Angka Kematian Balita Pneumonia Tinggi

Kemkes Pertimbangkan Bantuan Vaksin dari Unicef

Kemkes Pertimbangkan Bantuan Vaksin dari Unicef
Para pembicara yang terlibat dalam fokus grup diskusi bertema “Urgensi Optimalisasi Pengadaan Vaksin Baru Terkait Efisiensi Anggaran” yang diselenggarakan Bisnis Indonesia di Jakarta, Selasa 12 November 2019. (Foto: istimewa)
Dina Manafe / EAS Rabu, 13 November 2019 | 13:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Angka kematian balita di Indonesia masih terbilang tinggi. Data menunjukkan, balita yang meninggal akibat penyakit pneumonia saja mencapai 25.000-30.000 per tahun, atau menyumbang 17% dari total kematian anak di bawah lima tahun di Indonesia. Kementerian Kesehatan tengah mencari jalan keluar dengan cara memasukkan vaksin PCV sebagai imunisasi dasar rutin nasional atau menerima bantuan vaksin dari The United Nations Children's Fund (Unicef).

Tercatat hingga kini, Indonesia menduduki peringkat ketujuh dengan angka kematian bayi berusia di bawah lima tahun akibat pneumonia. Atas dasar itu pemberian imunisasi dengan vaksin pneumokokus konyugasi atau pneumococcal conjugate vaccine (PCV) adalah cara paling efektif untuk mencegah penyakit ini. Sayangnya, vaksin yang sangat mahal membuat Indonesia belum mampu menyediakannya.

Saat ini Kementerian Kesehatan (Kemkes) juga sedang berupaya untuk memasukkan vaksin PCV sebagai imunisasi dasar rutin nasional. Sekarang penggunaan PCV masih dalam tahap uji coba di beberapa daerah, seperti NTB dan Bangka. Terbatasnya anggaran pemerintah menjadi kendala, sehingga vaksin ini belum bisa diberikan kepada semua bayi.

Jalan keluar untuk mengurangi angka kematian balita sebenarnya pernah ditawarkan oleh Unicef. Pemerintah mendapatkan penawaran untuk mendapatkan vaksin ini dengan harga hanya separuhnya, tetapi sampai sekarang belum ada keputusan untuk menerimanya.

Direktur Anggaran Bidang PMK Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Dr Purwanto, pada fokus group diskusi bertemakan “Urgensi Optimalisasi Pengadaan Vaksin Baru Terkait Efisiensi Anggaran” yang diselenggarakan Bisnis Indonesia di Jakarta, Selasa (12/11/2019), mengatakan, pihaknya sangat mendukung apabila Kemkes menerima penawaran dari Unicef ini. Sebab, separuh harga dari vaksin ini sudah dibayarkan oleh Bill and Melinda Gates Foundation melalui Unicef.

Bila melihat kebutuhan vaksin pneumokokus untuk seluruh bayi selama lima tahun (2019-2024) Kemkes, perkiraan kebutuhan anggaran apabila menggunakan skema yang selama ini berjalan, dibutuhkan dana sebesar Rp 9,75 triliun. Sedangkan jika menggunakan sistem kerja sama dengan Unicef, pemerintah hanya perlu mengeluarkan anggaran sebesar Rp 2,13 triliun atau menghemat APBN sebesar Rp 7,62 triliun.

Secara rinci, Purwanto menjelaskan, di tahun 2019 Kemkes membeli vaksin PCV sebanyak 1.424.250 dosis/vial dengan harga satuan Rp 249.491 (17,21 dollar AS) per vial, sehingga anggaran yang dikeluarkan mencapai Rp 355,33 miliar. Sementara jika pengadaannya melalui kerja sama Unicef dengan harga satuan Rp 43.500 (3 dollar AS), maka pemerintah hanya mengeluarkan Rp 61,95 miliar atau menghemat sekitar Rp 293,3 miliar.

