Ketidakpatuhan Peserta Mandiri BPJSK Harus Segera Dibenahi

Ketidakpatuhan Peserta Mandiri BPJSK Harus Segera Dibenahi
Ilustrasi pelayanan peserta BPJS Kesehatan di rumah sakit. ( Foto: Antara )
Dina Manafe / IDS Rabu, 12 Juni 2019 | 14:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap BPJS Kesehatan (BPJSK) dan seluruh rumah sakit (RS) di 34 provinsi menemukan masih banyak persoalan yang perlu diperbaiki dari Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Salah satu temuan yang harus segera dibenahi adalah persoalan kontribusi iuran dari peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang masih belum sesuai target. Untuk diketahui, hasil audit BPKP tersebut menyebutkan, dari total pendapatan yang diterima dari iuran peserta JKN-KIS selama 2018 sebesar Rp 82,23 triliun.

Menurut Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, total pendapatan iuran tersebut sudah melebihi Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) 2018 yang dianggarkan sebesar Rp 79,77 triliun. Namun, bila dipilah berdasarkan segmen kepesertaan, pendapatan iuran dari segmen PBPU adalah sebesar Rp 8,96 triliun atau 11% dari total pendapatan iuran. Angka ini masih di bawah target yang dinyatakan dalam RKAT, yaitu sebesar Rp 9,23 triliun.

Menurut Timboel, persoalan PBPU ini akan terus terjadi tiap tahun. Apalagi utang iuran dari PBPU pun sangat tinggi di atas Rp 2 triliun. Temuan BPKP menunjukkan, kolektabilitas (tingkat pengumpulan) iuran dari peserta PBPU hanya sebesar 53,72%, atau di bawah target yang ditetapkan BPJSK sebesar 60%.

“Inilah yang menyebabkan potensi piutang tidak tertagih dari peserta menjadi lebih besar. Persoalan ini harus dijadikan evaluasi oleh pemerintah dan BPJSK,” kata Timboel kepada SP di Jakarta, Rabu (12/6).

Meskipun target kontribusi iuran dari PBPU tidak tercapai dan utang iurannya masih tinggi, namun biaya yang dikeluarkan untuk membiayai manfaat yang dinikmati segmen peserta ini cukup tinggi, yaitu 31% dari total klaim seluruh peserta. Persoalan peserta PBPU ini, menurut Timboel, harus segera dibenahi. Khususnya, membenahi iuran kelas 3 dan kelas 2 yang memang belum sesuai dengan hitungan aktuaria.

Timboel menambahkan, masih tingginya utang iuran dari peserta ini harus menjadi perhatian pemerintah dan BPJSK. Peraturan Presiden (Perpres) 82/2018 khususnya Pasal 17 Ayat 2 sebetulnya mewajibkan seluruh rakyat Indonesia menjadi peserta JKN paling lambat 1 Januari 2019 lalu. Persoalan utang iuran PBPU ini bisa diatasi bila saja seluruh kementerian dan lembaga khususnya kepolisian, imigrasi dan pemerintah daerah mau mendukung program JKN-KIS dengan melaksanakan Peraturan Pemerintah (PP) 86/2013. Namun sampai sekarang lembaga-lembaga ini belum mau melaksanakan seluruh ketentuan tersebut.

Temuan BPKP juga menunjukkan, pencatatan piutang iuran dicatat sebesar 1 bulan tunggakan dari yang seharusnya tunggakan sampai dengan 12 bulan (saat ini menjadi 24 bulan sesuai Perpres 82/2018), sehingga penyajian piutang menjadi rendah. Temuan ini perlu ditindaklanjuti karena piutang iuran dari peserta adalah potensi untuk menambah pendapatan iuran BPJSK.

“Saya mendorong direksi BPJSK untuk memberikan klarifikasi atas temuan ini kepada publik dan menjelaskan alasannya. Karena temuan ini menunjukkan upaya penarikan piutang iuran dari peserta belum maksimal,” kata Timboel.

Belum tercapainya target pendapatan iuran dari peserta PBPU ini turut berkontribusi pada masalah defisit keuangan yang dialami BPJSK. Dari hasil audit BPKP menunjukkan beban dana jaminan sosial (DJS) untuk biaya manfaat atau klaim pelayanan di rumah sakit (Ina CBGs) dan fasilitas kesehatan tingkat pertama (kapitasi) tahun 2018 jauh lebih besar dari target.

Biaya klaim manfaat mencapai Rp 98,4 triliun, sedangkan dalam RKAT 2018 diproyeksikan biaya manfaat sebesar Rp 87,33 triliun, atau ada selisih sebesar Rp 11 triliun. Temuan ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian biaya manfaat harus segera dibenahi.

Perspektif Negatif
Sebelumnya, Deputi Direksi Bidang Manajamen Iuran BPJSK, Agus Mustopa mengatakan, dari sekitar 31,1 juta jiwa peserta PBPU, yang aktif membayar iuran hanya 53% atau kira-kira 16,71 juta jiwa. Sisanya berstatus nonaktif karena tidak membayar premi rutin. BPJSK menargetkan di 2019 ini keaktifan peserta PBPU harus di atas 60%. Peserta yang aktif tersebut menghasilkan kolektabilitas iuran sebesar 60%, jauh lebih rendah dibanding segmen peserta lain yang di atas 90%.

Rendahnya kepatuhan membayar premi, menurut Agus, disebabkan berbagai faktor. Di antaranya, adanya perspektif negatif dari peserta PBPU terhadap program JKN-KIS, isu mengenai defisit, keterlambatan membayar BPJSK ke fasilitas kesehatan, dan belum maksimalnya layanan JKN-KIS. Faktor lainnya, seperti karena kemampuan membayar rendah, merasa tidak membutuhkan JKN-KIS, anggapan kesehatan masyarakat mestinya tanggung jawab negara, dan lain-lain.

“Faktor-faktor ini menjadi masukan bagi BPJSK untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajibannya,” kata Agus di Kantor BPJSK, baru-baru ini.

Agus menambahkan, untuk mengurangi defisit, tidak cukup hanya dengan menaikkan iuran peserta. Juga harus disiapkan instrumen untuk mendorong kepatuhan peserta membayar iuran tiap bulan, khususnya peserta PBPU. Misalnya menerapkan sanksi publik, seperti tidak melayani pembuatan SIM, STNK, paspor atau urusan perbankan jika belum melunasi tunggakan iuran JKN-KIS.

Selain memperluas kanal-kanal pembayaran untuk memudahkan peserta, BPJSK juga akan memperkuat beberapa pendekatan. Di antaranya untuk peserta yang menunggak 2-5 bulan dengan pendekatan soft collection, di mana peserta diingatkan untuk membayar tunggakan melalui pesan pendek atau short message service (SMS). Jika belum direspons, peserta akan ditelepon petugas BPJSK.

Jika peserta tetap belum membayar dan tunggakannya sudah sudah di atas 6 bulan, maka BPJSK melakukan hard collection, misalnya Kader JKN mendatangi tempat tinggal peserta. Dalam kunjungan ke tempat tinggal peserta, Kader JKN tidak langsung menagih utang melainkan menanyakan penyebab menunggak. Jika permasalahaannya bersifat administratif atau soal pemahaman, maka diutamakan edukasi.

“Dengan komunikasi seperti ini, ternyata banyak peserta yang cenderung memiliki pemahaman kemudian memutuskan untuk langsung membayar. Pendekatan seperti inilah yang kami pertahankan dan bahkan diperbaiki di 2019 ini,” kata Agus.



Sumber: Suara Pembaruan