Kenaikan Premi Pertimbangkan Keberlanjutan JKN

Kenaikan Premi Pertimbangkan Keberlanjutan JKN
Masyarakat peserta JKN-KIS di Jakarta Utara mendapatkan sosialisasi Sistem Rujukan Online Berbasis Kompetensi dan Kapasitas di kantor BPJS Kesehatan Jakarta Utara, Senin 8 Oktober 2018. ( Foto: Beritasatu Photo / Carlos Roy Fajarta Barus )
Dina Manafe / EAS Sabtu, 10 Agustus 2019 | 13:58 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang diberi mandat oleh Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) untuk menetapkan besaran premi peserta jaminan kesehatan nasional-kartu Indonesia sehat (JKN-KIS), telah mengirimkan rekomendasi kepada Presiden Jokowi melalui Menteri Keuangan akhir Juli 2019. Besaran iuran yang direkomendasikan DJSN tersebut utamanya mempertimbangkan keberlanjutan program JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan. DJSN tidak mengukur lebih dalam kemampuan membayar masyarakat.

Disampaikan Komisioner DJSN, Achmad Ansori, menanggapi protes dari sejumlah pihak yang menganggap besaran premi yang diusulkan DJSN terlalu tinggi, dikhawatirkan membebani peserta. Utamanya premi untuk peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri kelas III sebesar Rp 42.000 per orang per bulan.

Menurut Ansori, dalam menghitung besaran premi peserta DJSN lebih mempertimbangkan kecukupan dana untuk membiayai program JKN-KIS dan mengurangi potensi defisit.

"Orientasi kami adalah bagaimana supaya layanan JKN-KIS tetap jalan dan berkualitas. Untuk itu dananya harus cukup dan keberlangsungannya terjamin," kata Ansori kepada Beritasatu.com, Sabtu (10/8/2019).

Menurut Ansori, estimasi kemampuan membayar (ability to pay) dan keinginan membayar (willingness to pay) bisa diukur dalam menetapkan besaran premi peserta JKN-KIS. Namun, itu merupakan kewenangan pemerintah.

Dalam menetapkan besaran premi, pemerintah bisa mempertimbangkan hal-hal, antara lain apakah masyarakat mampu tetapi tidak ingin, ingin tetapi tidak mampu, atau tidak mampu dan tidak ingin. Pemerintah juga bisa mempertimbangkan kemampuan APBN untuk membiayai penduduk miskin dan kurang mampu yang masuk dalam segmen peserta penerima bantuan iuran (PBI).

Dalam praktiknya, selama ini pun pemerintah sudah melakukan hal itu. Kenyataannya pemerintah selalu menetapkan besaran premi jauh lebih rendah dari rekomendasi DJSN. Misalnya peserta PBI sejak awal JKN-KIS dilaksanakan tahun 2014 diusulkan sebesar Rp 36.000, tetapi oleh pemerintah hanya ditetapkan sebesar Rp 19.225.

"Mungkin pemerintah anggap kebutuhannya itu, tetapi kemampuan masyarakat baru segitu dan juga kemampuan APBN. Itu kewenangan pemerintah, dan memang seperti itu praktiknya selama ini,” kata Ansori.

Tidak Disetujui
Menurut Ansori, melihat besaran premi selama lima tahun lebih JKN-KIS berjalan, sudah bisa dipastikan besaran premi yang diusulkan DJSN tahun ini pun tidak disetujui pemerintah. Namun, kata Ansori, pihaknya tetap melaksanakan tugasnya menghitung besaran premi secara aktuaria untuk keberlanjutan program JKN-KIS.

Untuk diketahui, besaran premi yang direkomendasikan DJSN adalah sebesar Rp 42.000 per orang per bulan untuk peserta mandiri kelas III, naik dari sekarang ini Rp 25.000. Untuk kelas II sebesar Rp 75.000, naik dari Rp 51.000. Sedangkan kelas I sebesar Rp 120.000, naik dari Rp 80.000. DJSN juga meminta agar besaran premi untuk peserta penerima bantuan iuran (PBI), yaitu penduduk miskin yang iurannya dibayar oleh pemerintah, juga disamakan dengan peserta mandiri kelas III.

Saat ini iuran peserta PBI sebesar Rp 23.000, sedangkan mandiri kelas III Rp 25.000. Apabila pemerintah menetapkan besaran premi sesuai rekomendasi DJSN ini, menurut Ansori, BPJS Kesehatan akan surplus sebesar Rp 4,8 triliun. Ini akan menjadi dana cadangan untuk mengantisipasi defisit BPJS Kesehatan.

Menurut Ansori, besaran premi yang direkomendasikan ini sudah sesuai perhitungan yang objektif untuk memperbaiki program JKN-KIS yang sekarang masih minus.

Ada empat pertimbangan yang digunakan dalam hitungan besaran iuran, yaitu, nilai keekonomian dan kecukupan pendanaan, peningkatan kualitas pelayanan, mengatasi masalah kekurangan pendanaan, serta daya beli masyarakat. Namun untuk kemampuan membayar atau daya beli, DJSN tidak mengukur lebih dalam.

Lagipula, menurut Ansori, melihat kondisi defisit BPJS Kesehatan yang sudah kronis saat ini maka kenaikan besaran premi memang harusnya memikirkan keberlanjutan program ini. Apabila kelas III tidak mampu membayar, mestinya seluruhnya masuk kategori peserta PBI yang dibiayai pemerintah. Saat ini belum semua penduduk miskin dan kurang mampu masuk kuota PBI karena alasan ketidakmampuan keuangan negara.



Sumber: Suara Pembaruan