Rampungkan Pembahasan UU Ciptaker, Dewan Pakar Nasdem: Riset dan Inovasi Keniscayaan bagi Indonesia Maju
INDEX

BISNIS-27 496.112 (7.49)   |   COMPOSITE 5571.66 (81.11)   |   DBX 1025.31 (6.73)   |   I-GRADE 161.222 (3.23)   |   IDX30 481.63 (9.32)   |   IDX80 126.239 (2.53)   |   IDXBUMN20 347.718 (10.77)   |   IDXG30 131.769 (1.75)   |   IDXHIDIV20 428.361 (9.36)   |   IDXQ30 139.975 (2.43)   |   IDXSMC-COM 236.298 (3.68)   |   IDXSMC-LIQ 285.496 (7.48)   |   IDXV30 117.12 (3.63)   |   INFOBANK15 959.319 (10)   |   Investor33 418.313 (5.87)   |   ISSI 162.317 (3.18)   |   JII 593.683 (14.31)   |   JII70 203.182 (4.77)   |   KOMPAS100 1131.88 (19.93)   |   LQ45 884.897 (16.77)   |   MBX 1547.61 (24.33)   |   MNC36 311.774 (4.65)   |   PEFINDO25 293.783 (7.19)   |   SMInfra18 273.756 (10.1)   |   SRI-KEHATI 356.906 (5.42)   |  

Rampungkan Pembahasan UU Ciptaker, Dewan Pakar Nasdem: Riset dan Inovasi Keniscayaan bagi Indonesia Maju

Sabtu, 24 Oktober 2020 | 22:28 WIB
Oleh : Jeis Montesori / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Riset dan inovasi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dari kemajuan suatu bangsa. Karena itu, jika Indonesia ingin menjadi negara maju dan mandiri, maka penguatan riset dan pengembangan inovasi berbagai produk dan teknologi merupakan suatu keharusan. Indonesia harus memulai dari sekarang berbagai riset dan inovasi teknologi berkaitan dengan bidang-bidang strategis yang selama ini belum mampu kita produksi sendiri.

Klaster Riset dan Inovasi dalam Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) memberi kepastian akan perlunya pengembangan riset dan inovasi. Namun demikian, harus dielaborasi dan dipertajam serta diperjelas lebih detil dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai riset dan inovasi ini agar ada pemahaman yang komprehensif dan kemudian ada link and match dengan dunia usaha.

Selain itu kebutuhan akan energi yang besar bisa dipenuhi dengan membangun reaktor nuklir untuk kepentingan energi, khususnya listrik yang dibutuhkan industri. Energi listrik dari nuklir dan berbagai energi terbarukan akan membuat industri makin berkembang, sebab selain murah dan aman, energi nuklir dapat kontinyu menghasilkan listrik dalam waktu 24 jam penuh. Sosialisasi pentingnya energi nuklir sangat dibutuhkan mengingat di masa lalu, kegagalan membangun energi nuklir hanya karena kampanye atau indoktrinasi yang keliru dari segelintir pakar bahwa nuklir itu berbahaya.

Demikian pokok pikiran yang terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) sesi terakhir yang digelar Dewan Pakar Partai Nasdem di Jakarta, Jumat (23/10/2020 ) malam. FGD itu untuk merampungkan pembahasan semua klaster dalam UU Ciptaker.

Adapun narasumber utama FGD adalah Wakil Ketua Dewan Pakar Nasdem yang juga Dubes RI untuk Polandia (periode 2014-2018), Peter F Gontha dan anggota Dewan Pakar Nasdem yang juga pengamat pertahanan, Connie Rakahundini Bakrie. FGD yang dipimpin Sekretaris Dewan Pakar Partai Nasdem Hayono Isman ini, semakin menarik karena dihadiri penanggap yang menguasai soal energi nuklir yakni Dr Kurtubhi dan Dubes RI untuk Tanzania, Prof Ratlan Pardede yang pernah bekerja 20 tahun di lembaga bidang energi nuklir.

Connie Rakahundini Bakrie yang selama ini dikenal sebagai pengamat militer dan pertahanan berbicara lantang tentang perlunya dukungan riset dan inovasi di bidang usaha, sebagaimana filosofi utama pembuatan UU Ciptaker. Disebutkan, Pasal 120 UU Ciptaker mengubah beberapa ketentuan yang diatur dalam UU 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.

