RS yang Layani Peserta JKN Wajib Terakreditasi

RS yang Layani Peserta JKN Wajib Terakreditasi
Ilustrasi rumah sakit (Sumber: dokterterdekat.com)
Dina Manafe / WBP Kamis, 3 Januari 2019 | 19:43 WIB

Jakarta - Fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di tahun 2019 sudah harus memiliki sertifikat akreditasi. Sertifikat ini wajib bagi setiap rumah sakit (RS) yang memberikan pelayanan kepada peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Hal itu ditegaskan Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma’ruf, dalam keterangan resmi yang diterima SP di Jakarta, Kamis (3/1). Menurut Iqbal, akreditasi ini diwajibkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan 99 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.

Sementara Peraturan Presiden (Perpres) 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pasal 67 juga menyebutkan untuk fasilitas kesehatan swasta yang memenuhi persyaratan dapat menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Ketentuan mengenai persyaratan ini diatur dalam Peraturan Menteri. “Akreditasi sesuai regulasi adalah syarat wajib. Diharapkan rumah sakit dapat memenuhi syarat tersebut,” kata Iqbal.

Menurut Iqbal, BPJS Kesehatan melakukan seleksi dan kredensialing dengan melibatkan dinas kesehatan kabupaten/kota setempat maupun asosiasi fasilitas kesehatan. Kriteria teknis yang menjadi pertimbangan BPJS Kesehatan antara lain sumber daya manusia (tenaga medis yang kompeten), kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan, serta komitmen pelayanan.

Bagi fasilitas kesehatan swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, wajib memperbarui kontraknya setiap tahun, kendati kontrak tersebut sifatnya sukarela. Hakikat dari kontrak adalah semangat mutual benefit.

Lanjut Iqbal, dalam proses memperbarui kontrak kerja sama dilakukan rekredensialing untuk memastikan benefit yang diterima peserta berjalan dengan baik sesuai kontrak selama ini. Dalam proses ini mempertimbangkan pendapat dinas kesehatan setempat dan memastikan bahwa pemutusan kontrak tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan setelah melalui pemetaan analisis kebutuhan fasilitas kesehatan di suatu daerah.

Iqbal membantah bahwa penghentian kontrak kerja sama dengan sejumlah rumah sakit dipengaruhi oleh kondisi defisit yang dialami BPJS Kesehatan. “Kami sampaikan informasi tersebut tidak benar, bukan di situ masalahnya,” kata Iqbal.

Iqbal menjamin bahwa sampai saat ini pembayaran oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila ada fasilitas kesehatan yang belum terbayarkan oleh BPJS Kesehatan, rumah sakit dapat menggunakan skema supply chain financing, yaitu berupa pinjaman ke beberapa bank yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Agar arus kas rumah sakit tetap terjaga dan pelayanan kepada pasien tidak terganggu, skema pinjaman ke bank mitra BPJS Kesehatan dengan bunga relatif kecil ini adalah solusi positif.



Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE