Minta Lelang Jabatan Sekjen DPD RI Dihentikan, Nono Sampono Kirim Surat ke Presiden
INDEX

BISNIS-27 450.657 (-2.63)   |   COMPOSITE 5126.33 (-26.49)   |   DBX 964.304 (-0.19)   |   I-GRADE 140.573 (-0.75)   |   IDX30 429.149 (-2.2)   |   IDX80 113.629 (-0.31)   |   IDXBUMN20 294.159 (-2.49)   |   IDXG30 119.586 (-0.66)   |   IDXHIDIV20 382.889 (-3.09)   |   IDXQ30 125.935 (-1.22)   |   IDXSMC-COM 219.954 (-0.25)   |   IDXSMC-LIQ 256.971 (-1.1)   |   IDXV30 106.718 (-0.07)   |   INFOBANK15 842.264 (-5.44)   |   Investor33 375.573 (-1.87)   |   ISSI 150.643 (-0.08)   |   JII 545.954 (1.33)   |   JII70 186.804 (0.25)   |   KOMPAS100 1025.81 (-5.25)   |   LQ45 790.454 (-4.02)   |   MBX 1419.3 (-8.37)   |   MNC36 282.56 (-2.55)   |   PEFINDO25 281.129 (-1)   |   SMInfra18 242.071 (-0.08)   |   SRI-KEHATI 317.648 (-1.45)   |  

Minta Lelang Jabatan Sekjen DPD RI Dihentikan, Nono Sampono Kirim Surat ke Presiden

Rabu, 23 September 2020 | 23:47 WIB
Oleh : Jeis Montesori / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Nono Sampono mengungkapkan, proses lelang jabatan sekretaris jenderal (sekjen) DPD RI yang dinilai bermasalah, berujung polemik baik di kalangan pimpinn DPD maupun anggota DPD RI.

“Ya, terjadi polemik diinternal terutama para anggota DPD,” ungkap Nono Sampono ketika dimintai tanggapannya atas perkembangan proses lelang jabatan sekjen DPD RI, Rabu (23/9/2020).

Menurut Nono Sampono, ada dua permasalahan yaitu seleksi pemilihan sekjen dan Keppres Nomor 39/M tahun 2020 tanggal 6 Mei 2020 tentang pemberhentian Donny Moenoek sebagai sekjen DPD RI.

“Karena terjadi silang pendapat yang tajam yang melibatkan Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) juga, maka saya menggunakan hak politik sebagai anggota sekaligus wakil ketua DPD RI berkirim surat langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi),” kata Nono.

Karena itu, lanjut Nono, semua pihak sebaiknya menunggu saja jawaban Presiden. “Tapi Mensekneg sudah menyampaikan komentar,” tambahnya Nono.

Nono Sampono sendiri dalam rapat pimpinan DPD RI, Selasa (22/9/2020), menegaskan sikapnya bahwa untuk menghentikan dulu proses lelang jabatan sekjen DPD itu. "Ya, ke dalam, di rapat pimpinan saya sudah tegaskan untuk tidak dilanjutkan dulu lelang Jabatan sekjen ini,” tambahnya.

Dari sejumlah pemberitaan disebutkan, ternyata sejak tanggal 6 Mei 2020, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Keppres Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama. Isi dalam keppres tersebut memberhentikan dengan hormat Reydonnyzar Moenek dari jabatannya sebagai sekjen DPD RI.

Suara Senator
Sebelumnya, sejumlah anggota DPD atau senator mengungkapkan sikapnya, salah satunya anggota DPD RI Intsiawati Ayus yang menyoroti proses seleksi terbuka (lelang) jabatan sekjen DPD. Menurutnya proses tersebut dianggap bermasalah karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Proses lelang jabatan sekretaris jenderal DPD RI bermasalah karena tidak sesuai UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana diubah terakhir melalui UU Nomor 13 Tahun 2019 (UU MD3) dan Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib (Tatib DPD RI),” kata Intsiawati Ayus, saat dihubungi, Sabtu, (19/9/2020)

Begitu juga senator dari daerah pemilihan NTT Angelo Wake Kako menyatakan bahwa aturan dan mekanisme pemilihan sekjen DPD sudah sangat jelas diatur dalam UU MD3 dan Tatib DPD. "Nah, dua dasar hukum itu dilewati yang kemudian menimbulkan kagaduhan dan protes sejumlah anggota DPD," katanya.

Sementara pakar hukum tata negara Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Fahri Bachmid memandang perlu pembentukan ulang panitia seleksi sekjen DPD RI.
“Agar tidak terjadi kerugian keuangan negara dengan sebuah proses seleksi yang bermasalah secara hukum, pansel perlu dibentuk ulang,” kata Fahri Bachmid, dalam pernyataan tertulis yang diterima Rabu (23/9/2020).

Menurut dia, nomenklatur untuk pembentukannya keliru sebab undang-undang menyebut tim seleksi, bukan panitia seleksi (pansel). Maka, kata dia, hendaknya pembentukan sampai dengan unsur-unsur tim seleksinya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh membangun tafsir lain.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ketua PDIP Tangsel Kritik Keras Manuver Gatot Nurmantyo

Pernyataan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo belakangan ini sangat berpotensi memecah belah persatuan bangsa.

POLITIK | 23 September 2020

KPU Tetapkan Dua Paslon Berlaga di Pilkada Depok

Kedua pasangan tersebut yakni Mohammad Idris-Imam Budi Hartono dan Pradi Supriatna-Afifah Alia.

POLITIK | 23 September 2020

Bawaslu: UU Pilkada Tidak Bisa Tindak Pelanggar Protokol Kesehatan

Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengemukakan, Pasal 69 UU 10/2016 tentang Pilkada tidak bisa digunakan untuk menindak para pelanggar protokol kesehatan

POLITIK | 23 September 2020

Perludem Paparkan Kelebihan dan Kekurangan Kampanye Virtual

Kampanye virtual melalui iklan politik yang dipasang di platform digital termasuk media sosial diyakini akan digemari.

POLITIK | 23 September 2020

Bawaslu Usulkan Dua Solusi Atasi Kerumunan Massa Pilkada

Bawaslu meyakini, jika semua aturan dapat diterapkan dengan tegas bisa mengurangi kerumunan massa saat kampanye Pilkada.

POLITIK | 23 September 2020

Puan: Revolusi Mental Dibutuhkan untuk Hadapi Pandemi Covid-19

“Saya tegaskan kembali bahwa Revolusi Mental masih terus berjalan, Revolusi Mental belum selesai,” kata Puan.

POLITIK | 23 September 2020

Ini Pidato Lengkap Presiden Jokowi pada Sesi Debat Sidang Majelis Umum PBB

Kita harus bekerja sama untuk memastikan bahwa semua negara mendapatkan akses setara terhadap vaksin yang aman dan dengan harga terjangkau.

POLITIK | 23 September 2020

Edy Rahmayadi: Penundaan Pilkada Tak Sejalan dengan Demokrasi

Penerapan protokol kesehatan merupakan kunci utama dalam mengantisipasi Pilkada agar tidak menimbulkan klaster baru penyebaran virus corona.

POLITIK | 23 September 2020

DPP PDIP Keluarkan Surat Perintah, Pelanggar Protokol Kesehatan Kena Sanksi

Seluruh kader dan kandidat sepatutnya mematuhi protokol pencegahan Covid-19 pada setiap tahapan pilkada.

POLITIK | 23 September 2020

Mahfud MD Tegaskan Parpol Berperan Arahkan Kader Patuhi Protokol Covid-19

Partai politik berperan untuk mengarahkan kadernya agar disiplin menegakkan protokol kesehatan Covid-19 selama proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

POLITIK | 22 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS