Kemkes Tunda Penghapusan Obat Kanker Kolorektal dari BPJSK

Kemkes Tunda Penghapusan Obat Kanker Kolorektal dari BPJSK
Menteri Kesehatan Nila F Moeloek (kanan) didampingi Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris (kiri) memberikan paparan saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/3). Rapat tersebut membahas tentang jaminan pelayanan kasus katastropik seperti penyakit jantung, kanker, gagal ginjal, thalasemia, leukimia, hemofilia, dan sirosis hepatis dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. ( Foto: ANTARA/Rivan Awal Lingga / ANTARA/Rivan Awal Lingga )
Dina Manafe / IDS Selasa, 12 Maret 2019 | 13:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi IX DPR memerintahkan Kementerian Kesehatan (Kemkes) untuk menunda pelaksanaan penghapusan dua obat terapi target kanker kolorektal, yaitu Bevacizumab dan Cetuximab dari daftar Formularium Nasional (Fornas). Artinya, dua obat tersebut masih bisa diresepkan untuk pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dan dibiayai oleh BPJS Kesehatan (BPJSK).

Keputusan Komisi IX ini diambil setelah melalui perdebatan panjang selama lebih dari delapan jam dalam rapat dengar pendapat bersama Menteri Kesehatan (Menkes), Dirut BPJSK, Komite Penilaian Teknologi Kesehatan (KPTK), Komnas Penyusunan Fornas, Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Digestif Indonesia (Ikabdi), Persatuan Hematologi Onkologi Medik Ilmu Penyakit Dalam Indonesia (Perhompedin), Persatuan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB), dan perwakilan pasien di Gedung DPR, Senin (11/3) malam.

“DPR mendesak Menkes untuk menunda pelaksanaan Permenkes 707 tahun 2018 tentang Fornas khususnya terkait penjaminan obat Bevasizumab dan Cetuximab pada pasien kanker kolorektal metastasik dalam program JKN-KIS,” kata Dede Yusuf, Ketua Komisi IX DPR sekaligus pimpinan rapat.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor HK.01.07/2018 tentang Perubahan Atas Kepmenkes Nomor 01.07/2017 tentang Fornas, Bevasizumab dan Cetuximab dikeluarkan dari Fornas khusus untuk terapi target kanker kolorektal atau kanker usus besar metastasik (stadium lanjut yang tidak mempan dengan pengobatan lain). Seyogianya aturan ini diberlakukan per 1 Maret 2019. Namun, akibat banyaknya kontroversi dari berbagai pihak akhirnya Komisi IX DPR, Kemkes, organisasi profesi dokter, dan pihak lain terkait sepakat untuk menundanya.

Komisi IX mendesak Menkes untuk merevisi keputusannya tersebut dengan melakukan evaluasi pemberian Bevasizumab dan Cetuximab berdasarkan data kajian ilmiah terkini yang diberikan oleh seluruh pihak terkait, termasuk dari Ikabdi dan Perhompedin. Selama penundaan dan masa revisi ini, pasien yang membutuhkan kedua obat tersebut tetap mendapatkan layanan, dengan catatan harus sesuai dengan diagnosa yang ditegaskan secara definitif melalui pemeriksaan patologi anatomi yang dapat dipertanggungjawabkan akurasinya. Batas waktu penundaan ini diserahkan kepada kesepakatan bersama antara Kemkes dan organisasi profesi.

Menkes Nila Moeloek mengatakan, pihaknya sepakat untuk menunda pelaksanaan peraturan mengenai dua obat tersebut. Menurutnya, penundaan tersebut akan terus dilakukan sampai organisasi profesi seperti Ikabdi memberikan data riil dan kajian ilmiah mengenai efektivitas Bevasizumab dan Cetuximab untuk penyakit kolorektal metastasik.

“Jadi harus betul-betul dengan indikasi medis, supaya kita tidak buang-buang (biaya, red). Obat ini kan untuk perpanjangan hidup, paling tidak ada restriksi (pembatasan, red) maka cost-nya banyak. Kalau semuanya kita bayar, padahal kalau biaya ini diberikan untuk imunisasi berapa banyak penyakit bisa dicegah,” kata Menkes kepada Beritasatu usai rapat tersebut.

Menurut Menkes, keputusan untuk menghapus dua obat tersebut bagi pasien kolorektal metastasik sudah melalui kajian panjang oleh tim Komite Penilaian Teknologi Kesehatan (KPTK) yang dibentuk oleh Kemkes sendiri.



Sumber: Suara Pembaruan