Wapres Minta BKKBN Prioritaskan Penurunan Stunting

Wapres Minta BKKBN Prioritaskan Penurunan Stunting
Wapres Ma'ruf Amin. ( Foto: ANTARA/Anis Efizudin )
Markus Junianto Sihaloho / FER Rabu, 12 Februari 2020 | 18:22 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Presiden (Wapres), Ma'ruf Amin, mengharapkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjadi ujung tombak dalam membangun bangsa agar memiliki sumber daya manusia (SDM) yang produktif.

Angka Kelahiran Naik Buat BKKBN Galau

Dalam konteks tersebut, saat ini Indonesia menghadapi tantangan besar terkait dengan prevalensi anak kerdil atau stunting. Sejauh ini, memang telah terjadi penurunan prevalensi sunting dari 37,2 persen pada tahun 2013 menjadi sebesar 27,67 persen pada tahun 2019.

"Akan tetap, angka ini sebenarnya masih tinggi, karena hampir satu dari tiga anak Balita mengalami stunting," kata Ma'ruf Amin saat membuka Rakornis Kemitraan BKKBN, di Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Ma'ruf Amin mengatakan, dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah telah menetapkan target penurunan stunting sampai pada angka 14 persen pada akhir tahun 2024.

"Hal ini bukan merupakan pekerjaan yang mudah, butuh kontribusi dan kerja keras dari semua pihak. Termasuk melalui pelaksanaan program Keluarga Berencana dengan segala dimensinya," imbuh Ma'ruf Amin.

BKKBN Ungkap Dua Tantangan Turunkan Angka Kelahiran

Selain persoalan stunting, Wapres menilai, upaya pembangunan keluarga juga masih harus berhadapan dengan beberapa persoalan yang membutuhkan perhatian serius. Seperti angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi, dan imunisasi.

Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan di Indonesia masih berkisar 305 per 100.000 kelahiran hidup. Angka itu jauh tertinggal dibandingkan dengan negara ASEAN lain yang berkisar pada 40 sampai 60 per 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Bayi (AKB) kurang dari 1 tahun di Indonesia juga masih tinggi. Yaitu 24 per 1.000 kelahiran. Ini jauh di atas angka di Malaysia sebesar 6,7 per 1.000 kelahiran, dan di Thailand 7,8 per 1.000 kelahiran.

Terkait imunisasi bagi anak, saat ini proporsi imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan turun dari 59,2 persen pada tahun 2013 menjadi 57,9 persen pada tahun 2018. Sementara yang sama sekali tidak mendapatkan imunisasi naik dari 8,7 persen menjadi 9,2 persen.

"Salah satu penyebab menurunnya angka imunisasi ini adalah isu mengenai kehalalan vaksin, walaupun MUI sendiri telah mengeluarkan Fatwa mengenai hal tersebut," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com