“Dalam Pasal 66 UU CK, pemerintah pusat dapat melakukan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatn serta menghilisasi riset dan inovasi nasional. Tentunya ini dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan BUMN,” kata Connie.

Hal ini, lanjut Connie, menegaskan kembali bahwa UU Cipta Kerja akan memperkuat, mempercepat, dan mempermudah hilirisasi riset untuk menjadi inovasi. Karena pemerintah bisa menugaskan BUMN untuk melakukan hilirisasi tersebut.

Connie mengingatkan pula dalam menyusun RPP Klaster Riset dan Inovasi UU Ciptaker, yakni penelitian dan pengembangan harus secara jelas dan tegas menyebutkan prioritas riset dan inovasi agak lebih efektif dan bermanfaat.

Peter F Gontha mengungkapkan bangsa Indonesia yang saat ini berpenduduk 260 juta dalam waktu beberapa dekade penduduknya akan mencapai 300 juta. Besarnya jumlah penduduk dan beragam problem yang dihadapi, bisa dislesaikan jika kita melakukan riset dan novasi berbagai produk, termasuk produk pangan dan pertanian.

Menurut Peter Gontha, UU Ciptaker bukan hanya memberi kemudahan berusaha dan investasi saja dan juga bukan hanya untuk penyederhanakan birokrasi dan perizinan, melainkan melalui UU ini, bangsa Indonesia menegaskan keinginan untuk menjadi bangsa yang maju dan besar di ma sa depan. Caranya, membuat produk-produk teknologi canggih berdasarkan riset yang matang dan inovasi jauh ke depan.

“Kita harus mampu memecahkan masalah hingga 50-80 tahun ke depan. Ini bisa dilakukan jika kita menguatkan riset dan mengembangkan inovasi tiada henti. Jadi, riset daninovasi merupakan visi masa depan bangsa , jadi memang tidak boleh ragu mengambil tindakan yang di luar kebiasaan,” tandas Peter Gontha sambal memberi contoh berbagai produk yang bisa dibuat Indonesia berbabasis riset dan inovasi tinggi seperti membuat microchip, dan pengembangan teknologi DNA.

Energi Nuklir
Dalam FGD ini, juga muncul usulan agar Indonesia segera mendeklarasikan perlunya segera membangun reaktor nuklir khusus untuk kebutuhan energi, sebab energi nuklir terbukti aman, murah, dan potensinya sangat besar di Tanah Air mengingat kita salah satu negara yang memiliki kandungan uranium terbesar.

FGD menginginkan agar pemerintah meyakinkan publik bahwa energi nuklir sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan istrik industri dan berbagai kebutuhan lain yang bebas polusi dan berkesinambungan.

Politisi Nasdem yang juga pakar energi, Kurtubhi menjelaskan bahwa membangun energi nuklir suatu keharusan jika kita ingin menjadi negara maju sepert AS, Rusia, Tiongkok, Jepang, Korsel dan negara Eropa yang menggunakan energi nuklir untuk mendukung kemajuan industrinya.

Dubes RI untuk Tanzania, Prof Ratlan Pardede yang sebelumnya berpengalaman bekerja selama 20 tahun di bidang riset dan teknologi nuklir mengemukakan, sesungguhnya kita mampu membangun reactor nuklir untuk kebutuhan energi istrik yang besar. Tetapi, selama ini selau saja ada polemik yang didasarkan atas ketidakharmonisan dan disinkronisasi antarlembaga, sehingga pembangunan itu selalu mandek.

“Karena soal energi nuklir kembali mencuat dalam konteks UU CK ini , maka Partai Nasdem perlu memberik masukan yang komprehensif soal ini,” kata Ratlan.

Sementra itu, anggota Dewan Pakar Nasdem Ibrahim Hasyim mengungkapkan, selama ini energi listrik dari nuklir tidak dibuat karena dalam UU 10/1997 tentang Ketenaganukliran, menyebutkan bahwa pembangunan dan pengunaan energi nuklir merupakan opsi terakhir dari beragam energy fosil dan nonfosil.

