Dewan Pakar Nasdem Beri Masukan untuk Efektivitas Manfaat Bank Tanah dalam UU Cipta Kerja
INDEX

BISNIS-27 503.122 (2.98)   |   COMPOSITE 5724.74 (42.53)   |   DBX 1066.46 (5.87)   |   I-GRADE 166.255 (1.22)   |   IDX30 491.004 (4)   |   IDX80 129.735 (1.24)   |   IDXBUMN20 364.991 (3.58)   |   IDXG30 133.352 (1.28)   |   IDXHIDIV20 441.973 (3.68)   |   IDXQ30 143.512 (0.86)   |   IDXSMC-COM 247.38 (1.97)   |   IDXSMC-LIQ 301.054 (3.87)   |   IDXV30 127.096 (1.63)   |   INFOBANK15 976.214 (1.88)   |   Investor33 422.656 (2.63)   |   ISSI 167.54 (1.47)   |   JII 607.336 (6.38)   |   JII70 209.626 (2.13)   |   KOMPAS100 1162.4 (9.85)   |   LQ45 904.834 (7.91)   |   MBX 1587.29 (12.24)   |   MNC36 315.598 (2.41)   |   PEFINDO25 317.232 (0.91)   |   SMInfra18 287.626 (2.64)   |   SRI-KEHATI 361.444 (2.15)   |  

Dewan Pakar Nasdem Beri Masukan untuk Efektivitas Manfaat Bank Tanah dalam UU Cipta Kerja

Jumat, 16 Oktober 2020 | 11:57 WIB
Oleh : Jeis Montesori / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Pakar Partai Nasdem terus mengumpulkan masukan-masukan penting terkait dengan poin-poin penting yang dimasukan dalam turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang telah disahkan DPR RI pada 5 Oktober 2020. Untuk mengumpulkan pemikiran-pemikiran komprehensif dan strategis, Dewan Pakar Partai Nasdem menggelar Focus Group Discussion (FGD) secara simultan dengan menghadirkan para pakar yang memahami masalah, dan dapat memberikan masukan berarti bagi pelaksanaan UU tersebut di masyarakat.

Ketua Dewan Pakar Partai Nasdem Siti Nurbaya Bakar mengatakan, dalam diskusi Kamis (15/10/2020) malam, pihaknya membahas Klaster Pertanahan. "Termasuk dalam kaitan ini soal Bank Tanah. Ini untuk tujuan agar implementasi UU Cipta Kerja lebih jelas dan tegas,” ujar Siti Nurbaya Bakar, yang juga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), saat acara FGD di Jakarta, Kamis malam.

Dalam acara FGD yang dipandu anggota Dewan Pakar Abdul Malik itu, menghadirkan pakar pertanahan Dr Rino Wicaksono, serta staf khusus Menteri ATR-BPN Taufiqulhadi. Hadir juga Wakil Ketua Dewan Pakar Peter F Gontha, Sekjen Dewan Pakar Hayono Isman. Juga anggota dewan pakar Dhinie Tjokro yang baru saja selesai sebagai Dubes RI di Ekuador, Astari Rasyid, mantan Dubes RI di Bulgaria, pakar ahli pertahanan Connie Rahakundini, Rr Tutiek Setia Murbi, profesonal pertanahan, dan lainnya yan hadir secara langsung dan via zoom.

Aturan mengenai pertanahan dan juga soal Bank Tanah, kata Siti Nurbaya, telah dimuat di UU Cipta Kerja. Dalam UU ini, negara akan mengumpulkan tanah terlantar atau yang sengaja tidak diusahakan oleh pemilik hak, izin, ataupun konsesi atas tanah atau kawasan paling lama dua tahun sejak diberikan. Hak-hak tersebut bisa dicabut dan dikembalikan pada negara, sedangkan penetapannya sebagai aset bank tanah akan diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam Bank Tanah ini juga nantinya akan dibentuk Komite Bank Tanah. Komite Bank Tanah nantinya akan diisi oleh tiga atau empat orang menteri, yang tugasnya adalah menentukan kebijakan. Komite ini juga akan diawasi oleh Dewan Pengawas. Ada dua komponen di dalam Dewan Pengawas, yakni yang berasal dari pemerintah dan profesional. Komponen yang berasal dari pemerintah, ditunjuk langsung oleh pemerintah dan untuk profesional, diusulkan oleh pemerintah dan di- approve oleh DPR RI.

Lebih Rinci

Karena luasnya cakupan mengenai pertanahan danbank tanah dalam UU Cipta Kerja, kata Siti Nurbaya, maka masukan-masukan yang lebih rinci sangat penting. “FGD ini sangat penting, dan nanti kita akan bentuk tim kecil untuk merumuskan bersama klaster lain, sebelum kita serahkan ke ketua umum Partai Nasdem untuk selanjutkan diserahkan kepada pemerintah untuk executable,“ kata Siti Nurbaya.

FGD membahas agak rinci Pasal 127 UU Cipta Kerja, soal untuk transparansi dan sistem yang akuntabel serta penjelasan dan pendampingan tentang implementasi nonprofit dan profit.

Taufiqulhadi mengatakan, UU Cipta Kerja sangat perlu dan penting mengingat kita ingin ramah terhadap investasi asing, tetapi dengan pengaturan yang lebih rinci mengenai hak-hak mereka ketika memiliki asset property. "Jadi dalam konteks ini Bank Tanah memang perlu PP yang lebih jelas dan rinci,” katanya.

Mengenai proses penyusunan UU Cipta Kerja yang belakangan banyak diprotes, Taufiqulhadi menyatakan, memang UU tersebut dibuat dalam konteks paradigma yang berbeda dengan penyusunan UU di masa lalu. “Kita dan pemerintah ingin berbagai peraturan dan perundangan yang saling bertabrakan disesuaikan, karena itu dibutuhkan UU seperti Cipta Kerja ini,” katanya.

Dr Rino Wicaksono yang membedah pasal demi pasal dan mengingingatkan kemungkinan-kemungkinan yang perlu dipertajam dalam PP menyebutkan, dalam kaitan Bank Tanah, dirinya juga mengkhawatirkan tidak adanya transparansi, tidak akuntabel, dan orientasi keuntungan.

Rino juga mengkhawatirkan soal hak kepemilikan di Pasal 140 UU Cipta Kerja. Menurutnya, pemberian hak milik yang terlalu lama, sudah tidak tepat lagi dan perlu diatur yang jelas dalam PP. “Penjelasan detil untuk mendapatkan hakmilik dan durasi hakmilik itu penting,” katanya.

Juga Pasal 143 mengenai hak milik atas satuan rumah susuan bagi orang asing, perlu diatur dan dijelaskan tentang sistem rumah susun, satu bagian gedung, atau satu unit hunian, atau bahkan gagasan untuk membangun rumah susun. "Selain itu tata cara penyelesaian jika terjadi konflik juga harus jelas," katanya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Gatot Nurmantyo: Tujuan UU Cipta Kerja Sangat Mulia

UU Cipta Kerja merupakan suatu angan-angan dari Presiden Joko Widodo sejak pertengahan periode pertama menjadi presiden.

POLITIK | 15 Oktober 2020

Dewan Pakar Nasdem Gelar FGD Bahas UU Cipta Kerja, Siti Nurbaya: Penerapannya Perlu Kecermatan

Menurut Siti Nurbaya, FGD ini merupakan respons DPP Partai Nasdem yang menginginkan agar partai memberikan orientasi untuk meluruskan perspsi yang keliru.

POLITIK | 15 Oktober 2020

Mahfud: Pilkada Langsung Menghapus Sekat-sekat Ideologi

Menko Polhukam Mahfud MD menyebut pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung dapat menghapus sekat-sekat ideologi yang ada di masyarakat.

POLITIK | 14 Oktober 2020

KSP Sebut Kepulangan Rizieq Syihab Tidak Benar

Pemerintah belum menerima konfirmasi kepulangan Rizieq Syihab ke Indonesia.

POLITIK | 14 Oktober 2020

PPP Minta Polemik SBY Merasa Dituduh Dalang Demo Diakhiri

Sekjen PPP Arsul Sani berharap tudingan SBY dalang di balik aksi demonstrasi, beberapa waktu lalu, dapat dihentikan.

POLITIK | 14 Oktober 2020

KSP: Publik Akan Dilibatkan dalam Penyusunan Turunan UU Cipta Kerja

Setelah pemerintah menerima draf final UU Cipta kerja dari DPR, maka langkah pertama yang dilakukan adalah langsung membahas peraturan turunannya.

POLITIK | 14 Oktober 2020

Pilkada di Tengah Pandemi, Kepala Daerah Diusulkan Dipilih DPRD

Pemilihan lewat DPRD juga sesuatu yang demokratis. Konstitusi tidak menyebut pilkada langsung tetapi pemilihan demokratis.

POLITIK | 14 Oktober 2020

Pengamat: Partisipasi Pilkada Bakal Rendah karena Pemilih Sayang Nyawa

“Orang lebih penting menjaga keselamatan nyawa. Satu nyawa lebih penting daripada satu suara,” kata Djohermansyah Djohan.

POLITIK | 14 Oktober 2020

KPU Siap Laksanakan Tahap Pencoblosan Pilkada Serentak 9 Desember

Berbagai uji coba atau simulasi pelaksanaan pencoblosan sudah dilakukan.

POLITIK | 14 Oktober 2020

Sekjen DPR Serahkan Naskah UU Cipta Kerja ke Mensesneg

Naskah UU Cipta Kerja harus diserahkan hari ini kepada Presiden Joko Widodo.

POLITIK | 14 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS