Ini Hitungannya, Kenapa Iuran BPJS Kesehatan Harus Naik

Ini Hitungannya, Kenapa Iuran BPJS Kesehatan Harus Naik
Petugas melayani warga di Kantor Pelayanan BPJS Kesehatan Jakarta Pusat, Matraman, Jakarta. ( Foto: ANTARA FOTO / Aditya Pradana Putra )
Dina Manafe / HA Kamis, 5 September 2019 | 23:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Usulan kenaikan tarif iuran Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) khusus buat peserta mandiri oleh pemerintah masih menuai pro dan kontra. DPR menolak besaran yang diusulkan untuk kelas III peserta mandiri sebesar Rp 42.000, naik dari sekarang ini Rp 25.500 per orang per bulan. DPR beralasan banyak peserta kelas III tidak mampu membayar, dan data penduduk miskin yang dijamin oleh negara melalui segmen penerima bantuan iuran (PBI) masih bermasalah.

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang diberi mandat oleh UU SJSN untuk menghitung iuran dan mengusulkannya kepada presiden meyakini besaran iuran yang mereka usulkan sudah rasional. Besaran Rp 42.000 untuk kelas III peserta mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU) disepakati Kementerian Keuangan (Kemkeu), dan disamakan dengan tarif untuk PBI.

Aktuaris DJSN Angger Yuwono mengatakan, kemungkinan DPR dan sejumlah elemen masyarakat menolak kenaikan tersebut karena belum memahami latar belakang perhitungannya. Sangat disayangkan, karena yang ditolak DPR adalah segmen peserta yang menggunakan dana JKN paling besar, tetapi iurannya tidak sesuai.

Angger menjelaskan, kenaikan iuran kelas III peserta mandiri sudah diperhitungkan secara matang. Saat menetapkannya, DJSN menggunakan data-data pengalaman JKN-KIS selama lima tahun terakhir. Mulai dari biaya kesehatan per orang per bulan, kenaikan jumlah peserta hingga kenaikan upah. Dengan data itu DJSN membuat simulasi iuran yang bervariasi untuk delapan kelas peserta, yaitu PBI, tiga kelas peserta mandiri (kelas I, kelas II, kelas III), dua kelas pekerja penerima upah (PPU) pemerintah (kelas 1 dan kelas II), serta dua kelas PPU swasta.

“Dari simulasi itu kami sepakat untuk peserta mandiri kelas III naik dari Rp 25.500 sekarang ini menjadi Rp 42.000. Lalu kelas II naik Rp 75.000, dan kelas I naik jadi Rp 110.000. Ini dihitung dari rata-rata biaya kesehatan yang digunakan peserta kelas III per orang per bulannya hingga akhir 2018,” kata Angger, Kamis (5/9/2019).

Menurut Angger, biaya kesehatan yang dinikmati peserta mandiri kelas III ini hampir lima kali lebih besar dari iuran yang dibayarkannya selama ini. Biaya kesehatan rata-rata per bulannya sebesar Rp 124.000, tetapi iuran yang dibayar hanya Rp 25.500. Diperkirakan rata-rata biaya kesehatan peserta kelas III ini akan naik sebesar Rp 125.000 per orang per bulan di akhir 2019, dan kenaikan yang sama di 2020.

Pada asuransi komersial secara teori besaran iuran harusnya sama dengan perkiraan biaya kesehatan untuk tahun yang akan dilalui, sehingga idealnya besaran iuran sebesar Rp 124.000. Tetapi, karena JKN-KIS adalah asuransi sosial yang mengusung prinsip gotong royong, maka selisih dari peserta kelas III ini disubsidi dari segmen peserta lainnya.

Tingginya selisih antara biaya kesehatan yang dimanfaatkan dengan iuran juga terjadi pada peserta mandiri kelas II dan kelas I. Biaya kesehatan kelas II rata-rata per orang per bulan adalah Rp 190.000 atau 3,5 kali lebih besar dari iuran. Sedangkan kelas I sebesar Rp 272.000 per orang per bulan atau 3,4 kali lebih tinggi dari iuran.

“Kondisi inilah yang sebabkan BPJS Kesehatan defisit sejak awal. Lucunya, kenaikan iuran pada segmen peserta yang rasio klaimnya paling tinggi ini justru tidak disetujui oleh DPR,” kata Angger.

Angger menjelaskan, saat menggodok simulasi kenaikan iuran tersebut DJSN menargetkan BPJS Kesehatan tidak lagi defisit sampai akhir 2021, bahkan menghasilkan surplus ke depan. Kenaikan iuran ini akan menjaga ekosistem pelayanan JKN-KIS berjalan lancar, karena tidak ada lagi tunggakan pembayaran klaim ke rumah sakit dan perusahaan obat. Hingga akhir 2019 diperkirakan BPJS Kesehatan defisit hingga Rp 32,84 triliun. Hingga Agustus saja tunggakan yang jatuh tempo ke rumah sakit diperkirakan sudah mencapai Rp 11 triliun.

Selain kenaikkan iuran, DJSN juga merekomendasikan adanya pembenahan tata kelola JKN-KIS untuk mengendalikan biaya layanan. Misalnya, BPJS Kesehatan perlu menekan potensi kecurangan (fraud) di fasilitas kesehatan, menekan klaim Ina CBGs di rumah sakit karena angka rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama masih tinggi, dan data kepesertaan PBI dibenahi.



Sumber: Suara Pembaruan