BPJS Kesehatan: Anggaran Rp 4,9 T Tak Cukup Bayar Utang

BPJS Kesehatan: Anggaran Rp 4,9 T Tak Cukup Bayar Utang
Ilustrasi BPJS Kesehatan. ( Foto: Antara )
Dina Manafe / WBP Senin, 17 September 2018 | 20:27 WIB

Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemkeu) segera menggelontorkan anggaran sebesar Rp 4,9 triliun untuk menutup defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Anggaran ini sedang dalam proses, dan akan dicairkan paling lambat akhir minggu ini. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, pada rapat kerja gabungan dengan Komisi IX DPR RI, Senin (17/9).

Namun menurut Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris, anggaran Rp 4,9 triliun ini tidak cukup untuk menutup defisit. Bahkan anggaran ini habis dalam sehari untuk membayar utang BPJS Kesehatan ke rumah sakit yang sudah jatuh tempo sebesar Rp 7,3 triliun.

“Harus hati-hati melihat definisi defisit. Kalau jangka pendek saja, uang Rp 4,9 triliun ini bisa langsung habis terserap sehari,” kata Fachmi Idris.

Berdasarkan hasil evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), defisit BPJS Kesehatan di 2018 ini mencapai Rp 10,98 triliun atau hampir Rp 11 triliun. Angka defisit ini berbeda dengan laporan BPJS Kesehatan sebesar Rp 16,5 triliun.

Mardiasmo mengatakan, sebesar Rp 16,5 triliun merupakan defisit murni, belum termasuk adanya bauran kebijakan yang dibuat pemerintah. “Ada koreksi sebesar Rp 5,96 triliun, sehingga defisit BPJS Kesehatan menurut BPKP (Badan Pengawas Keuangan Pembangunan) adalah sebesar Rp 10,98 triliun. Angka ini berbeda dengan laporan BPJS,” kata Mardiasmo.

Fachmi Idris menambahkan, ada sejumlah penyebab terjadinya defisit program Jaringan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Pertama, karena iuran saat ini belum sesuai dengan perhitungan aktuaria Dewan Jaminan Sosial Nasional (DSJN). Padahal program JKN-KIS menggunakan pendekatan dan prinsip anggaran berimbang, yang mana pendapatan dan pengeluaran harus sama. Kondisi ini juga menyebabkan biaya per orang per bulan lebih besar dibanding iuran per orang per bulan.

Sebetulnya, lanjut Fachmi, titik masalahnya terletak di besaran iuran saat ini yang belum sesuai dengan hitungan aktuaria. “Meski besaran iuran JKN-KIS saat ini masih dalam posisi underpriced, pasti ada resistensi dari sebagian masyarakat apabila dilakukan penyesuaian iuran,” kata Fachmi.

Selain itu, terjadi perubahan morbiditas penduduk Indonesia. Jumlah penduduk yang sakit terus meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini terjadi karena belum optimalnya upaya pembangunan kesehatan masyarakat. Sampai Agustus 2018, pengeluaran BPJS Kesehatan untuk membiayai penyakit katastropik mencapai Rp 12 triliun atau sekitar 21,07 persen dari total biaya pelayanan kesehatan. Padahal berbagai penyakit katastropik tersebut sangat bisa dicegah melalui penerapan pola hidup sehat.

Rapat kerja gabungan ini juga dihadiri Menteri Kesehatan Nila Djuwita Moeloek, Ketua DJSN Sigit Priohutomo, dan organisasi profesi.



Sumber: Suara Pembaruan