“Nah, saat ini DR RI tengah membahas RUU Enerbi Baru Terbarukan (EBT), tapi masih tarik menarik apakah energi nuklir dimasukan atau terpisah dalam UU tersendiri seperti UU !0/1997 tersebut,” katanya.

Tapi soal ini ditepis Kurtubhi yang mengungkapkan, masalahnya bukan di UU Ketenaganukliran, melainkan ada PP 79/2014 di masa akhir Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang menyatakan bahwa energi nuklir merupakan opsi terakhir jika energi lain tak mampu lagi memenuhi kebutuhan.

Kurtubhi mendesak agar Presiden Jokowi menggunakanmomentum UU Ciptaker untuk kembali menyuarakan pentingnya energi dari nuklir untuk menunjang kemajuan bangsa. “Ayoo, go nuklir harus digulirkan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Partai Nasdem yang juga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan, tim kecil Dewan Pakar DPP Nasdem segera lakukan kompilasi dalam beberapa hari ini dan segera melaporkan kepada Ketua Umum DPP bang Surya Paloh. Selanjutnya dapat menjadi catatan DPP Partai Nasdem kepada pemerintah.

"enam session tematik ini yg sangat strategis dan kami fokus pada beberapa snapshot untuk implementasinya, untuk jadi perhatian pemerintah yang sedang menyusun aturan pelaksanaan. Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua anggota Dewan Pakar Nasdem dan terima kasih kepada Ketua Umum atas arahan dan bimbingan beliau, "papar Siti Nurbaya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Jokowi: Pandemi Bukan Alasan Indonesia Tidak Lakukan Reformasi Struktural

Pandemi Covid 19 bukan menjadi alasan Indonesia tidak melakukan reformasi struktural dan birokrasi.

POLITIK | 24 Oktober 2020

HUT Partai Golkar, Jokowi Sampaikan Optimisme Kebangkitan Ekonomi

Berbagai indikator menunjukkan bahwa aktivitas perekonomian telah kembali menggeliat.

POLITIK | 24 Oktober 2020

Ulang Tahun Golkar, Airlangga Puji Kepemimpinan Jokowi Saat Pandemi

Menurut Airlangga, riset Bank Dunia mengindikasikan Indonesia akan mengalami era kebangkitan paling tinggi pasca-pandemi.

POLITIK | 24 Oktober 2020

Ibas: UMKM Sektor Krusial dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Edhie Baskoro Yudhoyono menilai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan sektor krusial dalam pemulihan ekonomi nasional.

POLITIK | 23 Oktober 2020

Ini Penjelasan soal Dihapusnya Pasal tentang Migas dalam UU Cipta Kerja

Dalam rapat panja antara DPR dan pemerintah, sudah sepakat pasal tersebut kembali ke dalam aturan UU Minyak dan Gas Bumi.

POLITIK | 23 Oktober 2020

Anggota DPR Dorong Pemiskinan Koruptor Jiwasraya

Pemberlakuan hukuman maksimal penjara seumur hidup terbilang sangat penting untuk memenuhi asas keadilan.

POLITIK | 22 Oktober 2020

Pelanggaran Kampanye Pilkada Masih Tinggi Akibat Lemahnya Sanksi

Sanksi berupa teguran tertulis dan penghentian kegiatan kampanye, dinilai tidak memberikan efek jera bagi paslon.

POLITIK | 23 Oktober 2020

20 Hari Kampanye, Bawaslu Temukan 53 Pelanggaran Medsos

Pelanggaran yang ditemukan Bawaslu berupa penyebaran konten dengan materi yang dilarang seperti berita bohong atau hoax, hasutan, dan ujaran kebencian.

POLITIK | 23 Oktober 2020

Draf Final UU Cipta Kerja 1.187 Halaman Segera Ditandatangani Jokowi

"Naskah UU Cipta Kerja sedang dalam proses penandatangan Presiden," kata Dini Purwono kepada wartawan, Jumat (23/10/2020).

POLITIK | 23 Oktober 2020

Kampanye Paslon Pilkada Dinilai Belum Kreatif

Model kampanye yang diusung masing-masing paslon masih menggunakan cara-cara lama yaitu kampanye tatap muka dan berkerumun.

POLITIK | 23 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS