Jokowi Dapat Bisikan Salah soal Penyerapan Anggaran Kesehatan?

Jokowi Dapat Bisikan Salah soal Penyerapan Anggaran Kesehatan?
Joko Widodo. (Foto: Antara)
Anselmus Bata / AB Rabu, 1 Juli 2020 | 00:38 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dikutip dari akun resmi YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020) telah menimbulkan polemik belakangan ini. Dalam rapat yang digelar Kamis (18/6/2020)--tetapi video rapat tersebut baru diunggah 10 hari kemudian--, Presiden Jokowi menyatakan dari anggaran bidang kesehatan sebesar Rp 75 triliun, baru dikeluarkan 1,53 persen. 

Pernyataan mengenai pencairan anggaran kesehatan kemudian diulang saat memberikan arahan dalam rapat terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi Covid-19, Senin (29/6/2020) di Istana Merdeka, Jakarta. 

"Saya minta agar pembayaran disbursement untuk pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan Covid-19 ini dipercepat pencairannya," katanya. 

Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Senin (29/6/2020), anggaran bidang kesehatan telah dinaikkan menjadi Rp 87,55 triliun dan telah terserap 4,68 persen.

Untuk ketiga kalinya--meski tak langsung tertuju pada anggaran bidang kesehatan--, Jokowi mengulang pernyataannya tentang penyerapan anggaran dalam penanganan Covid-19. Pernyataan itu dilontarkannya saat memberi arahan di Gedung Gradhika Bhakti Praja Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (30/6/2020). 

"Saya kemarin sudah saya perintahkan juga, minggu kemarin, di seluruh kementerian dan lembaga juga agar mengeluarkan belanja-belanja yang ada dan saya pantau setiap hari. Saya sekarang tahu setiap hari kementerian ini sudah keluar berapa persen, lembaga ini sudah keluar berapa persen. Kalau masih rendah, saya telepon, langsung saya tegur langsung menterinya atau kepala lembaganya. Karena memang, jangan kita biarkan uang yang beredar ini semakin kering atau semakin sedikit, kita harus terus belanja-belanja itu kita dorong agar ada peredaran uang yang ada di masyarakat semakin banyak," kata Jokowi. 

Namun, berdasarkan data yang diterima Beritasatu.com, persentase penyerapan anggaran bidang kesehatan tidak serendah yang disampaikan Presiden Jokowi maupun Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

Sumber yang menyampaikan data tersebut menyatakan anggaran penanganan Covid-19 bidang kesehatan sebenarnya telah dinaikkan dari Rp 75 triliun menjadi Rp 87,55 triliun. Dari total anggaran tersebut, Kementerian Kesehatan sebetulnya mengajukan anggaran Rp 54,56 triliun, tetapi yang disetujui Kementerian Keuangan hanya Rp 25,73 triliun.

Dari total anggaran tersebut, yang sudah masuk daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan hanya Rp 1,96 triliun dengan realisasi sebesar 17,6 persen. Perinciannya Rp 331,29 miliar untuk insentif tenaga kesehatan pusat dan Rp 14,1 miliar untuk santunan kematian tenaga kesehatan.

Anggaran selebihnya Rp 23,77 triliun masih dalam proses revisi DIPA oleh Kementerian Keuangan. Anggaran sebesar itu belum masuk ke DIPA Kementerian Kesehatan, sehingga belum bisa dibelanjakan.

"Dari anggaran Rp 25,73 triliun yang dikelola Kementerian Kesehatan, sebenarnya yang bisa dibelanjakan hanya Rp 1,96 triliun. Selebihnya, Rp 23,77 triliun masih dalam proses revisi DIPA di Kementerian Keuangan. Dari anggaran Rp 1,96 triliun, yang sudah dibelanjakan 17,6 persen untuk insentif dan santunan. Jadi, bukan baru 1,53 persen," katanya. 

Selain Kementerian Kesehatan, masih ada dua institusi yang bertanggung jawab terhadap realisasi anggaran bidang kesehatan dalam penanganan Covid-19. Selisih anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp 61,82 triliun dikelola oleh Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Kementerian Keuangan dan juga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Anggaran bidang kesehatan itu tidak hanya dikelola Kementerian Kesehatan. Kementerian Keuangan dan BNPB malah mengelola anggaran yang lebih besar. Kenapa hanya Kementerian Kesehatan yang menjadi sasaran tembak?" tanyanya. 

Sumber itu menduga ada pihak-pihak yang ingin menggeser posisi Terawan Agus Putranto dari jabatan menteri kesehatan. Mereka sengaja memberi informasi yang salah kepada presiden untuk membangun opini publik bahwa hanya Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang bertanggung jawab atas minimnya penyerapan anggaran bidang kesehatan dalam penanganan Covid-19.

 

 



Sumber: BeritaSatu.com