Hari AIDS Sedunia Bukan Saatnya untuk Merayakan

Hari AIDS Sedunia Bukan Saatnya untuk Merayakan
Ilustrasi HIV/AIDS ( Foto: istimewa )
/ WBP Minggu, 1 Desember 2019 | 15:56 WIB

Bandung, Beritasatu.com – Hari AIDS Sedunia yang diperingati tiap 1 Desember sejak 1988 bertujuan agar dunia bersatu melawan HIV dan AIDS, memberi dukungan semangat kepada orang-orang dengan HIV-AIDS, dan untuk menghormati mereka yang telah meninggal akibat AIDS. Untuk itu, Rumah Cemara yang merupakan organisasi komunitas orang-orang dengan HIV-AIDS dan konsumen narkoba berharap 1 Desember bukan dijadikan sebuah perayaan.

“Saat ini, bukan waktunya untuk sebuah perayaan. Negara ini sedang menghadapi krisis. Krisis atas sebuah sistem kesehatan negara yang telah terbukti gagal melindungi hak-hak warganya, hak yang paling mendasar, hak atas kesehatan,” kata Direktur Eksekutif Rumah Cemara, Aditia Taslim dalam dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi Minggu (1/12/2019).

Kasus AIDS pertama di Indonesia dilaporkan secara resmi pada 1987, Indonesia menjadi negara ke-13 di Asia yang pemerintahnya melaporkan kasus HIV-AIDS ke Badan Kesehatan Dunia (WHO). "Ini berarti, penanggulangan AIDS di Indonesia sudah berlangsung lebih dari 30 tahun," kata Aditia Taslim.

Rutin Minum ARV, ODHA Bisa Berkeluarga Tanpa Menulari Anak

Pada 2016, Kementerian Kesehatan (Kemkes) memperkirakan 640.443 orang hidup dengan HIV-AIDS di Indonesia. Hingga September 2019, Kemkes melaporkan hanya 57 persen atau 363.526 orang yang mengetahui kalau dirinya mengidap HIV. Lalu hanya 19 persen atau 121.927 orang dengan HIV-AIDS (ODHA) yang memperoleh pengobatan antiretroviral (ARV). Terakhir, capaian untuk tidak terdeteksinya jumlah virus pada ODHA yang ikut terapi ARV hanya 1 persen atau 5.170 orang. "Ini kenyataan getir karena 518.516 ODHA di Indonesia saat ini tidak memperoleh layanan kesehatan HIV," kata Aditia Taslim.

Masih Tinggi, Jumlah ODHA yang Putus Pakai Obat ARV

Pada 2016, seluruh negara anggota PBB menyepakati komitmen global yang dinamakan The 2016 Political Declaration on Ending AIDS. Dalam komitmen ini, seluruh negara berkomitmen mengakhiri epidemi AIDS pada 2030. Salah satu target komitmen tersebut adalah pencapaian 90-90-90 pada 2020, yaitu, 90 persen ODHA tahu mereka mengidap HIV, 90 persen ODHA mendapatkan pengobatan ARV, dan 90 persen ODHA yang melakukan terapi ARV jumlah virus dalam tubuhnya tidak terdeteksi.

"Indonesia berada dalam krisis karena di sisa 12 bulan sejak hari ini, target pencapaian 90-90-90 negara ini hanya mencapai 57-19-1. Hal ini membuat Indonesia tercatat sebagai negara terburuk keempat dalam pencapaian jumlah ODHA yang memperoleh pengobatan ARV. Indonesia hanya lebih baik dari Madagaskar, Pakistan, dan Sudan Selatan," kata Aditia Taslim.

Selain itu Program Gabungan PBB untuk HIV-AIDS (UNAIDS) melaporkan, di Indonesia terdapat 46.000 infeksi HIV baru pada 2018. Ini angka terbesar ketiga se-Asia Pasifik. Sementara angka kematian terkait AIDS di Indonesia pada 2018 meningkat 58 persen dari 2010, yakni dari 24.000 menjadi 38.000 kasus.

Aditia Taslim menambahkan, permasalahan yang sedang dihadapi bukan hanya soal kesehatan, namun faktor penentu lainnya seperti peraturan dan undang-undang yang masih bersifat menghukum dan mengkriminalisasi, komitmen dan kemauan politik yang sangat lemah. Selain itu, stigma dan diskriminasi yang masih tinggi di lingkungan sosial, pendidikan, pekerjaan dan bahkan di layanan kesehatan sekalipun. "Tanpa adanya perubahan secara dramatis, Indonesia akan gagal menanggulangi HIV- AIDS," kata Aditia Taslim.

Untuk itu, Rumah Cemara meminta revisi peraturan dan UU yang mengkriminalisasi dan menghambat program penanggulangan HIV-AIDS, termasuk peraturan-peraturan daerah yang tidak konsisten dengan komitmen Indonesia dalam pemenuhan hak asasi manusia. "Lindungi ODHA dari stigma dan diskriminasi dengan membentuk mekanisme perlindungan yang dijamin oleh negara," kata Aditia Taslim.

Dia meminta melakkukan program test and treat secara menyeluruh untuk memastikan bahwa seluruh ODHA yang mengetahui statusnya langsung mendapatkan pengobatan ARV.

Untuk persoalan obat ARV dia meminta diturunkan mengingat obat ARV yang dijual di Indonesia 2,5 kali lipat lebih tinggi dari harga pasar. Penurunan harga obat akan mengurangi beban biaya negara.

Selain itu, pemerintah menggunakan obat ARV terbaru sesuai rekomendasi WHO yakni Dolutegravir (DTG). Selain harga yang lebih murah, DTG juga memiliki tingkat efektivitas tinggi sehingga dapat menekan jumlah virus HIV dengan waktu cepat, efek samping sedikit. Selain itu, dosis satu kali sehari sehingga dapat menurunkan risiko lupa, aman jika digunakan bersamaan dengan obat lain, serta tingkat resistensi rendah sehingga efektif untuk penggunaan jangka panjang.



Sumber: BeritaSatu.com