Iuran Naik, BPJS Akan Bebas Defisit hingga 2021

Iuran Naik, BPJS Akan Bebas Defisit hingga 2021
Petugas melayani warga di Kantor Pelayanan BPJS Kesehatan Jakarta Pusat, Matraman, Jakarta. ( Foto: ANTARA FOTO / Aditya Pradana Putra )
Dina Manafe / IDS Kamis, 5 September 2019 | 12:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Usulan kenaikan iuran peserta JKN-KIS khusus peserta mandiri kelas III masih menuai pro dan kontra. DPR sendiri sudah secara tegas menolak besaran yang diusulkan tersebut sebesar Rp 42.000, naik dari iuran sekarang sebesar Rp 25.500 per orang per bulan. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang diberi mandat oleh UU SJSN untuk menghitung iuran dan mengusulkannya kepada presiden meyakini penetapan iuran tersebut sudah rasional.

Komisioner DJSN dan spesialis aktuaria, Angger Yuwono mengatakan, kenaikan iuran kelas III peserta mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja sudah diperhitungkan secara matang. Besaran ini pun disepakati Kementerian Keuangan (Kemkeu), dan disamakan dengan kenaikan untuk peserta penerima bantuan iuran (PBI).

Angger menjelaskan, saat menggodok simulasi kenaikan iuran tersebut, DJSN menargetkan BPJSK tidak lagi defisit sampai akhir 2021, dan menghasilkan surplus. Kenaikan iuran ini akan menjaga ekosistem pelayanan JKN-KIS berjalan lancar, karena tidak ada lagi tunggakan pembayaran klaim ke rumah sakit dan perusahaan obat.

Selain kenaikan iuran, DJSN juga merekomendasikan adanya pembenahan tata kelola JKN-KIS untuk mengendalikan biaya. Misalnya, BPJSK perlu menekan potensi kecurangan (fraud) di layanan, menekan klaim Ina CBGs di rumah sakit karena angka rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama masih tinggi, dan data kepesertaan PBI dibenahi.

Angger menjelaskan, kemungkinan DPR dan sejumlah elemen masyarakat menolak kenaikan tersebut karena belum memahami latar belakang perhitungannya. Sangat disayangkan karena yang ditolak DPR adalah segmen peserta yang paling besar menggunakan dana JKN-KIS, tetapi iurannya justru tidak sesuai.

Dalam menetapkan besaran iuran peserta, DJSN menggunakan data-data pengalaman JKN-KIS selama lima tahun terakhir. Mulai dari biaya kesehatan per orang per bulan, kenaikan jumlah peserta hingga kenaikan upah. Dari data pengalaman tersebut, DJSN mensimulasikan besaran iuran yang tepat untuk delapan kelas peserta, yaitu PBI, tiga kelas peserta mandiri (kelas I, kelas II, kelas III), dua kelas pekerja penerima upah (PPU) pemerintah (kelas I dan kelas II), serta dua kelas PPU swasta.

“Hitungan kami sudah sangat rasional, berdasarkan pengalaman perbandingan biaya kesehatan tiap segmen, tren layanan, dan data-data yang ada,” kata Angger kepada SP, Kamis (5/9).

Menurut Angger, dari simulasi tersebut DJSN sepakat untuk menetapkan peserta mandiri kelas III naik dari Rp 25.500 sekarang ini menjadi Rp 42.000. Ini dihitung dari rata-rata biaya kesehatan yang digunakan peserta kelas III per orang per bulannya hingga akhir 2018 sebesar hampir Rp 124.000. BPJS Kesehatan (BPJSK) memperkirakan rata-rata biaya kesehatan peserta ini naik sebesar Rp 125.000 per orang per bulan di akhir 2019, dan kenaikan yang sama di 2020. Dengan kata lain, biaya kesehatan yang dinikmati peserta mandiri kelas III ini hampir lima kali lebih besar dari iuran yang dibayarkannya selama ini.

Di asuransi komersial, secara teori besaran iuran harusnya sama dengan perkiraan biaya kesehatan untuk tahun yang akan dilalui, sehingga idealnya besaran iuran sebesar Rp124.000. Namun, karena JKN-KIS adalah asuransi sosial yang mengusung prinsip gotong royong, maka selisih dari peserta kelas III ini disubsidi dari segmen peserta lainnya.

Tingginya selisih antara biaya kesehatan yang dimanfaatkan dan iuran peserta juga terjadi pada peserta mandiri kelas II dan kelas I. Biaya kesehatan kelas II rata-rata per orang per bulan adalah Rp 190.000 atau 3,5 kali lebih besar dari iuran. Sedangkan kelas I sebesar Rp 272.000 per orang per bulan, atau 3,4 kali lebih tinggi dari iuran.

“Kondisi inilah yang sebabkan BPJSK defisit sejak awal. Lucunya, kenaikan iuran pada segmen peserta yang rasio klaimnya paling tinggi ini justru tidak disetujui oleh DPR,” kata Angger.



Sumber: Suara Pembaruan