Lelang Jabatan Sekjen DPD RI, Senator Habib Ali: Semua Harus Menjaga Kehormatan Lembaga
INDEX

BISNIS-27 448.452 (2.86)   |   COMPOSITE 5112.19 (36.4)   |   DBX 973.986 (4.58)   |   I-GRADE 139.714 (1.66)   |   IDX30 428.304 (3.33)   |   IDX80 113.764 (0.8)   |   IDXBUMN20 291.927 (4.3)   |   IDXG30 119.182 (0.36)   |   IDXHIDIV20 379.228 (3.94)   |   IDXQ30 124.656 (1.28)   |   IDXSMC-COM 220.2 (1.81)   |   IDXSMC-LIQ 259.388 (0.68)   |   IDXV30 107.478 (0.8)   |   INFOBANK15 831.648 (10.85)   |   Investor33 374.125 (2.66)   |   ISSI 151.171 (0.41)   |   JII 550.867 (0.41)   |   JII70 188.056 (0.33)   |   KOMPAS100 1022.34 (5.97)   |   LQ45 789.815 (5.74)   |   MBX 1412.7 (10.57)   |   MNC36 280.331 (1.85)   |   PEFINDO25 282.464 (4.5)   |   SMInfra18 241.575 (1.18)   |   SRI-KEHATI 316.512 (2.9)   |  

Lelang Jabatan Sekjen DPD RI, Senator Habib Ali: Semua Harus Menjaga Kehormatan Lembaga

Minggu, 27 September 2020 | 11:20 WIB
Oleh : Jeis Montesori / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Menjaga dan menghormati muruah atau kehormatan kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) itu sangat penting dan menjagi tugas bersama seluruh anggota dan pihak yang terkait, termasuk sekretariat jenderal dan pendukungnya. Karena itu seluruh proses kerja politik di lembaga DPD harus bertumpu dan sesuai dengan Undang-Undang (UU) dan Tata Tertib (Tatib) yang berlaku.

“Jika kita meneruskan proses lelang jabatan Sskjen DPDRI yang terbukti keliru dan tidak sesuai dengan UU dan Tatib, maka bukan saja marwah lembaga DPD yang akan rusak, tetapi kita semua sebagai Anggota terdampak,” ujar anggota DPD asal Banten, Habib Ali Alwi, Minggu (27/9/2020), menanggapi kisruh lelang jabatan yang berujung protes dari anggota dan pimpinan DPD.

Habib Alwi termasuk salah satu anggota yang bersuara keras dan kritis terhadap proses lelang jabatan sekjen DPD RI yang dimulai pekan pertama September 2020 dan berakhir 18 September 2020. ”Saya sejak awal katakan bahwa proses lelang ini tidak sesuai dengan UU dan Tatib DPD, jadi, lebih baik dihentikan dulu,” katanya.

Masih menyinggung soal muruah lembaga DPD, Habib Alwi menegaskan bahwa lembaga Dewan Perwakilan Daerah itu milik seluruh anggota yang berjumlah 136 orang, dan bukan milik segelintir orang atau pejabat.

“Jadi, seluruh proses dan mekanisme kinerja, baik dalam penyusunan anggaran maupun penyusunan Rancangan UU dan pembahasannya, serta hal-hal strategis lainnya, ya harus sesuai UU dan Tatib DPD,” tandasnya.

Menjawab pertanyaan soal lelang jabatan sekjen yang semakin terbuka kekeliruannya, salah satu bukti dengan keluarnya surat dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang mencabut keanggotaan Prof. Nurliah Nurdin MA sebagai salah satu anggota panitia seleksi (pansel) dalam lelang jabatan terbuka sekjen DPD RI tersebut, Habib Alwi menegaskan bahwa hal itu semakin menguatkan bahwa proses lelang jabatan sekjen yang telah dilakukan keliru dan harus dibatalkan.

“Jadi, Pimpinan DPD RI harus segera melakukan proses ulang dengan memilih pansel atau timsel (tim seleksi) yang baru, yang sesuai dengan UU dan Tatib DPD, sehingga hasilnya bukan saja diterima seluruh anggota , tetapi dari sisi hukum tidak bermasalah,” papar Habib Ali.

Protes atas mekanisme lelang jabatan sekjen DPD semakin keras disuarakan oleh anggota dan juga pimpinan lembaga itu.
Anggota DPD asal Riau Intsiawasi Ayus dan anggota DPD RI asal NTT Angelo, sebelumnya sudah mengeluarkan pernyatan tegas agar proses lelang jabatan dihentikan karena tak sesuai dengan mekanisme UU dan Tatib.

Langkah strategis lain dilakukan sejumlah anggota dengan mengirim surat ke Komisi Aparatur Sipil Negara(ASN) untuk menjelaskan semua proses yang tak sesuai dengan UU.

Selain itu, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono juga telah mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo ihwal lelang jabatan yang dinilai sangat berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan merusak tatanan di DPD RI. Karena itu Nono meminta agar semua pihak sebaiknya menunggu respon Kepala Negara soal ini.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

TPS Keliling pada Pilkada Dinilai Sulit Diterapkan

Penerapan tempat pemungutan suara (TPS) keliling pada Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2020 dinilai sulit diterapkan.

NASIONAL | 27 September 2020

Mendagri Tunjuk Pjs Gubernur Sulut, Olly: Gantian Dulu Sementara

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menunjuk Agus Fatoni sebagai penjabat sementara (pjs) gubernur Sulawesi Utara (Sulut).

POLITIK | 27 September 2020

Kampanye Pilkada, Pemerintah Didorong Tingkatkan Jaringan Internet

Pemerintah didorong segera meningkatkan serta menyiapkan sarana dan prasarana jaringan internet ke seluruh wilayah di Indonesia.

POLITIK | 27 September 2020

Ikut Pilwakot Tangsel, Benyamin Davnie Cuti dan Kembalikan Fasilitas Negara

Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany meyakinkan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya tidak akan terkendala meski wakilnya cuti.

POLITIK | 27 September 2020

Eri Cahyadi Bermimpi Hapus Pengangguran di Surabaya

Eri berkomitmen untuk melanjutkan apa yang telah dicapai oleh pendahulunya yakni Tri Rismaharini hingga Bambang DH.

POLITIK | 26 September 2020

KPU: Delapan Bakal Calon Kepala Daerah Masih Positif Covid-19

Jumlah calon yang akan maju di Pilkada yang terpapar Covid-19 itu berkurang dari 60 orang pada tahap pendaftaran tanggal 4 September lalu.

POLITIK | 26 September 2020

Fahri Hamzah: Perjodohan Bobby-Aulia Mantap Sekali

Partai Gelora memberikan dukungan terhadap pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, Bobby Afif Nasution-Aulia Rahman

POLITIK | 26 September 2020

Bobby Nasution: Pola Kerja Anak Muda Bangkitkan Ekonomi Saat Pandemi

Jika era digitalisasi ini dimanfaatkan Pemkot Medan jauh hari sebelumnya, maka keterpurukan ekonomi akibat pandemi tidak terjadi.

POLITIK | 26 September 2020

DPR: Sanksi Sosial untuk Pelanggar PSBB Kadang Dijadikan Objek Lelucon

Anggota DPR dari Fraksi PAN Intan Fauzi menyayangkan penerapan sanksi sosial di lapangan dalam rangka mengendalikan Covid-19 sudah kebablasan.

POLITIK | 25 September 2020

Pastikan Protokol Kesehatan Dilaksanakan di Pilkada, PDIP Bentuk Tim Penegak Disiplin Partai

PDIP menyiapkan Tim Penegak Disiplin Partai demi menegakkan disiplin protokol kesehatan para calon kepala daerah (cakada) dan kader di Pilkada 2020

POLITIK | 25 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS