiri, kata Puan Maharani, telah menyusun beberapa pertimbangan bagi negara-negara sebelum menerapkan kehidupan normal baru. Seperti kemampuan untuk mengendalikan transmisi virus corona. Kemudian kemampuan rumah sakit untuk menguji, mengisolasi serta menangani tiap kasus dan melacak tiap kontak.

Selain itu, kata Puan Maharani, kajian-kajian ilmiah sebelum penerapan kenormalan baru harus dilakukan secara mendalam sebagai acuan pengambilan kebijakan. "Transparansi data menjadi penting sebab pemerintah perlu menjelaskan kepada rakyat saat ini posisi Indonesia tepatnya ada di mana dalam kurva pandemic Covid-19, serta bagaimana prediksi perkembangannya ke depan. Sehingga rakyat mengetahui jelas mengapa disusun protokol kenormalan baru," katanya.

Di dalam protokol kenormalan baru, tambah Puan Maharani, harus ada skenario dan simulasi apa yang harus segera dilakukan jika tiba-tiba ada gelombang baru penyebaran virus corona.

"Harus benar-benar lengkap rincian antisipasi dan langkah-langkahnya. Termasuk pihak mana saja yang bertanggungjawab atas setiap tindakan," kata Puan Maharani.

Kesemuanya nanti, kata Puan, harus dilakukan secara disiplin. Baik dari aparat pemerintah yang mengawasi, maupun juga disiplin dari warga.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Koalisi Masyarakat Sipil: Demi Keselamatan Publik, Tunda Pilkada

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pilkada Sehat membuat petisi untuk Pilkada Serentak 2020

POLITIK | 27 Mei 2020

Pelibatan TNI-Polri Terapkan New Normal Diminta Tak Dipersoalkan

Langkah pemerintah melibatkan aparat TNI-Polri dalam menerapkan new normal atau tatanan baru tidak perlu dipersoalkan.

POLITIK | 27 Mei 2020

Komisi II DPR Setuju Pilkada Serentak Digelar 9 Desember

Seluruh tahapan Pilkada harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan, berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19.

POLITIK | 27 Mei 2020

KPU Jalankan Tahapan Pilkada Sesuai Protokol Kesehatan

Protokol kesehatan akan ditetapkan oleh KPU secara ketat terhadap setiap proses tahapan pilkada.

POLITIK | 27 Mei 2020

Gugus Tugas Disebut Dukung Pilkada Serentak 9 Desember 2020

Proses dan tahapan pilkada serentak 2020 tetap diminta menerapkan protokol kesehatan.

POLITIK | 27 Mei 2020

Pilkada Milik Rakyat, Elite Politik Diminta Jangan Mendominasi

Rakyat harus ikut terlibat dalam menentukan kapan pelaksanaan Pilkada.

POLITIK | 27 Mei 2020

Mendagri Paparkan Strategi Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020

Tito menegaskan, pemerintah telah menyiapkan strategi terkait pelaksanaan pilkada serentak 2020.

POLITIK | 27 Mei 2020

Ketua DPR Minta Aturan New Normal Disusun Komprehensif

Puan Maharani meminta agar pemerintah untuk mengeluarkan Protokol Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 disiapkan dengan rinci dan seksama.

POLITIK | 27 Mei 2020

PDIP Dukung Penuh Kebijakan New Normal

Bagi PDIP, new normal memiliki arti masyarakat akan menjalani kehidupan sehari-hari dengan norma baru.

POLITIK | 27 Mei 2020

Komisi II DPR Gelar Raker Bahas Pilkada Serentak

Raker dilakukan untuk merespons tentang program dan penjadwalan pilkada serentak pada 9 Desember 2020.

POLITIK | 27 Mei 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS