FGD Dewan Pakar Nasdem, Hayono Isman: UU Cipta Kerja Buka Peluang Kerja dan Berusaha
INDEX

BISNIS-27 448.452 (2.34)   |   COMPOSITE 5112.19 (31.86)   |   DBX 973.986 (8.67)   |   I-GRADE 139.714 (1.48)   |   IDX30 428.304 (2.58)   |   IDX80 113.764 (0.56)   |   IDXBUMN20 291.927 (3.17)   |   IDXG30 119.182 (0.2)   |   IDXHIDIV20 379.228 (3.03)   |   IDXQ30 124.656 (0.92)   |   IDXSMC-COM 220.2 (1.7)   |   IDXSMC-LIQ 259.388 (-0.32)   |   IDXV30 107.478 (0.14)   |   INFOBANK15 831.648 (11.11)   |   Investor33 374.125 (2.2)   |   ISSI 151.171 (0.09)   |   JII 550.867 (-0.37)   |   JII70 188.056 (-0.11)   |   KOMPAS100 1022.34 (4.05)   |   LQ45 789.815 (4.4)   |   MBX 1412.7 (8.24)   |   MNC36 280.331 (1.41)   |   PEFINDO25 282.464 (2.47)   |   SMInfra18 241.575 (1.13)   |   SRI-KEHATI 316.512 (2.46)   |  

FGD Dewan Pakar Nasdem, Hayono Isman: UU Cipta Kerja Buka Peluang Kerja dan Berusaha

Sabtu, 17 Oktober 2020 | 07:08 WIB
Oleh : Jeis Montesori / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Dewan Pakar Partai Nasdem, Hayono Isman menyatakan, Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) bertujuan untuk membuka peluang lapangan kerja yang seluas-luasnya, karena UU ini dirancang untuk mempermudah investasi.

"Dengan investasi yang masuk, maka peluang kerja otomatis akan besar. Jadi, anggapan bahwa UU Cipta Kerja merugikan pekerja atau buruh justru keliru," kata Hayono Isman, ketika membuka seri ke-3 Focus Group Discussion (FGD) Dewan Pakar Nasdem yang membahas Klaster Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam UU Cipta Kerja, di Jakarta, Jumat (16/10/2020) malam.

Hayono menyebutkan, melalui regulasi baru Koperasi dan UMKM, lapangan kerja diharapkan lebih terwujud, apalagi di masa pandemi Covid-19, banyak pekerja yang terkena PHK dan mencari lapangan kerja baru.

“UMKM dan koperasi dapat menampung mereka. Ini yang kurang dipahami banyak kalangan, juga oleh mahasiswa dan perguruan tinggi,” ujar Hayono Isman.

Pada sesi akhir menjelang penutupan FGD, Hayono mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah Kepala Negara yang sangat menghayati kehidupan masyarakat banyak, terutama nelayan, petani, dan perajin.

Sebenarnya, kata Hayono Isman, apa yang dipikirkan dan sering diucapkan Presiden mengenai kehidupan rakyat, itu mestinya bisa dinaungi dalam koperasi dan UMKM.

“Sayangnya, sampai saat ini koperasi masih dianggap pecundang, dan maaf, sering disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk mengambil keuntungan sendiri, bukan untuk kepentingan bersama. Ini tantangan bagi Menteri Koperasi dan UMKM untuk menjadikan koperasi bukan sebagai kumpulan orang pecundang,” ujar Hayono.

Hayono Isman berharap dengan disahkannya UU Cipta Kerja yang memuat aturan baru mengenai Koperasi dan UMKM, maka koperasi bukan lagi menjadi kumpulan orang pecundang melainkan mereka yang diberdayakan menjadi kumpulan orang-orang yang sukses, seperti koperasi di negara maju.

“Jadi, kita harus mengubah citra atau image koperasi, bukan lagi sebagai perkumpulan orang yang selama ini distigma selalu meminta bantuan pada pemerintah, tetapi koperasi harus menjadi perkumpulan orang-orang yang tangguh untuk kemajuan bersama,” kata Hayono Isman.

Dewan Pakar Partai Nasdem menggelar FGD seri ke-3 membedah Klaster Koperasi dan UMKM dalam UU Cipta Kerja dengan menampilkan narasumber Deputi Bidang Pembiayaan, Kementerkan Koperasi dan UMKM, Hanung Harimba Rachman, anggota Dewan Pakar Partai Nasdem, Habib Mohsen Al-Hinduan serta Dubes RI untuk Tanzania Prof Ratlan Pardede.

FGD seri ke-3 dipandu oleh Dr Rino Wicaksono dan dihadiri, Ketua Dewan Pakar yang juga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, Dhinie Tjokro yang baru saja selesai sebagai Dubes RI di Ekuador, juga Astari Rasyid eks Dubes Ri di Bulgaria, pakar ahli pertahanan Connie Rahakundini dan Rr Tutiek Setia Murbi profesonal pertanahan dan diiukti 16 anggota dewan pakar secara hybrid, di lokasi dan via zoom.

Sependapat dengan Hayono Isman, anggota Dewan Pakar Partai Nasdem, Habib Mohsen Al-Hinduan mengatakan, Presiden Jokowi punya pikiran dan pandangan yang sangat luas dan jauh ke depan. Karena itu Beliau memikirkan bagaimana kemajuan ekonomi rakyat.

“Untuk mewujudkan keinginan itu, Presiden memang tidak bisa bekerja sendir, harus didampingi tim yang sejalan,dalam hal ini Menteri Kabinet yang berfikir danbekerja keras mewujudkan itu. Nah, dengan adanya UU Cipta Kerja ini, Menteri Koperasi dab UMKM dapat memajukan koperasi dan UMKM,” katanya.

Habib mengingatkan, regulasi baru yang memudahkan bagi pendirian dan perizinan koeprasi dan UMKM harus diimplementasikan dalam peraturan pemerintah (PP) dan aturan lain agar mudah diterapkan di lapangan.

“Di samping itu perlu oembimbingan danjuga pengawasan, jika dilepas seperti sekarang, maka tidak akan maju,” kata Habib.

Melindungi
Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UMKM, Hanung Harimba Rachman menjelaskan esensi klaster Koperasi dan UMKM dalam UU Cipta Kerja yang pada intinya memberi kemudahan dan memberi perlindungan baik bagi usaha koperasi maupun UMKM, terutama kemudahan dalam pendirian badan usaha, perizinan.

Dalam diskusi juga berkembang usulan agar biaya pendirian akte baik koperasi maupun UMKM di notaris agar diturunkan semurah mungkin. Selain itu laporan pajak juga dipermudah pengisiannya. Artinya, harus ada semangat untuk mengandeng para notaris dan Ditjen Pajak.

Sementara Prof Ratlan Pardede mengatakan, UU Cipta Kerja khususnya mengenai klaster Koperasi dan UMKM diharapkan menjadi solusi atas persoalan klasik koperasi di Tanah Air dan UMKM.

“UU Cipta Kerja ini harus mampu meningkatkan kinerja dan daya saing koperasi dan UMKM ke depan, karena itu dibutuhkan aturan turunan yang jelas dan rinci yang membela kepentingan koperasi dan UMKM,” kata Ratlan.

Menurut Ketua Dewan Pakar Partai Nasdem, Siti Nurbaya seri FGD akan berlanjut , sesuai dengan klaster-klaster dalam UU Cipta Kerja ini. Langkah ini ditempuh untuk merespons keinginan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh agar Nasdem memberikan masukan secara detil untuk pembuatan aturan turunanan UU Cipta Kerja, baik PP maupun regulasi lainnya agar implementasi UU Cipta Kerja nanti lebih mulus, di samping meluruskan berbagai anggapan keliru masyarakat soal UU ni.

"Dari Dewan Pakar akan kami serahkan ke Ketua umum dan selanjutnya ketua umum akan menyampaikan pokok pikiran dan masukan-masukan Nasdem ini kepada Pemerintah,” ujar Siti Nurbaya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Bawaslu: Pelanggaran Protokol Kesehatan Pilkada Meningkat Dua Kali Lipat

Peningkatan itu terjadi seiring bertambahnya jumlah pelaksanaan kegiatan kampanye dengan metode tatap muka atau pertemuan terbatas.

POLITIK | 17 Oktober 2020

Moeldoko: UU Cipta Kerja Buat Kursi Banyak Oknum Panas

Menurut Moeldoko, UU Cipta Kerja telah membuat banyak kursi oknum tertentu menjadi panas. Sehingga mereka pun mengeluarkan protes keras kepada pemerintah.

POLITIK | 17 Oktober 2020

Golkar Bagikan 4 Juta Masker untuk 270 Wilayah Pilkada

Partai Golkar membagikan 4 juta masker untuk 270 daerah yang melaksanakan Pilkada.

POLITIK | 17 Oktober 2020

Politik Dinasti Buka Peluang Munculnya Pejabat Publik Tak Berkualitas

Politik dinasti memungkinkan kontestan yang tidak berkualitas (tidak kompeten, tidak berintegritas) menjadi pejabat publik.

POLITIK | 16 Oktober 2020

Pertemuan Terbatas Jadi Pelanggaran Terbanyak di Tahapan Pilkada

Kemdagri menilai, pelanggaran protokol kesehatan dalam tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak lagi signifikan.

POLITIK | 16 Oktober 2020

Survei: Elektabilitas Partai Politik Turun, Kecuali PDIP, Gerindra, PKS, dan PSI

Survei Indometer dilakukan 25 September - 5 Oktober 2020 melalui sambungan telepon dengan 1.200 responden dari seluruh provinsi.

POLITIK | 16 Oktober 2020

KPU Sumut Minta Paslon Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Penerapan protokol kesehatan dalam tahapan pilkada, dipastikan dapat menekan tingkat penyebaran virus corona.

POLITIK | 16 Oktober 2020

Bawaslu Sebut Pelanggaran Protokol Kesehatan Berkurang

Pelanggaran terbanyak berupa peserta kampanye yang tidak memakai masker.

POLITIK | 16 Oktober 2020

KPU: 2 Paslon Belum Ditetapkan sebagai Peserta Pilkada

Ada lima paslon yang gagal maju karena tidak memenuhi persyaratan.

POLITIK | 16 Oktober 2020

Bawaslu: Kampanye Tatap Muka Masih Pilihan Utama Paslon

Metode kampanye paling sedikit adalah iklan media dan debat publik.

POLITIK | 16 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS