Dewan Pakar Nasdem Gelar FGD Bahas UU Cipta Kerja, Siti Nurbaya: Penerapannya Perlu Kecermatan

Dewan Pakar Nasdem Gelar FGD Bahas UU Cipta Kerja, Siti Nurbaya: Penerapannya Perlu Kecermatan

Kamis, 15 Oktober 2020 | 08:10 WIB
Oleh : Jeis Montesori / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Pakar Partai Nasdem menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas secara mendalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang baru disahkan DPR RI pada 5 Oktober 2020. Melalui FGD tersebut diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah mengenai hal-hal strategis, termasuk menepis isu bahwa UU tersebut sangat merugikan buruh/pekerja.

“Dewan Pakar Partai Nasdem akan mengelar rangkaian FGD selama satu pekan dan dimulai malam ini membahas klaster ketenaga kerjaan dengan menghadorkan pakar tenaga kerja dan jajaran Dewan Pakar Nasdem,” ujar Ketua Dewan Pakar Partai Nasdem, Siti Nurbaya, yang juga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) di Jakarta, Rabu (14/10/2020) malam.

FGD dilakukan langsung dan juga diikuti via zoom oleh 16 anggota Dewan Pakar seperti Dubes RI untuk Tanzania, Prof. Ratlan Pardede, Dhinie Tjokro yang baru saja selesai sebagai Dubes RI di Ekuador, juga Astari Rasyid eks Dubes Ri di Bulgaria serta pakar ahli pertahanan Connie Rahakundini.

Menurut Siti Nurbaya, FGD ini merupakan respons DPP Partai Nasdem yang menginginkan agar partai memberikan orientasi untuk meluruskan perspsi yang keliru di ruang publik atas UUCK karena biar bagaimanapun UU harus dijalankan.

“Target kita selain merespons seruan DPP Nasdem, juga kita ingin memberikan kontribusi untuk mempertajam UU CK dalam implementasinya melalui turunan UU yakni berbagai PeraturanPemerintah (PP). Karena dengan itu kita dapat mengatasi kesenjangan mulitafsir mengenai UU CK ini, sebab banyak dispute dan UU yang saling mengunci sebelum lahirnya UUCK ini,” ujar Siti Nurbaya.

Dalam FGD ini hadir jajaran dewan pakar baik langsung maupun via daring. Selian Siti Nurbaya, ada Wakil Ketua Dewan Pakar yang juga Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo, Sekjen Dewan Pakar, Hayono Isman, dan Peter Gontha. Acara FGD ini dipandu oleh Wakil Sekretaris Dewan Pakar DPP Nasdem, Sonny Y Soeharso.

Materi yang akan dibahas dalam FGD selama satu pekan mendatang adalah klaster-klaster utama dalam UU Ciptaker yaitu soal Ketenagakerjaan, Bank Tanah atau Pertanahan, UMKM dan Koperasi, Riset dan Kemudahan Berusaha, AMDAL/Lingkungan Hidup, dan Klaster Kewenangan Daerah/ Administrasi Pemerintahan .

Manfaatkan Kelengahan Masyarakat
Pembahasan dalam diskusi yang juga menarik dalam FGD ini, di mana Sekretaris Dewan Pakar Partai Nasdem Hayono Isman mengungkapkan hal-hal aktual antara lain bagaimana kelompok masyarakat yang terus menolak UU Ciptaker dengan memanfaatkan psikologi masyarakat yang malas membaca, apalagi membaca UU Ciptaker yang lengkap dan sulit dimengerti. Karena itu masyarakat dicekoki dengan berbagai informasi yang tak sesuai dengan isi UU Ciptaker.

