Menyehatkan BPJS Kesehatan, Menyehatkan Bangsa

Menyehatkan BPJS Kesehatan, Menyehatkan Bangsa
Ilustrasi pasien di rumah sakit. ( Foto: Antara )
Primus Dorimulu / Anselmus Bata / AB Minggu, 2 Desember 2018 | 19:36 WIB

Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJSK) saat ini dalam kondisi tidak sehat secara finansial. Namun, setiap hari pada 2018, badan yang lahir dengan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini melayani 700.000 pasien pemegang kartu JKN-KIS. Begitu banyak warga Indonesia yang mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan jumlahnya akan terus meningkat. Namun, peningkatan jumlah peserta BPJSK justru semakin memperparah luka keuangan BPJS yang sudah menganga. Tahun ini saja, utang jatuh tempo BPJSK sudah mencapai Rp 9,7 triliun dan bakal mencapai Rp 12 triliun setahun penuh. Dengan suntikan dana dari pemerintah sebesar Rp 10,5 triliun tahun ini, akan ada carry over defisit ke tahun 2019 sebesar Rp 5 triliun.

Dengan jumlah peserta 206 juta tahun ini, defisit yang didera BPJSK rata-rata Rp 1 triliun per bulan. Jika pemegang kartu Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) bertambah 21 juta atau jumlah peserta akan mencapai 227 juta, biaya BPJSK kian membengkak.

Penambahan jumlah peserta justru membebani BPJSK karena dua hal. Pertama, iuran peserta BPJSK di bawah perhitungan aktuaria. Kedua, tidak semua iuran peserta mandiri BPJSK mudah ditagih, apalagi peserta adalah pekerja informal yang tinggal di daerah yang sulit dijangkau transportasi umum. Biaya penagihan iuran peserta yang berasal dari sektor informal, acap lebih besar dari nilai iuran per bulan.

Di sinilah dilemanya. Pemerintah menargetkan jumlah peserta BPJSK mencapai 95% pada akhir 2019. Dengan asumsi jumlah penduduk Indonesia 265 juta, jumlah peserta BPJS di akhir tahun depan harus mencapai 252 juta. BPJSK hanya berani menargetkan tambahan 21 juta karena kekhawatiran akan biaya yang bakal membengkak.

Seperti sudah dijanjikan pemerintah, tahun ini, pemerintah menyuntikkan dana Rp 10,5 triliun. Sisa "utang" pemerintah ke BPJSK tahun ini akan dialihkan ke tahun depan. Jika ada tambahan peserta tahun depan sebanyak 21 juta peserta, defisit yang diderita akan lebih dari Rp 1 triliun sebulan.

Menurut perhitungan BPJS, total akumulasi defisit badan ini sesungguhnya sudah mencapai Rp 16,5 triliun. Namun, seperti kata Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris, pihaknya mengikuti hasil audit BPKP.

"Kami juga menggunakan tenaga auditor dan hasilnya sebesar itu. Bukan Rp 12 triliun seperti hasil audit BPKP. Namun, kami ikut BPKP, " kata Fachmi saat berdiskusi dengan jajaran redaksi di bawahh Berita Satu Media Holdings (BSMH), Kamis (29/11).

Defisit BPJSK bukan saja defisit cashflow, melainkan juga defisit aset neto yang jumlahnya jauh lebih besar. Karena BPJSK adalah asuransi, demikian Fachmi, laporan keuangan perusahaan yang dipimpinnya wajib menyisihkan dana cadangan teknis. Hal ini belum bisa dilakukan karena defisitnya akan lebih besar lagi, yakni mencapai puluhan triliun rupiah.

Upaya Penyehatan
Saat ini masih banyak tunggakan klaim rumah sakit yang belum dibayar BPJSK. Namun, dengan masuknya suntikan dana Rp 10,5 triliun dari pemerintah hingga akhir tahun ini, tunggakan tersebut akan tuntas. Fachmi menargetkan pada Februari 2019, semua utang BPJSK ke rumah sakit dibayar lunas. Namun, pelunasan itu hanya untuk klaim selama 2018. Utang baru tetap akan terjadi karena pendapatan badan ini tidak akan mampu menutup pengeluaran yang amat besar, karena masih ada selisih antara pendapatan dan pengeluaran minimal Rp 1 triliun per bulan.

Sampai kapan pun, jika iuran peserta masih di bawah perhitungan aktuaria, defisit akan tetap menganga. Oleh karena itu, diperlukan setidaknya empat solusi komprehensif untuk menyelesaikan masalah finansial BPJS. Pertama, menaikkan iuran. Kedua, memaksimalkan penagihan iuran (kolektibilitas). Ketiga, mencegah moral hazard peserta dan kecurangan (fraud) oleh rumah sakit, dan keempat, meningkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah (pemda)

Jika saat ini iuran dinaikkan, rakyat akan menjerit dan hal ini merupakan kampanye negatif bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kembali maju dalam Pilrpes 2019. Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan dua program andalan yang mengantarkan Jokowi menjadi presiden RI periode 2014-2019.

Untuk mengamankan kursi RI-I periode 2019-2024, kenaikan iuran peserta BPJS tidak akan disetujui pemerintah. Pemerintah pun sudah menyatakan komitmennya untuk menutup defisit BPJSK. Namun, pemerintah mengingatkan manajemen BPJSK untuk meningkatkan penagihan iuran dan mencegah moral hazard serta fraud.

Menurut Fachmi, pihaknya terus berupaya memaksimalkan penghimpunan iuran peserta. Kendala penagihan iuran hanya terjadi pada kelompok peserta yang digolongkan sebagai pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang kini baru mencapai sekitar 63%. Apabila dibandingkan negara lain, seperti Laos, Filipina, dan Korea Selatan, yang masih di bawah 50%. Penghimpunan iuran dari kelompok peserta lain, seperti pekerja penerima upah (PPU) dan penerima bantuan iuran (PBI) mendekati 100%, sehingga total persentase penghimpunan iuran hingga saat ini sekitar 93%.

 

Moral hazard, terjadi antara lain dilakukan peserta yang baru mendaftarkan diri sebagai peserta atau membayar iuran ketika jatuh sakit. Dalam beberapa kasus, peserta justru berhenti membayar iuran setelah sembuh dan seluruh biaya pengobatannya ditanggung BPJSK. Selain moral hazard, kecurangan oleh rumah sakit juga membebani BPJSK.

Tahun lalu, Indonesia Corruption Watch (ICW) dan 14 organisasi pemantau menemukan berbagai kecurangan dari pada pasien, puskesmas, rumah sakit, hingga penyedia obat. Untuk mendapatkan kelebihan bayar, rumah sakit mendiagnosis pasien tidak sesuai penyakitnya. Kemudian, ada juga rumah sakit yang membatasi masa rawat inap, serta operasi katarak yang "dipaksa" dilakukan kepada pasien.

Hal itu juga terjadi pada pemberian obat. Misalnya dokter memberi resep obat 3 x 1 untuk 10 hari, tetapi pasien hanya menerima obat 2 x 1 untuk 7 hari.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga pernah merilis data potensi kecurangan pada 1,8 juta peserta. Kecurang terbanyak berupa klaim tindakan dan pelayanan yang lebih tinggi atau lebih kompleks dari yang sebenarnya dikerjakan oleh fasilitas kesehatan (upcoding).

Untuk mengatasi hal itu, BPJSK telah membentuk Tim Anti-Fraud serta mengembangkan sistem teknologi informasi yang dapat mencegah dan mendeteksi berbagai indikasi potensi kecurangan.

BPJSK juga perlu terus menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah untuk menambah jumlah peserta untuk mencapai cakupan pelayanan kesehatan menyeluruh (universal health coverage/UHC), sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran. Beberapa pemda ikut menanggung iuran warga miskin. Khusus di DKI Jakarta, peserta mandiri yang tidak sanggup lagi membayar iuran, bebannya otomatis diambil alih Pemprov DKI Jakarta dengan menjadikannya sebagai PBI.

Apabila semua upaya itu dilakukan, BPJSK akan menorehkan kisah sukses pelayanan kesehatan berbasis asuransi yang melayani seluruh rakyat Indonesia. Dengan berbagai keterbatasan yang ada saat ini, setiap hari BPJSK telah melayani 700.000 peserta. Rakyat Indonesia telah menikmati program JKN-KIS yang diselenggarakan BPJSK. Komitmen pemerintah untuk menjaga keberlangsungan BPJSK dengan terus menyuntikkan dana selama iuran peserta tak bisa dinaikkan yang diikuti dengan sosialisasi kepatuhan membayar iuran dan pencegahan fraud akan membuat kisah sukses revolusi pelayanan kesehatan ini menjadi kenyataan. Upaya menyehatkan BPJSK adalah upaya menyehatkan bangsa.

 

 



Sumber: BeritaSatu.com
CLOSE