Pemda Harus Aktif Atasi Stunting

Pemda Harus Aktif Atasi Stunting
Saah satu upaya kampanye cegah stunting adalah menghidupkan kembali program pos pelayanan terpadu untuk balita. ( Foto: dok. beritasatu.com )
Ari Supriyanti Rikin / Markus Junianto Sihaloho / ALD Selasa, 18 September 2018 | 14:00 WIB

Jakarta - Pemerintah daerah (pemda) didorong untuk lebih aktif ikut mengatasi ancaman stunting di Tanah Air. Pasalnya, pemda adalah organ pemerintah yang paling mengetahui kondisi ekonomi, sosial, dan kesehatan masyarakat hingga ke lingkup terkecil. Dengan demikian, inisiatif intervensi diharapkan datang dari pemda.

Pemerintah di desa juga harus didorong untuk membantu mengatasi stunting. Dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat, yang nilainya meningkat setiap tahun dan tahun ini mencapai Rp 60 triliun, harus dialokasikan untuk meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya ibu hamil dan bayi yang baru lahir, meningkatkan edukasi kesehatan sejak dini, meningkatkan akses layanan kesehatan di desa, serta perbaikan sanitasi.

Demikian kesimpulan pandangan Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua Komisi IX DPR yang membidangi kesehatan Dede Yusuf, dan Ketua Umum Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan Indonesia Hardinsyah, saat dihubungi Senin (17/9) dan Selasa (18/9).

Bambang Soesatyo menyatakan, persoalan stunting yang berpangkal pada gizi buruk, tidak hanya tanggung jawab pemerintah pusat. “Pemda, dengan bantuan Kementerian Kesehatan, harus didorong untuk ikut bertanggung jawab mengatasi persoalan ini,” tandasnya.

Mengingat penanganan stunting sudah menjadi salah satu gerakan dan program prioritas nasional, pemerintah pusat dan pemda perlu terus mengedukasi pentingnya perbaikan gizi dan pola hidup sehat, penguatan layanan kesehatan dasar berkualitas, dan pembangunan infrastruktur sanitasi dan air bersih di wilayah-wilayah yang rawan gizi buruk.

“Ini kerja bersama untuk menjamin kecukupan gizi untuk balita dan ibu hamil dengan menggalakkan program imunisasi dan pemberian makanan sehat dan bergizi. Ini mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi stunting yang cukup tinggi dibanding negara-negara berpendapatan menengah lainnya,” paparnya.

Hal senada disampaikan Dede Yusuf. Dia meminta pemerintah serius memerangi stunting di Indonesia. “Semua pihak harus ikut serta dalam menangani kasus ini. Pemerintah pusat dan daerah harus turun tangan bersama menanganinya,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah tidak membiarkan anak Indonesia banyak yang mengalami stunting. “Mereka harus segera ditangani. Semua pihak bisa berkoordinasi lebih baik dalam melaksanakan program ini. Dan ini bukan tanggung jawab Kementerian Kesehatan sendiri,” tandasnya.

Kualitas SDM
Secara terpisah, Hardinsyah mengingatkan, secara global Indonesia tergolong negara dengan jumlah penderita stunting cukup tinggi di Indonesia. “Posisi Indonesia yang bermasalah dengan stunting ini mirip dengan negara-negara berkembang di Afrika,” katanya.

Jika tidak segera diatasi, stunting bisa menjadi ancaman terhadap bonus demografi. “Bonus demografi akan menjadi peluang berharga jika diisi sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Sebaliknya jika diisi oleh SDM yang tidak berkualitas, antara lain akibat stunting, akan menjadi ancaman terhadap pembangunan sosial ekonomi,” jelasnya.

Anak-anak yang lahir dan tumbuh dengan kondisi stunting, juga akan mengancam hilangnya potensi pendapatan negara. “Di level inovasi pun ketika dibandingkan negara lain akan terlambat. Persaingan inovasi hanya skala menengah ke bawah. Inovasi ini merupakan cerminan dari hadirnya manusia dengan penguasaan iptek dan berdaya saing tinggi,” jelasnya.

Rektor Universitas Sahid itu berpandangan, berbagai program pemerintah untuk mengatasi stunting sudah cukup baik. “Hanya saja program yang sudah bagus di pusat apakah juga dilakukan di level pemerintah daerah,” jelasnya.

Dalam program 1.000 hari pertama kehidupan, pemerintah menempatkan pentingnya perbaikan gizi. Oleh karena itu, dia menegaskan, di level daerah program tersebut pun harus membumi.

Kondisi kehamilan ibu juga memengaruhi anak yang dilahirkan apakah terbebas dari stunting atau sebaliknya. Ketidakcukupan gizi ibu hamil bisa berakibat buruk bagi bayi yang dilahirkan. Dalam kondisi normal, bayi lahir dengan panjang minimal 48 cm.

“Bagaimana ada optimalisasi layanan di posyandu, pelayanan bidan, edukasi terhadap ibu hamil agar memiliki pertambahan berat badan antara 8-12 kg agar anak yang dilahirkan tidak stunting. Berbagai program hebat di tingkat pusat harus dibumikan dan digetarkan ke bawah. Kepala daerah juga sekarang sudah tahu apa itu stunting,” ungkapnya.

Selain memastikan aspek gizi, lanjut Hardinsyah, yang tidak kalah pentingnya adalah aspek pendukung lain seperti air bersih dan sanitasi. “Gizi baik saja tidak akan efektif kalau kita sakit atau terinfeksi. Sebab hal ini berkaitan dengan sanitasi atau lingkungan bersih,” tandasnya.



Sumber: Suara Pembaruan