Hingga Mei, BPJS Kesehatan Tunggak Rp 4,2 T

Hingga Mei, BPJS Kesehatan Tunggak Rp 4,2 T
Ilustrasi obat yang dijual di toko obat. ( Foto: Antara )
Dina Manafe / AB Minggu, 16 September 2018 | 16:03 WIB

Jakarta - Tahun ini, BPJS Kesehatan diperkirakan mengalami defisit Rp 16,5 triliun. Data yang diperoleh SP menyebutkan klaim yang belum dibayar BPJS Kesehatan kepada rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya per 31 Mei 2018 mencapai Rp 4,2 triliun plus denda 1 persen atau Rp 42 miliar per bulan. Jika tidak segera dilunasi, beban BPJS Kesehatan untuk membayar denda makin membengkak. Dampaknya, arus keuangan di sejumlah rumah sakit terganggu, dokter dan paramedis terlambat menerima gaji, serta pengadaan obat untuk program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) terancam.

Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia (GP Farmasi) menyebutkan utang obat dan alat kesehatan program JKN-KIS yang sudah jatuh tempo dan belum dibayar oleh fasilitas kesehatan mencapai Rp 3,5 triliun per Juli 2018. Periode pembayaran obat juga semakin panjang, dari 90 hari pada 2016 menjadi 120 hari pada semester 1 2018.

Kondisi ini akan berpengaruh pada seluruh rantai pasokan obat, mulai dari produksi, distribusi hingga ke pelayanan di fasilitas kesehatan. Suplai obat menjadi terkendala, dan kekosongan obat di fasilitas kesehatan menjadi ancaman di depan mata. Ujung-ujungnya, yang terkena dampak adalah pasien, terutama peserta JKN-KIS. Jika di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) terjadi kekosongan obat, pasien JKN akan dirujuk ke rumah sakit. Jika di rumah sakit tidak ada obat yang dibutuhkan, pasien urun biaya atau membeli sendiri obat dengan resep dokter.

Setiap tahun, BPJS Kesehatan menderita defisit keuangan yang disebabkan ketidaksesuaian (mismatch) antara pengeluaran untuk membayar klaim layanan dengan pendapatan dari iuran peserta. Hingga akhir 2018, defisit BPJS Kesehatan diperkirakan mencapai 16,5 triliun. Angka ini terdiri dari defisit dana jaminan sosial sekitar Rp 11 triliun lebih dengan asumsi tiap bulan terjadi defisit Rp 1 triliun, dan sisanya adalah dana operasional.

Kepala Humas BPJS kesehatan M Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan mismatch pada pembiayaan program JKN berbanding lurus dengan penambahan peserta JKN dan bertambahnya fasilitas kesehatan yang bermitra dengan BPJS Kesehatan. Potensi kecurangan (fraud) pada layanan kesehatan, ketidakdisiplinan peserta membayar iuran, dan besaran iuran yang tidak sesuai perhitungan akturia, memicu terjadinya mismatch. Setiap tahun peserta BPJS terus bertambah dan sudah pasti utilisasi atau pemanfataannya terus meningkat, tetapi tidak diikuti dengan penyesuaian iuran peserta.

Efisiensi
BPJS Kesehatan sendiri, kata Iqbal, telah melakukan langkah efisiensi untuk mengurangi beban operasional, di antaranya tidah menambah karyawan. BPJS juga mengurangi perjalanan dinas luar kota, dan pengeluaran untuk kegiatan yang berhubungan langsung dengan operasional BPJS, seperti sponsorship, dan lain-lain.

Di tingkat layanan, BPJS Kesehatan melakukan kendali mutu dan biaya dengan menata ulang beberapa item pelayanan, di antaranya dengan mengeluarkan tiga Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes) tentang penjaminan pelayanan katarak, persalinan dengan bayi lahir sehat, dan pelayanan rehabilitasi medik. Ketiga layanan ini menyedot dana JKN terbesar, dan berpotensi fraud. Dengan penataan ulang, tiga layanan ini diperkirakan bisa menghemat anggaran sekitar Rp 360 miliar.

“Masih banyak langkah efisiensi yang dilakukan BPJS dengan harapan bisa menghemat anggaran. Namun, langkah efisiensi ini tidak serta merta langsung membuahkan hasil,” katanya.

Untuk saat ini, kata Iqbal, pihaknya menanti suntikan dana dari pemerintah untuk segera melunasi utang ke fasilitas kesehatan. “Kami berharap paling tidak September ini sudah ada dana, sehingga masalah keuangan bisa diatasi. Kalau ada uang, sudah pasti kami bayar semua utang ke fasilitas kesehatan,” kata Iqbal kepada SP, Jumat (14/9).

Iqbal mengatakan, pihaknya juga tidak ingin menunggak pembayaran ke fasilitas kesehatan karena dikenai sanksi berupa denda 1 persen dari tiap keterlambatan per bulan. Semakin lama menunggak, denda yang harus dibayarkan BPJS juga semakin besar. Karena itu, BPJS berharap dana yang dicairkan pemerintah sesuai kebutuhan saat ini. Namun, ia enggan menyebutkan berapa persis dana yang dibutuhkan tersebut.

Sejak awal, pemerintah berkomitmen menyuntikkan dana kepada BPJS Kesehatan ketika mengalami kesulitan pembiayaan. Peraturan Pemerintah (PP) 87/2013 menyebutkan ada tiga opsi yang diambil ketika terjadi defisit, yaitu menaikkan iuran peserta, mengurangi benefit, dan menambah suntikan dana. Namun, opsi menaikkan iuran dan mengurangi benefit tidak diambil pemerintah.

“Kalau kita hentikan layanan karena persoalan pembiayaan, maka ini masalah besar. Program ini sudah berjalan lima tahun dan manfaatnya sudah dirasakan, pasti orang akan teriak,” kata Iqbal.

Untuk membantu fasilitas kesehatan yang mengalami kesulitan keuangan, BPJS Kesehatan menggandeng sejumlah bank untuk memberikan dana pinjaman melalui skema pembiayaan tagihan fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan atau dikenal dengan supply chain financing (SCF). Bank mitra BPJS Kesehatan ini akan memberikan pembiayaan kepada fasilitas kesehatan dengan pola anjak piutang. Fasilitas kesehatan dapat menerima pembayaran lebih awal dari bank atas tagihannya ke BPJS Kesehatan sampai ada penyelesaian pembayaran dari BPJS Kesehatan.

“Ini bagian dari solusi yang kami tawarkan ke fasilitas kesehatan. Ini kesempatan bagi fasilitas kesehatan untuk menjaga arus keuangan agar tetap lancar,” kata Iqbal. 



Sumber: Suara Pembaruan