Menkes Tegaskan RS Belum Akreditasi Tetap Layani Pasien JKN

Menkes Tegaskan RS Belum Akreditasi Tetap Layani Pasien JKN
Ilustrasi pasien di rumah sakit. ( Foto: Antara )
Dina Manafe / HA Selasa, 8 Januari 2019 | 00:23 WIB

Jakarta - Menteri Kesehatan Nila Moeloek menegaskan rumah sakit (RS) yang belum terakreditasi tetap memberikan pelayanan kepada pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Kemkes dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJSK) sepakat untuk memperpanjang kembali kontrak kerja sama dengan RS yang tadinya sempat menghentikan pelayanan kepada pasien peserta JKN-KIS karena kontrak kerjanya tidak diperpanjang oleh BPJSK.

“Saya tegaskan tidak ada lagi RS yang putus kerja samanya dengan BPJS, tetap melayani masyarakat khususnya peserta JKN. Hati-hati, tidak ada RS yang kemudian menghentikan pelayanan JKN-KIS,” kata Menkes dalam konferensi per yang digelar di Kementerian Kesehatan (Kemkes), Jakarta, Senin (7/1). Hadir pula Dirut BPJSK Fachmi Idris, pejabat eselon Kemkes, dan direksi BPJSK.

Menkes mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan dua surat rekomendasi perpanjangan kontrak kerja sama bagi RS yang belum terakreditasi tersebut. Surat rekomendasi Menkes ini diberikan setelah RS yang belum terakreditasi tersebut menyatakan komitmennya untuk melakukan akreditasi sampai dengan 30 Juni 2019 mendatang.

“Kami memberi kesempatan kepada RS yang belum melaksanakan akreditasi untuk melakukan pembenahan dan perbaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” kata Menkes.

RS tersebut tetap melaksanakan pelayanan kepada peserta BPJSK sembari melakukan proses akreditasi. Pemerintah memberikan kesempatan kepada RS tersebut untuk memproses akreditasi sampai batas waktu Juni 2019. Proses akreditasi akan diserahkan kepada Komite Akreditasi RS (KARS) dan dipantau oleh Kemkes.

Menurut Menkes, hingga Desember 2018 dari total 2.217 RS yang bekerja sama BPJSK, sebanyak 1.759 yang sudah terakreditasi. Dari sisa yang belum terakreditasi tersebut sejauh ini sebanyak 341 yang sudah berkomitmen untuk melakukan akreditasi, sedangkan 39 tinggal menunggu penetapan, dan 38 lagi sedang disurvei.

“Kami tidak sendiri, ada BPJSK, Perssi, dan KARS yang akan membantu. Saya diinformasikan bahwa dalam sebulan bisa 200 RS dilakukan survei, maka semoga yang belum akreditasi bisa segera selesai,” kata Menkes.

Senada dengan Menkes, Dirut BPJSK, Fachmi Idris, mengatakan, pasien JKN-KIS tetap bisa berkunjung ke RS dan memperoleh pelayanan kesehatan dengan normal seperti biasanya. Masyarakat tidak perlu khawatir dengan isu penghentian layanan oleh sejumlah RS karena BPJSK akan memperpanjang kontrak kerja sama dengan mereka.

Fachmi menambahkan, jumlah faskes yang diputuskan kontrak kerja samanya oleh BPJSK tidak sebanding dengan jumlah RS yang bekerja sama. Karenanya penghentian kerja sama tidak akan mengganggu akses layanan kesehatan terhadap peserta.

Selain itu, kata Fachmi, tidak semua RS yang putus kontrak kerja sama dengan BPJSK semata karena belum terakreditasi. Dari RS yang tidak lolos kredensialing dan tidak diperpanjang tersebut, dua di antaranya tidak terakreditasi. Dua RS ini dihentikan kerja samanya oleh BPJSK karena surat ijin operasionalnya berakhir. Untuk pasien di dua RS ini, Kemkes bekerja sama BPJSK memindahkan mereka ke RS lainnya.

Fachmi berharap RS yang belum terakreditasi untuk memanfaatkan kesempatan dari Kemkes untuk segera selesaikan akreditasinya.



Sumber: Suara Pembaruan