Pemkab Lahat Putuskan Tetap Ikut Program BPJS

Pemkab Lahat Putuskan Tetap Ikut Program BPJS
Ilustrasi BPJS Kesehatan. ( Foto: Antara / Olha Mulalinda )
Dina Manafe / FER Selasa, 14 Januari 2020 | 22:51 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat, Sumatera Selatan (Sumsel), menyatakan tetap mengikuti program JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan.

Keikutsertaan ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemkab Lahat dan BPJS Kesehatan Cabang Lubuk Linggau.

Namun, jumlah warga yang dijamin tidak lagi sebanyak sebelumnya. Peserta yang dijamin iurannya oleh APBD Lahat sebanyak 9.952 orang, atau berkurang dari sebelumnya 168.351 orang.

BPJS Kesehatan Beri Kemudahan Peserta Turun Kelas

Direktur Kepatuhan, Hukum, dan Hubungan Antar Lemaga BPJS Kesehatan, Dr Bayu Wahyudi, dan Deputi Direktur Wilayah Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Bengkulu, Elsa Novelia, mengadakan pertemuan dengan Bupati Lahat, Cik Ujang, untuk membahas solusi terhadap pengurangan jumlah peserta tersebut.

Dalam pertemuan itu, Bayu Wahyudi memberikan alternatif perhitungan sesuai dengan kecukupan anggaran pemda dan menawarkan solusi global budget seperti yang dilakukan Kabupatan Tanah Datar, Sumatera Barat (Sumbar).

Solusi lainnya disampaikan Elsa Novelia. Menurut Elsa, Pemkab Lahat bisa memasukkan peserta yang sebelumnya dijamin oleh APBD tetapi sekarang dipangkas untuk menjadi peserta PBI APBN yang dibiayai oleh pemerintah pusat dari APBN. Ini dimungkinkan dengan cara mengusulkan lewat Dinas Sosial lalu disampaikan ke Kementerian Sosial (Kemsos). Apabila disetujui Kemsos, maka pembiayaannya beralih dari pemerintah daerah menjadi pembiayaan pemerintah pusat.

"Tentu saja (nama peserta yang diusulkan) harus sesuai dengan ketentuan kriteria masyarakat miskin dan tidak mampu yang berhak dibantu oleh pemerintah,” kata Elsa dalam keterangan tertulis, Selasa (14/1/2020).

Hanya 3% Peserta BPJS Kesehatan yang Turun Kelas

Adapun alternatif lainnya, menurut Bayu Wahyudi, untuk tetap menjamin penduduk tetap mendapatkan pelayanan kesehatan adalah melalui pemanfaatan pajak rokok dari pemerintah provinsi (Pemprov) Sumsel, sehingga Kabupaten Lahat tetap mencapai UHC dan menjamin seluruh penduduknya dalam program JKN.

Apalagi kepesertaan dalam program JKN bersifat wajib. Artinya semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang menetap di Indonesia lebih dari enam bulan sudah harus terdaftar.

Dalam Perpres 82/2018 juga disebutkan bahwa pemerintah daerah yang menyelenggarakan jaminan kesehatan daerah wajib mengintegrasikannya ke dalam program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

Ini diperkuat lagi lewat Permendagri 33/2019 yang menyebutkan, pemerintah daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian/seluruhnya) jaminan kesehatan daerahnya dengan manfaat yang sama dengan jaminan kesehatan nasional, termasuk mengelola sebagian jaminan kesehatan daerahnya dengan skema ganda.

Pasien JKN Bisa Cek Jadwal Operasi Lewat Aplikasi

Selain itu, dalam Inpres 8/2017 memerintahkan kepada bupati/walikota untuk melakukan optimalisasi program JKN sebagai program strategis nasional. Bahkan UU 24/2014 memerintahkan kepala daerah wajib melaksanakan program strategis nasional. Di situ juga diatur tentang bentuk-bentuk sanksinya.

Sebelumnya dikabarkan sejumlah pemerintah daerah memangkas jumlah penduduk yang dijamin dengan APBD dalam program JKN-KIS. Salah satunya adalah Pemkab Lahat. Pengurangan jumlah peserta yang dijamin membuat Kabupaten Lahat tidak lagi berstatus sebagai kabupaten yang raih universal health coverage (UHC), yaitu minimal 95 persen penduduknya jadi peserta JKN-KIS.

Ini terjadi setelah adanya kenaikkan iuran JKN-KIS yang mulai diberlakukan secara keseluruhan pada 1 Januari 2020. Kenaikkan ini diatur dalam Perpres 75/2019, yang menyebutkan untuk iuran penduduk miskin yang iurannya dijamin oleh pemerintah atau peserta penerima bantuan iuran (PBI) adalah sebesar Rp42.000.

Sedangkan peserta pekerja bukan penerma upah (PBPU) dan bukan pekerrja atau peserta mandiri kelas 3 sebesar Rp42.000, kelas 2 adalah Rp120.000, dan kelas 1 Rp160.000.



Sumber: Suara Pembaruan