Menkes: Giatkan Tindakan Promotif dan Preventif untuk Kurangi Defisit JKN

Menkes: Giatkan Tindakan Promotif dan Preventif untuk Kurangi Defisit JKN
Nila Moeloek. ( Foto: Antara )
Dina Manafe / IDS Jumat, 19 Oktober 2018 | 15:13 WIB

Jakarta - Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Djuwita Moeloek mengatakan, perlu ada perbaikan program JKN-KIS secara berkelanjutan. Salah satunya, meningkatkan program promotif dan preventif (promosi dan pencegahan) penyakit. Pemerintah harus mendorong agar lebih banyak orang hidup sehat.

“Kita harus membantu BPJS Kesehatan agar tidak membayar (biaya pengobatan) untuk orang sakit terlalu banyak. Misalnya, kita periksa tensi darah supaya tidak tinggi dan kita jaga supaya tidak sakit jantung,” kata Menkes ditemui usai meninjau pasar Kramat Jati, Jakarta, pagi ini.

Menkes mengatakan, penyakit tidak menular yang sebetulnya bisa dicegah dengan perilaku hidup bersih dan sehat menyedot anggaran terbesar dalam program JKN-KIS. Data BPJS Kesehatan 2017 menunjukkan, terdapat delapan penyakit katastropik yang menyerap anggaran terbesar, seperti jantung, gagal ginjal, kanker, dan strok. Total biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan jenis penyakit ini selama 2017 mencapai Rp 18,4 triliun.

Hingga Agustus 2018, biaya pengobatan penyakit-penyakit ini mencapai Rp 12,8 triliun Penyakit jantung menduduki urutan pertama, yaitu Rp 9,4 triliun di 2017, dan tetap sama posisinya di 2018 dengan biaya sebesar Rp 6,6 triliun. Tingginya pembiayaan penyakit jantung ini menunjukkan belum optimalnya pembangunan kesehatan di hulu, yaitu promotif dan preventif.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Igbal Anas Maaruf mengatakan, pernyataan Presiden menunjukkan perhatiannya terhadap keberlanjutan JKN-KIS. Bagi BPJS Kesehatan, pernyataan Presiden ini dinilai sebagai pemacu untuk perbaikan lebih baik ke depan.

“Menurut kami, pernyataan Presiden menunjukkan komitmen pemerintah bahwa ada yang harus diperbaiki ke depan. Bahwa pola hidup masyarakat yang sehat akan sangat membantu supaya pembiayaan kesehatan tidak semakin tinggi,” kata Iqbal.

Menurutnya, memasuki tahun kelima pelaksanaan JKN-KIS, koordinasi antara BPJS Kesehatan dengan kementerian dan lembaga terkait masih harus ditingkatkan untuk mengoptimalkan program ini. Termasuk koordinasi dalam meningkatkan upaya promotif dan preventif untuk mengurangi biaya kuratif (pengobatan).

Soal perbaikan sistem manajemen, menurut Iqbal, pihaknya sudah menekan biaya operasional. Misalnya, dalam dua tahun ini BPJS Kesehatan tidak lagi merekrut karyawan baru. BPJS juga mengurangi perjalanan dinas luar kota dan pengeluaran untuk kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan operasional BPJS seperti sponsorship dan lain-lain. Efisiensi sampai ke hal-hal terkecil juga dilakukan seperti mengurangi pertemuan atau rapat di luar kantor.

Di tingkat layanan, BPJS Kesehatan melakukan upaya kendali mutu dan kendali biaya layanan. Di antaranya lewat sistem rujukan berjenjang daring yang memberikan kemudahan dan kepastian layanan kepada pasien, sehingga diharapkan bisa mengendalikan biaya layanan. Dengan rujukan daring, pasien dilayani sesuai kebutuhan medisnya, bukan keinginan.



Sumber: Suara Pembaruan