Kerugian Akibat Stunting Mencapai Rp 300 Triliun

Kerugian Akibat Stunting Mencapai Rp 300 Triliun
pengukuran tinggi badan anak ( Foto: MCA Indonesia / MCA Indonesia )
Dina Manafe / ALD Selasa, 18 September 2018 | 13:49 WIB

Jakarta - Kondisi bayi yang mengalami gangguan pertumbuhan atau stunting masih menjadi persoalan besar di Indonesia. Sebab, stunting bukan hanya persoalan gagal tumbuh secara fisik, tapi juga menyangkut otak. Anak-anak yang lahir dan tumbuh dengan kondisi stunting bukan hanya persoalan kesehatan serius, tapi juga menyangkut pembangunan dan martabat bangsa. Anak stunting menyumbang generasi yang kurang berdaya saing.

Dampak dari stunting juga merugikan secara ekonomi. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), jika tidak diatasi, kerugian akibat stunting bisa mencapai 2-3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan PDB pada 2017 sebesar Rp 13.000 triliun, kerugian akibat stunting diperkirakan mencapai sekitar Rp 300 triliun. Jumlah itu mencakup biaya mengatasi stunting dan hilangnya potensi pendapatan akibat rendahnya produktivitas anak yang tumbuh dengan kondisi stunting.

“Balita (tumbuh) kerdil dikarenakan kekurangan gizi kronis. Ini mengakibatkan otaknya juga kerdil. Artinya anak-anak itu jadi kurang pandai,” kata Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Djuwita Moeloek, saat kampanye pencegahan stunting di Monas, Minggu (16/9).

Menurut Menkes, stunting bisa dicegah, diawali dari peran orang tua. Langkah pencegahan dimulai dari 1.000 hari pertama kehidupan, yakni 8 bulan dalam kandungan dan 2 tahun setelah lahir. Melalui layanan kesehatan masyarakat di semua daerah, Kementerian Kesehatan (Kemkes) mendorong pemenuhan air susu ibu (ASI) eksklusif atau bayi hanya mengonsumsi ASI selama enam bulan, dan dilanjutkan ASI dengan makanan pendamping selama 2 tahun kepada balita.

“Secara khusus bagi para ibu hamil, agar senantiasa menjaga kehamilan. Salah satu dengan mencukupi kebutuhan gizi anak sejak 1.000 hari pertama kehidupan. Sejak janin tumbuh dalam kandungan (270 hari) selama hingga usia 2 tahun kehidupan (730 hari), dengan ASI eksklusif, makanan pendamping ASI,” kata Menkes.

Kemkes juga mendorong pencegahan sejak sebelum kehamilan, yaitu pada kesiapan remaja perempuan. Remaja perempuan sebagai calon ibu harus dipersiapkan secara matang baik dari kesehatan fisik maupun mentalnya. Mereka harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup mengenai gizi dan kebersihan individu. Calon ibu sejak remaja sudah harus dipastikan tidak kekurangan gizi atau menderita anemia. Untuk memastikan remaja putri tidak menderita anemia, Kemkes memiliki program memberikan tablet tambah daerah di sekolah dan berbagai daerah.

Terkait profil stunting di Indonesia, berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 sebanyak 37,2% atau 4 dari 10 anak Indonesia mengalami stunting. Per 2017, prevalensi stunting turun menjadi 29,6%. Saat ini, diperkirakan jumlah penderita stunting di Indonesia sekitar 9 juta anak.

Data Kantor Staf Presiden (KSP) menyebut sebanyak 48,4% stunting terjadi pada balita di keluarga yang masuk dalam 20% masyarakat termiskin, dan 29% di 20% masyarakat terkaya. Stunting tak hanya terjadi di 42,1% di pedesaan, tapi juga di 32,5% perkotaan. Agar stunting tidak lagi dikategorikan masalah kesehatan masyarakat, Indonesia harus mampu menurunkannya di bawah 20% sebagaimana rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Melalui program padat karya tunai atau cash for work, dana desa maupun dari dana dari kementerian/lembaga, pemerintah memfokuskan pencegahan stunting di 1.000 desa di 100 kabupaten/kota tahun ini. Pada 2019, sebanyak 600 desa di 60 kabupaten/kota lain yang ditambahkan masuk dalam program pencegahan stunting ini. Pencegahan dilakukan melalui tiga program intervensi, yaitu pola makan, pola asuh (pemberian ASI eksklusif), dan perbaikan sanitasi. Sekitar 15 kementerian/lembaga terlibat langsung dalam program ini.

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, sebelumnya mengungkapkan, pemerintah pusat membuat sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk mengatasi stunting di daerah-daerah dengan prevalensi tinggi. “Mulai Januari 2018, pemerintah melaksanakan program penurunan stunting secara komprehensif dan terintegrasi di 100 kabupaten/kota. Seratus kabupaten ini memiliki angka stunting tinggi, kekurangan sarana sanitasi dan air bersih serta fasilitas layanan kesehatan,” kata Puan di Jakarta, baru-baru ini.

Upaya penanganan stunting ini menggunakan dua pendekatan, yakni intervensi dari sisi kesehatan (spesifik), dan luar sektor kesehatan (sensitif). Selama ini, stunting dianggap masalah kesehatan, sehingga hanya diintervensi dari sektor kesehatan. Padahal, intervensi kesehatan hanya efektif menyelesaikan 30% masalah, sedangkan 70% justru dari sektor nonkesehatan, seperti ketersediaan pangan, air bersih, dan perumahan layak.

Untuk meningkatkan kepedulian seluruh pihak, pemerintah menyerukan dimulainya Kampanye Nasional Pencegahan Stunting secara nasional di Monumen Nasional, Minggu (16/9). Pesan “cegah stunting itu penting” dideklarasikan oleh Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, Menteri Kesehatan, dan sejumlah gubernur.

Deklarasi ini menjadi titik awal penyadaran masyarakat mengenai bahaya stunting dan bagaimana upaya pencegahannya. Melalui berbagai upaya ini, diharapkan prevalensi stunting bisa diturunkan menjadi 28% pada 2019.

Persoalan Gizi
Sementara itu, Guru Besar Pangan Institut Pertanian Bogor (IPB) Purwiyatno Haryadi, mengatakan, stunting masih menjadi tantangan bagi pemerintah. Pasalnya, stunting tergolong masalah kesehatan yang sangat kompleks, baik penyebabnya maupun dampak yang ditimbulkan.

Hingga saat ini Indonesia belum berhasil menurunkan jumlah balita stunting secara signifikan. Balita stunting menggambarkan kondisi gizi kronis, yakni kekurangan gizi yang berlangsung cukup lama. Penyebabnya macam-macam, mulai dari pemberian ASI yang tidak adekuat (memenuhi syarat atau layak), makanan pendamping ASI yang tidak cukup, pengasuhan anak kurang tepat, penyakit infeksi, hingga keamanan pangan yang tak terjaga serta mutu dan gizi pangan yang buruk.

Menurut Haryadi, kondisi kurang gizi ini tidak sekadar permasalahan kurang kalori, tapi justru menunjukkan adanya kekurangan berbagai zat gizi mikro. Dampaknya terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat luas, mulai dari penurunan kognitif, sistem kekebalan tubuh, penurunan produktivitas hingga berimplikasi pada ekonomi bangsa. Upaya luar biasa harus dilakukan untuk mengatasi masalah ini.

Penanganan stunting perlu melibatkan banyak kementerian. Harus ada tim khusus untuk menangani secara khusus darurat stunting ini. Salah satu tugas tim adalah mengoptimalkan posyandu sebagai sarana penyuluhan, mengajarkan masyarakat pentingnya pemberian makanan bergizi pada anak, dan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil.

Tulisan ini juga dimuat di Suara Pembaruan edisi Selasa, 18 September 2018



Sumber: Suara Pembaruan