BKKBN Ungkap Dua Tantangan Turunkan Angka Kelahiran

BKKBN Ungkap Dua Tantangan Turunkan Angka Kelahiran
Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) menimbang berat badan balita saat kegiatan Posyandu balita di Solo, Jawa Tengah, Selasa (13/8/2019). Sebagai upaya peningkatan investasi di bidang sumber daya manusia (SDM), pemerintah mengoptimalkan kegiatan Posyandu dalam upaya penurunan jumlah penduduk stunting atau gagal tumbuh, sekaligus mendukung pencapaian pembangunan kesehatan ibu dan anak terutama penurunan angka kematian bayi, anak balita serta angka kelahiran. ( Foto: ANTARA FOTO )
Dina Manafe / FER Selasa, 11 Februari 2020 | 23:29 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) mencatat rata-rata perempuan usia subur di Indonesia memiliki anak lebih dari dua atau tiga. Ini terlihat dari total fertility rate (TFR) atau angka kelahiran total yang kembali naik.

Angka Kelahiran Naik Bikin BKKN Galau

Sekretaris Utama BKKBN, Nofrijal, mengatakan TFR mulai jalan di tempat. Padahal sebelumnya sempat turun. Rata-rata perempuan usia subur memiliki di 2017 masih di angka 2,4. Angka ini sempat turun beberapa poin di 2018 menjadi 2,38. Tetapi sekarang angka ini kembali naik menjadi 2.45, yang menandakan rata-rata perempuan usia subur di Indonesia memiliki anak lebih dari dua. TFR adalah salah satu parameter capaian program BKKBN.

Menurut Nofrijal, setelah diidentifikasi ternyata ada dua masalah utama. Pertama, karena pembiayaan atau penganggaran untuk program KB belum efektif di kabupaten/kota. Kedua, peran atau fungsi petugas/penyuluh lapangan KB (PLKB) belum maksimal.

"Dua masalah inilah yang akan kita benahi di 2020, sehingga di 2021 kembali ke jalurnya,” kata Nofrijal usai acara pembukaan pra rakernas Banggakencana di Kantor Pusat BKKBN, Jakarta, Selasa (11/2/2020).

Hasto Berharap Milenial Dukung Rebranding BKKBN

Soal PLKB, lanjut Nofrijal, masih jadi masalah. Mereka adalah garda terdepan dalam mengampanyekan dan mengajak pasangan usia subur untuk ber-KB. Juga turut memastikan rantai pasok alat kontrasepsi sampai di fasilitas layanan kesehatan. Sayangnya jumlah mereka tidak memadai.

Saat ini, hanya ada kira kira 22.000 PLBK berstatus PNS dan non PNS. Jumlah ini tidak cukup menjangkau sekitar 82.000 desa. Idealnya satu PLKB membawahi 2 desa. Faktanya sekarang satu PLKB membawahi 6 desa hingga 7 desa. Di daerah-daerah yang capaian KB-nya rendah justru jumlah KB lebih sedikit. Di Papua, misalnya, bahkan satu PLKB menjaungkau 20 desa.

Ketersediaan alat kontrasepsi sampai ke daerah juga jadi tantangan tersendiri. Manajemen rantai pasok alat kontrasepsi belum terjamin di semua fasilitas layanan kesehatan. Selain itu vakumnya kepemimpinan BKKBN di tahun 2017-2018 ikut berpengaruh.

Kepala BKKN Sebut NTT Sulit Meraih Bonus Demografi

Selama beberapa tahun BKKBN tidak memiliki pemimpin definitif, sehingga beberapa program pengadaan alat kontrasepsi tersendat dan terlambat sampai ke daerah hingga akhir 2019. Ini menyebabkan akses masyarakat terhadap alat kontrasepsi terganggu di beberapa daerah.

Hambatan lainnya, program KB tidak lagi didukung oleh lingkungan yang strategis sejak otonomi daerah. Penolakan terhadap KB masih berlangsung baik oleh tokoh formal maupun informal.

Sementara BKKBN sebagai instansi vertikal tidak punya hubungan birokrasi dan tidak memiliki akses kontrol sampai ke daerah. Alhasil, bisa saja pemda tidak peduli ada tidaknya alat kontrasepsi di daerahnya. Tidak ada yang menjamin apakah alat kontrasepsi sudah kadaluarsa dan tersimpan dengan baik. Padahal BKKBN sudah membangun gudang penyimpanan sampai ke tingkat kabupaten/kota. Tidak semuanya terurus dengan baik entah itu kondisi fisik maupun sistem informasinya.

“Inilah yang jadi kendala kita, bahwa pasien kita ada jutaan tidak dipastikan tersedia atau tidak alat kontrasepsinya. Tahun ini kita mulai perbarui sistem, dan aplikasinya dibangun untuk memantau kepastian alat kontrasepsi di daerah,” kata Nofrijal.



Sumber: Suara Pembaruan