"Kalau dari sisi anggaran, bantuan yang ditawarkan Unicef dengan harga 3 dollar AS per vial, kita bisa hemat banyak. Apalagi kita bicara tiap tahun mulai dari 2020 sampai 2024, potensi hemat cukup besar,” kata Purwanto.

Target 2021
Purwanto mengatakan, mulai 2021 pemerintah berencana untuk menjangkau lebih 11 juta bayi mendapatkan imunisasi PCV dengan dosis tiga kali diberikan, yaitu pada usia 2 bulan, usia 3 bulan, dan usia 12 bulan. Persoalannya, Unicef memberikan tenggat waktu sampai 31 Desember 2019 bagi pemerintah Indonesia untuk mengisi atau menandatangani formulir aplikasi kerja sama tanpa keterikatan atau komitmen. Setelah mengisi aplikasi, pemerintah Indonesia diperbolehkan membeli atau terikat kontrak di tahun berikutnya. Unicef juga memberikan kelonggaran apabila dalam perjalanan pemerintah Indonesia ingin berganti ke vaksin lain. Hanya, pemerintah perlu membayar uang muka 30%.

"Intinya Kementerian Keuangan sangat mendukung Kementerian Kesehatan untuk ambil peluang ini. Karena sangat hemat. Tetapi Kementerian Kesehatan sebagai unit yang mengadakan obat dan vaksin harus mengisi form aplikasi yang diminta Unicef. Kalau misalnya ada hambatan, kita bisa koordinasi untuk membantu,” kata Purwanto.

Sementara Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Kemkes, Sadiah, mengatakan vaksin PCV yang dipakai pemerintah saat ini adalah dosis tunggal (single dose) atau sekali pakai. Sedangkan yang ditawarkan Unicef adalah dosis ganda (multi dose) atau dalam satu vial terdapat 4 dosis. Yang sudah mendapatkan izin edar Badan POM baru dosis tunggal, sedangkan dosis ganda masih dalam proses. Menurut Sadiah, pihaknya telah menyurati Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kemkeu terkait regulasi dan dukungan anggaran. Kemkes masih menunggu jawaban kedua institusi ini.

"Sambil menunggu regulasinya dari LKPP dan Kemkeu kami juga sudah berproses dengan Unicef. Mereka sampaikan akan beri harga 2,9 dollar AS, tetapi itu baru sampai di pelabuhan,” kata Sadiah.

Menurut Sadiah, Unicef menawarkan 2,9 dollar AS per vial-nya, tetapi pengirimannya barangnya hanya sampai pelabuhan. Kemkes harus menghitung berapa anggaran untuk distribusi sampai ke tingkat kabupaten kota bahkan sampai fasilitas kesehatan. Jangan sampai biaya distribusi justru lebih mahal dari biaya vaksinnya sendiri.

Jika hanya sampai di pelabuhan, maka Kemkes harus menyewa gudang penyimpanan vaksin di ibu kota negara, sebelumnya didistribusikan ke seluruh daerah. Sesuai aturan LKPP, Kemkes perlu melakukan lelang untuk menemukan provider yang akan mendistribusikannya ke kabupaten/kota.

Kemkes juga perlu menghitung potensi dosis vaksin yang tidak terpakai. Misalnya, saat imunisasi dilakukan vaksin mestinya disuntikan kepada 4 bayi, tetapi yang hadir hanya 3 bayi, sehingga satu dosis terbuang.

Pakar kesehatan dan peneliti independen, Dr Soewarta Kosen, mengatakan, vaksin PCV sangat dibutuhkan untuk mencegah kematian bayi akibat pneumonia, meningitis, dan penyakit lain yang disebabkan oleh kuman pneumokokus. PCV dengan dosis ganda menurut Soewarta, sangat efektif dan efisien. Per September 2019 sudah sebanyak 145 negara yang menggunakannya.



Sumber: Suara Pembaruan