Peneliti LIPI Siti Zuhro Sarankan Lelang Jabatan Sekjen DPD RI Jeda Dulu
INDEX

BISNIS-27 506.098 (-2.99)   |   COMPOSITE 5701.03 (-21.78)   |   DBX 1035.29 (4.23)   |   I-GRADE 166.318 (-0.13)   |   IDX30 494.279 (-1.96)   |   IDX80 129.716 (-0.63)   |   IDXBUMN20 362.653 (1.11)   |   IDXG30 134.441 (-1.2)   |   IDXHIDIV20 440.988 (-0.91)   |   IDXQ30 143.821 (-0.06)   |   IDXSMC-COM 242.747 (-0.62)   |   IDXSMC-LIQ 296.284 (-2.64)   |   IDXV30 122.829 (0.78)   |   INFOBANK15 978.195 (1.48)   |   Investor33 426.909 (-3.32)   |   ISSI 166.986 (-1.24)   |   JII 611.564 (-6.71)   |   JII70 209.726 (-1.98)   |   KOMPAS100 1161.89 (-6.87)   |   LQ45 907.882 (-4.42)   |   MBX 1586.58 (-7.86)   |   MNC36 318.65 (-2.24)   |   PEFINDO25 310.515 (-0.4)   |   SMInfra18 285.156 (1.39)   |   SRI-KEHATI 364.469 (-1.96)   |  

Peneliti LIPI Siti Zuhro Sarankan Lelang Jabatan Sekjen DPD RI Jeda Dulu

Kamis, 24 September 2020 | 20:35 WIB
Oleh : Jeis Montesori / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Siti Zuhro mengatakan, lelang terbuka atau open recruitment jabatan sekretaris jenderal (sekjen) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) harus sesuai mekanisme dan dasar hukum yang mengaturnya yakni Undang-undang tentang DPR,MPR, DPD (MD3) dan juga Tata Tertib (Tatib) DPD. Apabila prosesnya tidak sesuai dengan mekanisme UU dan Tatib itu lebih baik dihentikan sementara atau jeda terlebih dahulu agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.

“Proses open recruitment jabatan Sekjen DPD RI ternyata menimbulkan polemik dan protes, baik di kalangana Anggota, bahkan sampai Pimpinan, ini pasti ada sesuatu yang tak terbuka dan transparan sebagaimana prinsip open recruitmen jabatan itu. Jadi ya ebih baik menurut saya jeda dulu, hentikan dulu sementara,” ujar Siti Zuhro, ketika dimintai tanggapannya soal open recruitmen jabatan sekjen DPD RI, Kamis (24/9/2020).

Siti Zuhro yang sering menjadi panitia seleksi (pansel) jabatan publik ini mengingatkan, bahwa open recruitment itu prinsipnya harus ada transparansi dan akuntabilitas, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi aturan atau UU, dan mekanismenya.Termasuk dalam kaitan ini adalah komposisi dari pansel.

“Nah, apakah Pansel open recruitment ini sudah mengakomodasi itu semua, juga komposisi anggotanya sebagaimana diatur dalam Tatib DPD. Teryata ada polemik dari anggota, juga Wakil Ketua DPD Pak Nono Sampono yang kemudian mengirim surat ke Presiden Joko Widodo. Jadi, ada persoalan di sini,” paparnya.

Menurut Siti Zuhro, open recruitment jabatan sekjen DPD RI lebih bik dihentikan sementara sampai proses dan mekanismenya dinilai semua anggota DPD dan Pimpinan DPD sesuai UU MD3 dan Tatib DPD. “Jangan sampai hasil open recruitment jabatan Sekjen DPD RI ini batal demi hukum, lebih baik dihentikan sementara, lalu dicari solusi sampai memenuhi persyaratan UU dan Tatib DPD,” katanya.

Menyurat ke Presiden
Sebelumnya, Wakil Ketua DPD RI Sampono, Rabu (23/9/2020) mengungkapkan, proses lelang jabatan sekjen DPD RI dinilai bermasalah, berujung polemik, baik di kalangan pimpinn maupun anggota DPD RI.

“Karena terjadi silang pendapat yang tajam yang melibatkan Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) juga, maka saya menggunakan hak politik sebagai anggota sekaligus Wakil Ketua DPD RI berkirim surat langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi),” tandas Nono.

Karena itu, lanjut Nono, semua pihak sebaiknya menunggu saja jawaban Presiden. “Tapi Mensekneg sudah menyampaikan komentar,” tambah Nono

Nono Sampono sendiri dalam rapat pimpinan DPD RI, Selasa (22/9/2020), menegaskan sikapnya bahwa untuk menghentikan dulu proses lelang jabatan sekjen DPD ini. “Ya, ke dalam, di rapat pimpinan saya sudah tegaskan untuk tidak dilanjutkan dulu lelang Jabatan sekjen ini,” tambahnya.

Selain pimpinan, dua angota DPD yakni Intsiawat Ayus (dari dapil Riau) dan Angelo Wake Kako (dapil NTT), juga mengungkapkan kepada media bahwa lelang jabatan sekjen DPD RI tak sesuai dengan mekanisme dan UU MD3 serta Tatib DPD. Keduanya juga meminta agar proses lelang dihentikan sementara.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Politikus PDIP Bantah Klaim Gatot Nurmantyo

Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo mengaku diganti sebagai panglima TNI pada 2017, akibat perintah menonton film G30S/PKI.

POLITIK | 24 September 2020

Formappi: Sanksi Diskualifikasi Timbulkan Efek Jera

Tanpa aturan diskualifikasi, dipastikan paslon tetap langgar protokol kesehatan

POLITIK | 24 September 2020

Olly Dondokambey-Steven Kandouw Dapat Nomor Urut 3

Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey-Steven Kandouw mendapat nomor urut 3.

NASIONAL | 24 September 2020

Ketua Timses: Nomor 2, Lambangkan Azizah-Ruhama Menang

Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan (Tangsel), Siti Nur Azizah- Ruhamaben mendapatkan nomor urut 2.

POLITIK | 24 September 2020

Ini Nomor Urut Paslon Pilbup Karawang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karawang melaksanakan pengundian nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Karawang.

POLITIK | 24 September 2020

Milenial Merah Putih Dukung Pilkada 2020 Digelar Sesuai Jadwal

Komunitas Milenial Merah Putih mendukung penyelenggaraan Pilkada 2020 yang tetap harus digelar dengan memperhatikan protokol kesehatan.

POLITIK | 24 September 2020

Ini 7 Alasan Pilkada Tetap Digelar

Terapkan sanksi yang tegas bagi calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan, mulai dari administratif hingga didiskualifikasi.

POLITIK | 24 September 2020

KPU Sebut 672 Pasangan Calon Maju dari Parpol

KPU di daerah terus memverifikasi persyaratan calon sehingga dinyatakan sah sebagai peserta Pilkada Serentak 2020.

POLITIK | 24 September 2020

KPU: Baru 486 Paslon Sah Menjadi Peserta Pilkada 2020

Masih ada 83 daerah yang belum menetapkan Paslon yang sah mengikuti Pilkada 2020.

POLITIK | 24 September 2020

Golkar Usul Paslon Pilkada Langgar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi

Azis menyebut PKPU semestinya memuat sanksi lebih berat. Misalnya diskualifikasi paslon yang melanggar protokol kesehatan.

POLITIK | 24 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS