Pemerintah Wajibkan Pemberi Kerja Beri Perlindungan Kesehatan

Pemerintah Wajibkan Pemberi Kerja Beri Perlindungan Kesehatan
Ilustrasi BPJS Ketenagakerjaan (Foto: Istimewa)
Novy Lumanauw / WBP Rabu, 15 Januari 2020 | 19:19 WIB

Jakarta, Beritasatu.com– Pemerintah mewajibkan pengurus atau pengelola tempat kerja dan pemberi kerja memberikan perlindungan kesehatan kepada para pekerja.

Mengutip laman Sekretariat Kabinet, Rabu (15/1/2020) aturan itu tertuang dalam Pasal 3 Peratuan Pemerintah (PP) Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja, yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 26 Desember 2019. “Penyelenggaraan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud wajib dipenuhi oleh pengurus atau pengelola tempat kerja dan pemberi kerja di semua tempat kerja,” demikian bunyi Pasal 3 PP.

Berdasarkan aturan itu, dengan pertimbangan dalam rangka memberikan pelindungan bagi pekerja agar sehat, selamat, dan produktif, pemerintah memandang perlu dilakukan upaya kesehatan kerja yang merupakan bagian dari keselamatan dan kesehatan kerja secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Menurut PP Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesehatan kerja secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Penyelenggaraan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 2 ayat (2) PP meliputi upaya pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, penanganan penyakit, dan pemulihan kesehatan.

Penyelenggaraan kesehatan kerja juga harus didukung sumber daya manusia (SDM), fasilitas pelayanan kesehatan, peralatan Kesehatan Kerja, dan pencatatan dan pelaporan. Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam PP, terdiri atas tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan.

Untuk tenaga kesehatan wajib memiliki kompetensi di bidang kedokteran kerja atau kesehatan kerja yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan. Ada pun fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud PP, dapat berbentuk fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama atau fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak lain.

Sementara Peralatan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud merupakan peralatan untuk pengukuran, pemeriksaan, dan peralatan lainnya termasuk alat pelindung diri sesuai dengan faktor risiko/bahaya keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja. “Pendanaan penyelenggaraan Kesehatan Kerja dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, masyarakat, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian bunyi Pasal 15 PP ini.

PP ini juga menyebutkan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kesehatan kerja, yang dilakukan melalui advokasi dan sosialisasi, cbimbingan teknis, cdan cpemberdayaan masyarakat. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga dapat memberikan penghargaan kepada orang, lembaga, pengurus atau pengelola tempat kerja, atau pemberi kerja yang telah berjasa dalam setiap kegiatan untuk mewujudkan tujuan kesehatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kesehatan kerja terhadap aspek pemenuhan standar kesehatan kerja. “Pengawasan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan oleh tenaga yang memiliki fungsi pengawasan di bidang ketenagakerjaan atau tenaga yang memiliki fungsi pengawasan di bidang kesehatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 19 ayat (3).



Sumber: Investor Daily