Perluas Jangkauan JKN, BPJS Kesehatan Kerja Sama dengan BEI

Perluas Jangkauan JKN, BPJS Kesehatan Kerja Sama dengan BEI
Direktur Perluasan Kepesertaan dan Pelayanan BPJS Kesehatan, Andayani Budi Lestari (kiri) dan Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna, pada penandatanganan nota kesepahaman di Jakarta, Rabu 15 Mei 2019. ( Foto: Humas BPJS Kesehatan / Humas BPJS Kesehatan )
Dina Manafe / IDS Rabu, 15 Mei 2019 | 14:19 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Untuk mendorong pertumbuhan dan memperluas peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan (BPJSK) meningkatkan sinergi dengan berbagai pihak. Kali ini, BPJSK menggandeng PT Bursa Efek Indonesia (BEI) khusus untuk memperluas kepesertaan dari segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) atau karyawan badan usaha/perusahaan. Sinergi kedua pihak ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman di IDX Mainhall, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJSK, Andayani Budi Lestari mengatakan, memiliki jaminan kesehatan adalah hak setiap penduduk Indonesia, termasuk para pekerja yang tidak boleh ditunda. Sinergi dengan BEI adalah sebagai upaya untuk mendorong perusahaan mendaftarkan entitas dan seluruh pekerjanya ke dalam Program JKN-KIS sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

“Melalui kerja sama ini, ia berharap BEI bisa ikut memberikan kontribusi besar dalam upaya perluasan kepesertaan Program JKN-KIS,” kata Andayani.

Selain dalam hal perluasan peserta, ruang lingkup kerja sama kedua belah pihak juga mencakup sosialisasi kepesertaan JKN-KIS kepada perusahaan yang tercatat di BEI. Sekaligus sosialisasi mengenai Initial Public Offering (IPO) dan investasi kepada perusahaan yang sudah terdaftar di BPJSK.

Melalui kerja sama ini, BPJSK akan memberikan data potensi calon perusahaan dan potensi calon investor yang terdaftar di BPJSK kepada BEI. Sebaliknya, BEI akan memberikan data potensi perluasan kepesertaan badan usaha kepada BPJSK.

Andayani mengatakan, peran badan usaha sangat besar dalam mendukung perputaran roda JKN-KIS. Untuk itu, badan usaha juga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang optimal untuk mengawal keberlangsungan program jaminan kesehatan sosial tersebut.

“Badan usaha harus comply dalam memberikan perlindungan jaminan kesehatan kepada seluruh pekerjanya, termasuk anggota keluarganya. Jangan baru dipenuhi ketika pekerja yang bersangkutan sakit atau membutuhkan pelayanan kesehatan,” kata Andayani.

Ia juga menyarankan perusahaan atau badan usaha untuk ikut upaya promotif preventif, sehingga pekerja yang sehat tetap sehat. Jika pekerja sehat dan produktif, otomatis produktivitas perusahaan juga ikut terjaga.

Hingga 10 Mei 2019, total peserta JKN-KIS telah mencapai 221.580.743 jiwa, atau sekitar 83,94% dari jumlah penduduk Indonesia. Dari angka tersebut, sebanyak 32.033.542 jiwa terdaftar sebagai peserta JKN-KIS dari segmen PPU swasta. Adapun sampai dengan akhir April 2019, terdapat 265.455 badan usaha yang telah terdaftar dalam JKN-KIS.

Untuk memperluas akses peserta terhadap layanan kesehatan, BPJSK telah bekerja sama dengan hampir semua faskes baik milik pemerintah maupun swasta. Jumlah FTKP yang bekerja sama mencapai 23.298 faskes. Jumlah ini terdiri puskesmas, dokter praktik perorangan, dokter gigi, klinik pratama, dan rumah sakit tipe D pratama. Sedangkan untuk faskes rujukan atau rumah sakit yang bekerja sama BPJSK sebanyak 2.486.



Sumber: Suara Pembaruan