Tiap Hari 700.000 Orang Manfaatkan JKN-KIS

Tiap Hari 700.000 Orang Manfaatkan JKN-KIS
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris. ( Foto: BeritaSatu Photo / Uthan A Rachim )
Dina Manafe / AB Jumat, 28 Desember 2018 | 08:18 WIB

Jakarta - Isu defisit dan terlambatnya pembayaran BPJS Kesehatan (BPJSK) ke rumah sakit tak memengaruhi layanan kepada peserta. Nyatanya, hampir setiap hari ada sekitar 700.000 peserta yang menggunakan kartu Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk mendapatkan layanan kesehatan.

Dirut BPJSK Fachmi Idris mengatakan pemanfataan JKN-KIS terus meningkat dalam lima tahun ini. Pada awal pelaksanaannya di 2014, jumlah pemanfaatan JKN-KIS di seluruh fasilitas kesehatan (faskes) baik rawat jalan maupun rawat inap baru 92,3 juta kunjungan per tahun atau rata-rata setiap harinya 252,877 orang.

Jumlah ini terus meningkat di tahun 2017 sebanyak 223,4 juta kunjungan per tahun atau per harinya 612.005. Dalam kurun waktu empat tahun itu ada 640,2 juta kunjungan pasien ke fasilitas kesehatan menggunakan JKN-KIS. Pada 2018, dari laporan yang masuk ke BPJSK, diperkirakan jumlah pemanfaatan mencapai 700.000 per hari kalender.

“Itu artinya, selama ini terkesan ada masalah pelayanan dan terlambat membayar, tetapi sebenarnya masih memberikan layanan. Saya berterima kasih kepada fasilitas kesehatan yang tetap berkomitmen melayani peserta,” kata Fachmi saat berkunjung ke Berita Satu Media Holdings (BSMH) di Jakarta, Kamis (29/11).

Pemanfaatan ini meningkat seiring bertambahnya jumlah peserta BPJSK. Namun, lanjut Fachmi, bukan berarti BPJSK senang dengan banyaknya orang berobat di rumah sakit (RS). Dia berharap sistem rujukan berjenjang berjalan baik, sehingga penyakit-penyakit yang seyogianya bisa tuntas di level puskesmas, tidak perlu dirujuk ke RS.

“Yang kami inginkan seharusnya ada normalitas dalam pemanfaatan. Pelayanan pertama dimulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kalau sulit atau tidak sesuai, baru dirujuk ke RS,” kata Fachmi.

Untuk diketahui, tingginya pemanfaatan layanan JKN-KIS juga mengindikasikan banyak masyarakat yang memang sakit dan membutuhkan layanan. Terbukanya akses layanan kesehatan mendorong banyak orang berani ke faskes tanpa khawatir dengan biaya. Namun, sebagian besar pemanfaatan ada di RS dengan pembiayaan Ina CBGs (tarif paket layanan di RS ) yang lebih besar. Saat ini, hampir 80 persen dana BPJSK terserap untuk layanan di RS. Rujukan berjenjang perlu dioptimalkan. Ada sekitar 144 penyakit yang mestinya selesai di level puskesmas.

Selain itu, kalau pasien bisa ditangani di RS tipe D dan C di kabupaten, tidak harus langsung ke RS tipe B dan A dengan biaya yang lebih besar. Apabila dalam kondisi khusus atau pasien menderita penyakit, seperti talasemia dan HIV/AIDS, serta hemodialisis, faskes tingkat pertama bisa langsung merujuk ke RS tipe B atau A.

Rujukan Online
Pada kesempatan itu, Fachmi juga menyatakan pihaknya tengah menyempurnakan sistem rujukan online dan rujuk balik. Pada dasarnya, sistem rujukan online bertujuan memberikan kemudahan dan kepastian berobat pada pasien. Namun, secara tidak langsung juga akan berdampak pada efisiensi atau pengendalian biaya.

Intinya, dengan rujukan online pasien akan dirujuk ke RS yang kompeten sesuai kebutuhan medis pasien. Misalnya, pasien sakit jantung, maka faskes tingkat pertama akan merujuk pasien ke RS yang ada dokter spesialis jantungnya.

Melalui sistem informasi yang terhubung antara faskes tingkat pertama dengan RS, maka faskes tingkat pertama dapat melihat RS mana saja yang punya kapasitas menerima pasien yang akan dirujuknya. Dengan demikian, pasien tidak perlu mengantre atau menunggu dokter berlama-lama di RS tanpa adanya kepastian mendapatkan layanan.

Memang pada awalnya ada ketidaknyamanan yang dirasakan pasien. Pasien komplain karena harus berpindah RS. Mereka sudah terbiasa berobat, misalnya di RS tipe B, yang dekat dengan tempat tinggalnya, tetapi sekarang harus ke tempat yang mungkin lebih jauh. Atau mereka yang merasa sudah terbiasa ditangani dokter spesialis tertentu, tetapi sekarang ke dokter yang lain.

Semua keluhan pasien, kata Fachmi, ditampung oleh BPJSK untuk penyempurnaan rujukan online, terutama menyangkut dua hal, yaitu memperbaiki data kapasitas RS dan pemetaan faskes. RS wajib mengisi data kapasitas di health facilities information system (HFIS) secara benar, sehingga pasien rujukan tidak menumpuk di RS gara-gara data kapasitas tidak sesuai. Kemudian,  pemetaan faskes juga penting, terutama bagi faskes tingkat pertama untuk menentukan RS terdekat sesuai kebutuhan pasien.

Saksikan videonya di sini:



Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE