Batal Dihapus dari BPJSK, Segini Mahalnya Obat Kanker Usus Besar

Batal Dihapus dari BPJSK, Segini Mahalnya Obat Kanker Usus Besar
Menteri Kesehatan Nila F Moeloek (kanan) didampingi Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris (kiri) memberikan paparan saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/3). Rapat tersebut membahas tentang jaminan pelayanan kasus katastropik seperti penyakit jantung, kanker, gagal ginjal, thalasemia, leukimia, hemofilia, dan sirosis hepatis dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. ( Foto: ANTARA/Rivan Awal Lingga / ANTARA/Rivan Awal Lingga )
Dina Manafe / IDS Selasa, 12 Maret 2019 | 13:08 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Setelah menggelar rapat maraton selama delapan jam dengan Komisi IX DPR dan berbagai pihak, Senin (11/3) malam, Kementerian Kesehatan akhirnya sepakat dengan Komisi IX untuk menunda penghapusan obat kanker kolorektal yaitu Bevacizumab dan Cetuximab dari daftar Formularium Nasional (Fornas). Artinya, dua obat tersebut masih bisa diresepkan untuk pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dan dibiayai oleh BPJS Kesehatan (BPJSK).

Menteri Kesehatan Nila Moeloek menyatakan, keputusan untuk menghapus dua obat tersebut bagi pasien kolorektal metastasik sudah melalui kajian panjang oleh tim Komite Penilaian Teknologi Kesehatan (KPTK) yang dibentuk oleh Kemkes. Ketua KPTK, Sudigdo Sastroasmoro mengungkapkan, pihaknya bertugas menilai aspek keamanan, efikasi, efektivitas, dan evaluasi ekonomi terhadap sebuah obat atau tekonologi kesehatan.

Hasil berbagai kajian yang dilakukan KPTK menunjukkan bahwa pemberian Bevacizumab pada pasien kolorektal stadium metastasik hanya menambah progression free survival (PFS) atau menahan perkembangan sel kanker hanya selama dua bulan dengan kebutuhan biaya sebesar Rp 530 juta. Obat ini juga hanya menambah masa hidup berkualitas pasien hanya sampai satu bulan dengan biaya obat yang diperlukan sebesar Rp 1 miliar.

Dari perspektif fasilitas kesehatan yang memberikan layanan, obat ini hanya menambah satu tahun hidup berkualitas pasien dengan anggaran Rp 837 juta, sedangkan dari perspektif pasien sebesar Rp 890 juta. Dengan kata lain, dibutuhkan anggaran Rp 890 juta bagi pasien untuk bertahan hidup selama setahun dengan terapi target.

Bahkan, dari segi budget impact analysis (BIA), diperlukan biaya Rp 15 triliun untuk menambah lima tahun masa hidup satu pasien, dengan asumsi bahwa semua penyakit kanker kolorektal yang didiagnosa diberikan obat Bevasizumab seperti sekarang ini.

“Kajian ini juga menunjukkan penambahan obat Bevasizumab baru dikatakan cost effective kalau harganya didiskon sebesar 93%. Jadi obat ini memang benar-benar mahal. Oleh karena itu, di mana pun obat ini tidak dijamin secara utuh,” kata Sudigdo yang disambut tawa oleh peserta rapat.

Dari aspek ekonomi, KPTK melakukan cost effectiveness analysis (CEA), yaitu menganalisa berapa rupiah yang diperlukan untuk mendapatkan hasil atau keluaran klinis dari terapi target ini. Misalnya apakah terapi ini menurunkan angka kesakitan dan kematian.

KPTK juga mengkaji dari sisi cost utility analysis (CUA), yaitu menganalisa misalnya berapa tambahan hidup berkualitas pasien kalau menggunakan obat terapi target ini. Kemudian, mereka juga menganalisa budget impact analysis (BIA), yaitu mengkaji berapa dampak penggunaan obat terapi target ini terhadap pendanaan yang tersedia.

“Kami mencari sumber pustaka, mencari data primer di sejumlah rumah sakit untuk mengetahui apakah obat manjur dan aman kalau diterapkan pada pasien di Indonesia. Berapa penambahan masa hidup dan kualitas hidup pasien rata-rata kalau menggunakan obat ini. Terus berapa biaya yang diperlukan untuk menambah satu tahun hidup berkualitas pasien dengan biaya yang efektif,” kata Sudigdo.

Sekjen Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Digestif Indonesia (Ikabdi), Abdul Hamid Rochman mengatakan, meskipun mahal, obat terapi target ini tetap efektif untuk mempertahankan masa hidup pasien meskipun tidak panjang. Namun, pasien tetap berhak untuk mendapatkan terapi terbaik. Sekitar 15%-20% pasien masih bisa dipertahankan masa hidupnya dengan obat terapi ini.

“Kami mohon 15%-20% pasien yang butuh terapi target ini perlu kita pikirkan. Kalau masalahnya adalah obat ini efektif tetapi biayanya mahal, maka solusinya bukan dengan menghapusnya dari Fornas, tetapi bagaimana cari solusi pembiayaannya,” kata Hamid.

Untuk meyakinkan pemerintah agar mencabut keputusannya, Ikabdi siap memberikan kajian ilmiah atau data-data riil di lapangan terkait efektivitas dua obat ini untuk pasien kolorektal metastasik.



Sumber: Suara Pembaruan