“Kelompok yang kemudian teridentifikasi memiliki kepentingan politik untuk suksesi 2024 itu sangat gencar melakukan agitasi dan sosialisasi yang buruk mengenai UU Ciptaker. Situasi ini yang perlu dipahami dan kita harus segera melakukan langkah untuk menjelaskan lebih jernih maksud dan tujuan UU Ciptaker ini, “ papar Hayono Isman

Karena itulah dalam FGD ini pakar ketenagakerjaan DPP Nasdem, Abdul Malik, membedahnya secara detail pasal per pasal dan membuat perbandingan antara UU Ketenagakerjaan tahun 2003 dengan UU Cipta Kerja, menyangkut soal perjanjian kerja waktu tertentu dan alih daya, soal pengupahan, mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK), lalu soal jaminan keluarga pekerja, serta soal tenaga asing.

Dari Tanzania, Dubes RI untuk Tanzania yang juga anggota Dewan Pakar Nasdem, Prof Ratlan Pardede mamaparkan bagaimana latar belakang UU Cipta Kerja ini yang sesungguhnya penting bagi investasi dan pembangunan di Tanah Air, apalagi kita dengan penduduk sekitar 260 juta merupakan 3 persen dari penduduk dunia.

“Ke depan ada peluang sebanyak hingga 46 juta pekerjaan baru, di samping sekitar 23 juta pekerjaan akan diganti oleh sistem otomatisasi. Semua itu perlu pengaturan yang rigid dalam UU,” kata Ratlan.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Mahfud: Pilkada Langsung Menghapus Sekat-sekat Ideologi

Menko Polhukam Mahfud MD menyebut pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung dapat menghapus sekat-sekat ideologi yang ada di masyarakat.

POLITIK | 14 Oktober 2020

KSP Sebut Kepulangan Rizieq Syihab Tidak Benar

Pemerintah belum menerima konfirmasi kepulangan Rizieq Syihab ke Indonesia.

POLITIK | 14 Oktober 2020

PPP Minta Polemik SBY Merasa Dituduh Dalang Demo Diakhiri

Sekjen PPP Arsul Sani berharap tudingan SBY dalang di balik aksi demonstrasi, beberapa waktu lalu, dapat dihentikan.

POLITIK | 14 Oktober 2020

KSP: Publik Akan Dilibatkan dalam Penyusunan Turunan UU Cipta Kerja

Setelah pemerintah menerima draf final UU Cipta kerja dari DPR, maka langkah pertama yang dilakukan adalah langsung membahas peraturan turunannya.

POLITIK | 14 Oktober 2020

Pilkada di Tengah Pandemi, Kepala Daerah Diusulkan Dipilih DPRD

Pemilihan lewat DPRD juga sesuatu yang demokratis. Konstitusi tidak menyebut pilkada langsung tetapi pemilihan demokratis.

POLITIK | 14 Oktober 2020

Pengamat: Partisipasi Pilkada Bakal Rendah karena Pemilih Sayang Nyawa

“Orang lebih penting menjaga keselamatan nyawa. Satu nyawa lebih penting daripada satu suara,” kata Djohermansyah Djohan.

POLITIK | 14 Oktober 2020

KPU Siap Laksanakan Tahap Pencoblosan Pilkada Serentak 9 Desember

Berbagai uji coba atau simulasi pelaksanaan pencoblosan sudah dilakukan.

POLITIK | 14 Oktober 2020

Sekjen DPR Serahkan Naskah UU Cipta Kerja ke Mensesneg

Naskah UU Cipta Kerja harus diserahkan hari ini kepada Presiden Joko Widodo.

POLITIK | 14 Oktober 2020

Ketua MPR Minta Masukan Akademisi UI soal Dilema Pilkada Serentak 2020

Sejumlah akademisi UI menyarankan opsi penundaan pilkada dan pilkada tidak langsung oleh DPRD.

POLITIK | 14 Oktober 2020

Politikus PDIP: Tidak Ada yang Menuduh SBY Dalang Kerusuhan

Sebagai mantan presiden, tokoh nasional, purnawirawan TNI senior, SBY seharusnya tidak perlu terpancing dan tidak harus merasa sebagai tertuduh.

POLITIK | 14 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS