Defisit BPJS Kesehatan Belum Berakhir

Defisit BPJS Kesehatan Belum Berakhir
Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris (kanan). ( Foto: MI/Uthan A Rachim )
Dina Manafe / Dwi Argo Santosa / AB Jumat, 30 November 2018 | 18:12 WIB

Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJSK) sudah dipastikan masih mengalami defisit pada tahun 2019. Ini terjadi karena besaran defisit yang terjadi di tahun 2018 ini belum sepenuhnya ditutupi dengan dana talangan dari pemerintah. Hasil audit BPKP sampai September 2018 menemukan defisit BPJSK mencapai Rp 10,98 triiliun. Namun, Kementerian Keuangan (Kemkeu) baru menyuntikkan dana Rp 4,9 triliun, sisanya baru dilunasi Desember setelah BPKP selesai melakukan audit.

Hasil audit BPKP lebih kecil dari perhitungan BPJSK, karena secara metode dan asumsi kedua lembaga ini berbeda. BPJSK memperkirakan defisit di tahun ini mencapai Rp 16,5 triliun. Dihitung dari pemasukkan dari premi peserta sebesar Rp 6,4 triliun, tetapi pengeluaran Rp 7,4 triliun setiap bulan. Artinya terjadi mismatch Rp 1 triliun tiap bulan atau Rp 12 triliun dalam 12 bulan, ditambah tagihan gendongan tahun lalu sebesar Rp 4 triliun. Bila tunggakan tahun ini tidak dilunasi, maka akan dibebankan pada anggaran tahun depan. Persoalannya, BPJSK juga terbebani dengan denda 1% dari total keterlambatan tiap bulannya apabila menunggak membayar faskes.

“Jadi kalau pertanyannya apakah tahun depan aman, maka tergantung skenarionya. Masalahnya sampai sekarang kita masih ada tunggakan jatuh tempo. Tetapi, menteri keuangan sudah janji untuk nol tunggakan. Selain itu, kami juga punya pendapatan lain dari premi peserta rata-rata Rp 6,4 triliun tiap bulan, di mana Rp 2 triliun dari PBI dan sisanya non-PBI,” kata Fachmi Idris.

Pemred Beritasatu.com Primus Dorimulu (kanan) menerima cendera mata dari Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris.

Fachmi mengatakan, defisit sekarang ini tinggi, tetapi belum mencapai puncaknya karena tingkat pemanfaatan JKN-KIS belum mengalami maturitas. Dipastikan defisit makin lebar ketika nanti tercapai cakupan pelayanan kesehatan menyeluruh (universal health coverage/UHC) pada 2019 mendatang. Pada waktu itu, pemerintah menargetkan 95% atau lebih dari 250 juta penduduk Indonesia sudah harus jadi peserta program JKN-KIS. Makin banyak orang jadi peserta, utilisasi program ini otomatis meningkat, sehingga pembiayaannya juga makin tinggi.

“Jadi, di satu sisi kita harus capai 95% penduduk dari total 265 juta penduduk menjadi peserta, tetapi persoalan lainnya besaran iuran belum sesuai perhitungan aktuaria. Memang, kalau peserta bertambah maka pendapatan otomatis meningkat, tetapi pengeluaran juga makin melebar,” kata Fachmi.

Menurut Fachmi, akar masalah terjadinya defisit adalah penetapan iuran peserta yang belum sesuai perhitungan aktuaria. Jika dikalkulasikan, jumlah premi per orang per bulan yang masuk ke BPJSK dengan biaya perawatan per orang per bulan sangat minus. Misalnya pada 2017, premi rata-rata peserta sebesar Rp 34.119, tetapi biaya perawatan per bulan rata rata Rp 39. 744 atau minus Rp 5.625 per orang.

Selain itu, potensi kecurangan (fraud) juga masih berlangsung dalam layanan JKN-KIS. Potensi fraud turut menyebabkan pembiayaan untuk pengobatan peserta membengkak, yang sebetulnya bisa ditekan. Ia mencontohkan pada layanan katarak, bayi lahir sehat pada persalinan caesar, dan layanan rehab medik atau fisioterapi berpotensi terjadi inefisiensi. Tiga layanan ini menyedot anggaran besar menyamai penyakit katastropik. Layanan bayi lahir sehat menyerap hingga Rp 1,17 triliun, katarak Rp 2,65 triliun, dan rehabilitasi medik Rp 965 miliar. Biaya layanan katarak lebih besar dari pembiayaan untuk gagal ginjal. Padahal gagal ginjal adalah kegawatdaruratan yang tindakannya untuk penyelamatan nyawa jika tidak rutin cuci darah. Sedangkan operasi katarak masih bisa direncanakan.

Mengurangi potensi ini, BPJSK menerbitkan kebijakan Perdijampelkes untuk tiga layanan tersebut sebagai salah satu dari bauran kebijakan pemerintah untuk mengurangi defisit. Menurut Fachmi, aturan ini bertujuan menata ulang pelayanan sehingga lebih efisien dan efektif. Jika tiga layanan ini berhasil ditata, maka diperkirakan ada efisiensi sebesar Rp 360 miliar. Aturan ini bertujuan untuk menata ulang, bukan mengurangi manfaat. Namun, dalam praktiknya menuai penolakan masyarakat hingga akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Iuran Belum Ideal
Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, mengatakan, akar persoalan defisit program JKN-KIS memang adalah besaran iuran yang jauh dari angka ideal. Akan tetapi, menyesuaikan besaran iuran sesuai perhitungan aktuaria pun bukan berarti BPJSK tidak lagi defisit. Defisit masih akan terjadi apabila faktor lainnya dalam pelayanan JKN-KIS tidak mendukung.

Jadi, defisit bisa tidak terjadi apabila besaran iuran disesuaikan dan faktor lainnya juga diantisipasi. Dengan demikian, penanggulangan defisit anggaran tidak semata-mata bisa dilakukan oleh BPJSK sendiri.

Langkah-langkah tersebut, menurut Timboel, pertama, meningkatkan pemasukan dari iuran dengan cara menyesuaikan besaran iuran sesuai perhitungan aktuaria. kedua, kinerja direksi BPJSK perlu ditingkatkan lagi, terutama mengatasi tunggakan iuran peserta, dan ketiga, mengendalikan Indonesian Case Base Groups (INA-CBG’s) di rumah sakit. INA-CBGs merupakan sistem pembayaran dengan sistem paket berdasarkan penyakit yang diderita pasien. Rumah Sakit akan mendapatkan pembayaran berdasarkan tarif INA CBGs yang merupakan rata-rata biaya yang dihabiskan oleh untuk suatu kelompok diagnosis. 

INA CBGs penting karena saat ini hampir 80% anggaran BPJSK terserap untuk rumah sakit. Caranya, optimalkan peran puskesmas dan faskes tingkat pertama lainnya untuk menekan tingkat rujukan ke rumah sakit. Apabila lebih banyak penyakit diselesaikan di tingkat puskesmas, maka pasien tidak perlu dirujuk ke rumah sakit dengan biaya pelayanan yang lebih besar. Persoalannya, kapasitas faskes tingkat pertama belum cukup mengendalikan angka rujukan pasien.

Selain itu, kendalikan fraud yang masih berlangsung di sebagian rumah sakit. Misalnya, mengklaim biaya perawatan lebih dari tingkatan yang diberikan kepada pasien (up coding), dan pemulangan pasien yang belum sembuh untuk kemudian didaftarkan kembali agar tidak melebihi kuota yang ditanggung dalam INA CBG's.

“Tidak semua rumah sakit bersih dari praktik ini. Masih ada oknum-oknum yang bermain. Perpres 82/2018 sudah mewajibkan adanya desk pengaduan, sehingga peserta lebih cepat mengadu dan ditangani segera,” kata Timboel.

Selain itu, perkuat upaya promotif dan preventif sebagai garda terdepan mengendalikan besarnya pengeluaran akibat penyakit-penyakit berbiaya mahal yang sebetulnya bisa dicegah dengan perilaku hidup sehat. Apabila semua ini dilakukan, maka menurut Timboel, BPJSK akan surplus.



Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE