Pembayaran Klaim Tertunggak, tetapi Pelayanan Berjalan

Pembayaran Klaim Tertunggak, tetapi Pelayanan Berjalan
Seorang ibu memberikan susu kepada anaknya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats, Kabupaten Asmat, Papua, 29 Januari 2018. ( Foto: Antara / M Agung Rajasa )
Stefi Thenu / Indah Kurniasih / Cindi Eka Putri / Islaq Hastita Hamzah / AB Minggu, 16 September 2018 | 16:03 WIB

Jakarta – Sejumlah rumah sakit mengeluhkan keterlambatan pembayaran klaim pengobatan oleh BPJS Kesehatan. Selain mengirim surat ke lembaga tersebut, beberapa rumah sakit berinisiatif memasang spanduk tunggakan pembayaran klaim yang menjadi viral di media sosial.

Direktur RSUD KMRT Wongsonegoro Kota Semarang, dr Susi Herawati mengakui adanya keterlambatan pembayaran klaim pengobatan oleh BPJS Kesehatan.

''Keterlambatan pembayaran ya terjadi di sini. Namun, BPJS mengatakan kalau terlambat, dendanya akan mereka bayar satu persen. Kami juga dipersilakan meminjam di bank untuk operasional sebelum klaim dibayar. Meski begitu, sejauh ini kami belum melakukan peminjaman yang disarankan itu,'' kata Susi di Semarang, Jumat (14/9).

Dia mengaku pasrah dengan keterlambatan pembayaran klaim tersebut. Pihaknya saat ini hanya berkonsentrasi memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

''Saya terus berkomitmen kepada Bapak Wali Kota Semarang untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin. Pegawai tetap saya support. BPJS mau bayar hari ini atau nanti, terserah mereka. Namun kalau tidak dibayar, saya akan tagih,'' tegasnya.

Kepala BPJS Kesehatan KCU Semarang, Bimantoro, mengakui pihaknya kesulitan membayar klaim tepat waktu. Pasalnya, pendapatan BPJS dari pembayaran premi per bulan berkisar Rp 60 miliar, tetapi klaim dari rumah sakit mencapai Rp 196 miliar.

Menurutnya, ada tiga penyebab keterlambatan pembayaran klaim. Pertama, rumah sakit memang belum mengajukan klaim. Kedua, rumah sakit sudah mengajukan klaim, tetapi berkasnya belum lengkap, serta ketiga, memang terjadi keterlambatan pembayaran dari BPJS.

”Keterlambatan pembayaran klaim juga terjadi di daerah lainnya, sebab dalam menjalankan program JKN-KIS, hambatan finansial memang ada. Tidak ada kesengajaan BPJS untuk menahan dana klaim itu. Beberapa kali, kami melakukan pembayaran klaim dengan sistem rapel,” katanya.

Tunggakan biaya pengobatan yag harus dibayar oleh BPJS Kesehatan Pekalongan, Jawa Tengah, kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kalisari Kabupaten Batang selama Juni hingga akhir Agustus 2018 mencapai lRp 8 miliar.

Direktur RSUD Kalisari Kabupaten Batang, Bekti Mastiaji di Batang, mengatakan meski terjadi tunggakan biaya pengobatan yang relatif cukup besar, pihaknya tetap memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menggunakan kartu JKN-KIS.

“Kami tetap melayani masyarakat pengguna BPJS Kesehatan yang membutuhkan pelayanan dan tidak ada pembedaan pelayanan. Pasien BPJS dan non-BPJS tetap kami layani dan tidak ada pembedaan," katanya.

Menurutnya, sesuai slogan dan program Pemerintah Kabupaten Batang di bidang kesehatan, RSUD tetap mengedepankan pelayanan prima kepada masyarakat yang membutuhkan pengobatan atau rawat inap. Pihaknya tetap memberikan pelayanan yang prima kepada pasien karena hal itu menyangkut keselamatan jiwa manusia.

“Hanya saja, jika tunggakan itu sudah dibayarkan oleh BPJS, maka dana tersebut akan makin membantu RSUD untuk menambah sarana maupun peningkatan pelayanan kesehatan yang lainnya," katanya.

Keterlambatan pembayaran klaim pengobatan oleh BPJS Kesehatan mengakibatkan sejumlah karyawan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dokter Slamet Kabupaten Garut, Jawa Barat, belum menerima tunjangan selama tujuh bulan.

“Sudah tujuh bulan tunjangan belum dibayar," kata salah seorang karyawan RSUD Garut yang enggan disebutkan identitasnya.

Ia menuturkan, persoalan tertunggaknya pembayaran klaim tidak hanya berdampak pada tunjangan karyawan, tetapi juga terhadap beberapa proyek pembangunan di rumah sakit itu.

Direktur RSUD Dokter Slamet, Maskut Farid mengakui pihaknya belum menerima pembayaran klaim pengobatan dari BPJS Kesehatan sejak April hingga Agustus 2018.

Kedeputian BPJS Kesehatan Sumatera bagian tengah (Sumbagteng) dan Jambi menyebutkan pada periode Januari-Juni 2018, pihaknya mengalami defisit Rp 283,8 miliar. Total klaim dari sejumlah fasilitas kesehatan mencapai Rp 819,7 miliar, tetapi pemasukan dari iuran peserta hanya Rp 535,9 miliar.

"Defisit yang dialami mengakibatkan pembayaran klaim ke rumah sakit menjadi terlambat," kata Asisten Deputi Bidang Monitoring dan Evaluasi Kedeputian BPJS Kesehatan Sumbagteng dan Jambi, Kiki Christmar Marbun.

Kendati terlambat membayar klaim rumah sakit, pihaknya tetap bertanggungjawab dan hingga kini menunggu jadwal pembayaran dari BPJS pusat.

"Keterlambatan ini tidak hanya dialami rumah sakit di Riau saja, tetapi juga dialami secara nasional. Konsekuensinya, kami tetap membayar denda keterlambatan klaim sebesar 1 persen kepada rumah sakit, sebagai tanggung jawab kami," katanya.

Pembayaran denda sebesar 1 persen tersebut, kata Kiki, diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111/2013 yang mengatur pembayaran klaim harus dilakukan pada 15 hari kerja kalender sejak klaim itu diajukan. Jika terlambat dibayar, BPJS Kesehatan dikenai denda 1 persen.

Tak Ada Tunggakan
Sementara itu, beberapa puskesmas di wilayah Depok Jawa Barat, mengaku tidak mengalami tunggakan pembayaran klaim pengobatan.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Kecamatan Cinere, dr. Hendrik Alamsyah, Jumat (14/9), mengatakan sampai saat ini pembayaran klaim pengobatan dari BPJS Kesehatan berjalan lancar. Namun, dia meminta BPJS Kesehatan harus memperbaiki sistem serta terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur berobat di fasilitas kesehatan.

“Yang banyak dikeluhkan misalnya pelayanan laboratorium itu kan ada yang dijamin dan tidak dijamin (BPJS Kesehatan, Red). Nah, masyarakat enggak tahu tuh yang dijamin apa dan yang tidak dijamin apa. Mereka mau periksa dan dianggap gratis, padahal tidak dijamin. Jadi banyak yang salah sangka dan butuh sosialisasi dari BPJS,” katanya.

Puskesmas Cimanggis dan Puskesmas Sukmajaya di Depok juga tak mengalami persoalan pembayaran klaim pengobatan.

Kepala UPT Puskesmas Sukmaya, dokter Sih Mahayanti mengatakan pihaknya rutin menerima pembayaran klaim pada tanggal 15 setiap bulan.

“Pembayaran klaim rutin setiap bulan,” katanya.

Kepala Puskesmas Cimanggis, Umi Zakiati juga menyampaikan pihaknya rutin menerima pembayaran dari BPJS Kesehatan. “Kita sudah rutin tiap bulan mendapat pembayaran dari dari BPJS,” katanya. 



Sumber: Suara Pembaruan, Beritasatu.com