Pakar: Presiden Terima Informasi Misleading tentang Defisit JKN

Pakar: Presiden Terima Informasi Misleading tentang Defisit JKN
Masyarakat peserta JKN KIS mengantre untuk mengurus pembaruan fakses tingkat pertama atau kepesertaan di kantor BPJS Kesehatan Jakarta Utara, Kamis (6/9/2018). ( Foto: Suara Pembaruan / Carlos Roy Barus )
Dina Manafe / IDS Jumat, 19 Oktober 2018 | 14:50 WIB

Jakarta - Presiden Joko Widodo menegur Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Djuwita Moeloek dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris saat membuka Kongres Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Perssi) di Jakarta, Rabu (17/10). Presiden merasa harus turun tangan langsung untuk menyelesaikan defisit yang melanda BPJS Kesehatan. 

Menurut pakar jaminan sosial dan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) periode 2011-2015, Chazali Situmorang, dari pernyataan Jokowi, terkesan ada yang misleading (menyesatkan) antara informasi atau laporan yang diterima Presiden dan kondisi riil di lapangan. Informasi yang diterima Jokowi dari orang-orang sekitarnya kemungkinan besar menyalahkan manajemen BPJS Kesehatan atas defisit yang terjadi.

“Dari informasi yang diterima Presiden, sudah kasih dana talangan Rp 4,9 triliun, itu bukan jumlah kecil, tapi masih kurang. Jadi mau berapa lagi? Kemudian BPJS Kesehatan diminta untuk memperbaiki sistem manajemen,” kata Chazali kepada SP dihubungi via telepon di Jakarta, Jumat (19/10) pagi.

Padahal, kata Chazali, persoalan defisit ini sudah terjadi selama lima tahun perjalanan JKN-KIS. Sudah banyak pihak berbicara masalah ini, tetapi pernyataan Presiden justru terkesan menyalahkan BPJS Kesehatan. Informasi yang menyesatkan ini harus diluruskan. Caranya, Menkes dan Dirut BPJS Kesehatan secara langsung menghadap Presiden untuk menjelaskan apa adanya tentang defisit keuangan BPJS Kesehatan sambil mengklarifikasi hal-hal yang mungkin tidak sampai ke telinga Presiden.

Informasi yang harus diluruskan antara lain, wewenang untuk menaikkan iuran peserta guna mencegah defisit melekat kepada Presiden sebagaimana amanat Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Penyesuaian iuran setiap dua tahun sekali merupakan wewenang Presiden yang diatur dengan Perpres. Informasi ini tampaknya tidak sampai ke Presiden, sehingga seolah-olah menggelontorkan dana talangan Rp 4,9 triliun adalah kebaikan hati pemerintah untuk membantu BPJS.

Padahal, pemerintah sendiri telah memerintahkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit keuangan BPJS Kesehatan sebelum menggelontorkan dana talangan Rp 4,9 triliun tersebut. Audit itu menemukan defisit mencapai hampir Rp 11 triliun, tetapi pemerintah hanya menggelontorkan Rp 4,9 triliun.

Ia menduga, ada dua kemungkinan hal itu bisa terjadi. Pertama, karena bisa jadi Presiden terpengaruh dengan persepsi mismanajemen BPJS Kesehatan yang disampaikan orang-orang sekitarnya. Kedua, karena tidak ada uang.

Lagi pula, menurut Chazali, pernyataan Presiden soal dana talangan Rp 4,9 triliun memberi kesan bahwa pemerintah sudah maksimal membantu mengatasi defisit. Padahal, anggaran Rp 4,9 triliun tersebut jika dikaitkan dengan Perpres 82/2018, maka sebetulnya berasal dari dana pajak cukai rokok yang merupakan hak daerah. Sebanyak 10% atau sekitar Rp 14,8 triliun dari Rp 148 triliun total cukai rokok yang masuk APBN tahun ini adalah hak daerah.

Sebanyak 50% dari Rp 14,8 triliun tersebut diperuntukkan bagi sektor kesehatan. Dari 75% dari anggaran untuk sektor kesehatan tersebut, barulah keluar angka Rp 5 triliun yang digunakan untuk menutup defisit BPJS baru-baru ini.

“Artinya, Rp 4,9 triiun yang sudah maksimal diambil pemerintah itu adalah hak daerah. Jadi kalau Presiden mengatakan dia membantu dari APBN, itu keliru besar,” kata Chazali.



Sumber: Suara Pembaruan