Kelas JKN-KIS Dihapus, Seluruh Peserta Dapat Layanan Standar Kelas 2

Kelas JKN-KIS Dihapus, Seluruh Peserta Dapat Layanan Standar Kelas 2
Petugas BPJS Kesehatan melayani masyarakat yang mendaftar kepesertaan BPJS di Kantor BPJS, Cikokol, Tangerang, Kamis 31Oktober 2019. ( Foto: BeritaSatu Photo / Emral Firdiansyah )
Dina Manafe / IDS Jumat, 22 Mei 2020 | 22:54 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Mulai 2021 pemerintah akan memberlakukan kelas standar untuk perawatan rawat inap bagi peserta JKN-KIS. Dengan demikian, ke depan tidak ada lagi sistem kelas perawatan di rumah sakit (RS) untuk seluruh segmen peserta. Demikian pula peserta mandiri kelas 1, 2 dan 3 akan dihapus. Jika dikonversi ke kelas perawatan sekarang, maka kelas standar tersebut diperkirakan sama dengan kelas 2.

Pakar jaminan sosial yang juga anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) periode 2014-2019, Achmad Ansori mengatakan, sebetulnya kriteria standar sudah disusun sejak anggota DJSN periode sebelumnya dan telah rampung pada awal 2019. Bahkan dokumennya sudah diserahkan kepada pemerintah.

Kriteria kelas standar ini diajukan berdasarkan kajian mendalam. Dari kajian tersebut, secara kriteria jika dikonversi ke kelas pelayanan sekarang, maka kelas standar ini setara dengan kelas 2.

“Dari kajian kami sebetulnya tidak ada kaitannya antara kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Namun kalau kita dekatkan mirip dengan kelas 2 saat ini,” kata Ansori kepada SP, Jumat (22/5/2020) malam.

Menurut Ansori, kriteria kelas standar ini mempertimbangkan banyak hal. Mulai dari kebutuhan ruangan hingga kenyamanan. Jika setara dengan kelas 2, maka kelas standar tersebut memiliki kriteria seperti maksimal 4 kasur di dalam satu ruangan, menggunakan pendingin ruangan (AC), dan mendapatkan kunjungan dokter minimal dua kali sehari.

Ia menjelaskan, penerapan kelas standar akan berpengaruh kepada besaran iuran peserta dan juga tarif Ina CBGs yang dibayar oleh BPJS Kesehatan. Karena peserta akan mendapat pelayanan yang sama di kelas standar, bukan berarti besaran iuran yang dibayar peserta ke BPJS Kesehatan juga sama untuk semua segmen.

Dari hasil kajian pada 2019 itu juga ditemukan bahwa ketika kelas standar diterapkan, maka RS harus menyesuaikan. Penyesuaian ini dengan dua pendekatan, yaitu melakukan perubahan secara fisik menyamai kelas standar atau berubah pelan pelan.

“RS juga tidak bisa dipaksa untuk mengubah semua, kecuali kalau peserta JKN-KIS nanti sudah 100%. Maka, RS tentu tidak punya banyak pilihan,” kata Ansori.

Perintah UU
Diketahui, konsep kelas standar ini tengah dimatangkan oleh DJSN dan melibatkan semua pihak terkait, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, BPJS Kesehatan, organisasi profesi dokter, dan rumah sakit.

Anggota DJSN, Paulus Agung Pambudhi menjelaskan, kelas standar dalam pelayanan JKN-KIS sebetulnya adalah perintah UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), tetapi selama ini tidak dilaksanakan. Kelas standar adalah satu kelas atau atau tipe pelayanan yang sama untuk seluruh peserta JKN-KIS. Tidak ada lagi kelas-kelas dalam pelayanan di RS, seperti kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau VIP.

“Kalau nanti sudah ditetapkan kelas standar, tidak ada lagi kelas I,2 dan 3. Karena ini perintah UU, maka seharusnya berlaku untuk semua segmen, tidak untuk segmen tertentu,” kata Agung.

Menurut Agung, sampai saat ini masih dalam pembahasan intensif dan kajian mendalam oleh tim. Sejauh ini ada sejumlah opsi atau skenario untuk kelas standar ini. Dua di antaranya, yaitu akan ada dua kelas perawatan yaitu kelas A dan kelas B atau kelas PBI dan non-PBI. Opsi kedua adalah satu kelas atau tipe pelayanan.



Sumber: BeritaSatu.com