BPJS Kesehatan Belajar Sistem Kolekting Iuran JKN ke NHIS

BPJS Kesehatan Belajar Sistem Kolekting Iuran JKN ke NHIS
Head of The NHIS Policy and Research Institute Yonggap Lee (kanan) menerima cinderamata dari Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris dalam kunjungannya di kantor BPJS Kesehatan, Jakarta, Selasa (9/7). ( Foto: Beritasatu Photo / Dok. Humas BPJS Kesehatan )
Dina Manafe / FER Rabu, 10 Juli 2019 | 19:13 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sebagai pengelola jaminan kesehatan nasional di Korea Selatan (Korsel) yang telah puluhan tahun beroperasi, National Health Insurance Service (NHIS) memiliki sistem penagihan atau kolekting iuran peserta yang terintegrasi antarlembaga. BPJS Kesehatan pun berniat untuk mendalaminya.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, mengatakan, pihaknya akan belajar mengenai manajemen kolekting iuran di NHIS. Apalagi kolektabilitas iuran Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri selalu menjadi salah satu fokus BPJS Kesehatan tiap tahun.

"BPJS Kesehatan ingin magang di NHIS untuk melihat manajemen kolekting iuran di sana seperti apa. Selain itu, kami juga tertarik untuk melakukan pertukaran data riset dengan NHIS untuk kepentingan pengembangan program jaminan kesehatan di masing-masing negara," kata Fachmi Idris saat menerima kunjungan dari jajaran manajemen NHIS di BPJS Kesehatan Kantor Pusat, Jakarta, Selasa (9/7/2019).

Untuk diketahui, di antara semua segmen peserta JKN-KIS, kolektibilitas iuran dari peserta PBPU yang paling rendah sekitar 60 persen. Kepatuhan pekerja informal dalam membayar iuran secara rutin tiap bulan masih rendah. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam laporan hasil auditnya di Komisi IX DPR belum lama ini menyebutkan, pendapatan iuran untuk segmen PBPU adalah sebesar Rp 8,96 triliun atau 11 persen dari total pendapatan iuran di tahun 2018. Angka ini masih dibawah target yang dinyatakan dalam rencana kerja anggaran tahunan sebesar Rp 9,23 triliun.

Head of the NHIS Policy and Research Institute, Yonggab Lee, mengatakan, saat ini seluruh upaya penagihan iuran jaminan kesehatan oleh NHIS telah dilakukan secara elektronik. Sistem penagihan iuran NHIS terkoneksi dengan data-data di Kementerian Perpajakan, jaringan perbankan, hingga agen properti sehingga informasi tentang catatan finansial seseorang, termasuk besaran penghasilan maupun pengeluarannya yang sangat akurat. Sistem NHIS, dibangun berdasarkan 40 tahun lebih pengalaman berkecimpung di dunia jaminan kesehatan.

"Bergerak sejak tahun 1977, dan pada 2000 kami juga mengalami proses transformasi yang hampir mirip dengan BPJS Kesehatan. NHIS berusaha membangun kebijakan yang sesuai dengan kondisi masyarakat Korea Selatan. Tantangan pasti ada, namun hal itu justru menjadi pembelajaran untuk mengembangkan institusi ke arah yang lebih baik,” kata Yonggap.

Pada Februari 2017 silam, BPJS Kesehatan mengawali kerja sama internasional dengan NHIS melalui penandatanganan nota kesepahaman. Adapun ruang lingkup nota kesepahaman tersebut meliputi berbagi keahlian, informasi, dan pengalaman di bidang asuransi sosial kesehatan, termasuk menyelenggarakan pertemuan tingkat profesional, penelitian bersama, hingga saling memfasilitasi pendidikan dan pelatihan para ahli di bidang asuransi sosial kesehatan.



Sumber: Suara Pembaruan