Kini, Anggaran Kapitasi BPJS Langsung Ditransfer Ke Puskesmas
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kini, Anggaran Kapitasi BPJS Langsung Ditransfer Ke Puskesmas

Senin, 5 Mei 2014 | 09:39 WIB
Oleh : Dina Manafe / MUT

Jakarta - Keluhan sejumlah puskesmas karena anggaran kapitasi dari BPJS Kesehatan harus melalui pemerintah daerah setempat akhirnya terjawab sudah. Dengan Perpres 32/2014, angaran kapitasi langsung ditransfer ke rekening dan dikelola langsung oleh puskesmas.

Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Sri Endang Tidarwati, mengatakan Perpres tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi ini menjadi angin segar bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), khususnya puskesmas yang berstatus non badan layanan umum. Pasalnya, selama ini semua dana untuk puskesmas masuk ke kas daerah. Akibatnya, selain dana itu dipotong dengan beragam alasan, pelayanan maupun operasional puskesmas jadi terhambat.

"Pembayaran kapitasi langsung ke puskesmas, sehingga memudahkan untuk segera dipakai," kata Endang, di sela-sela peresmian Liaison Office di kawasan industri, di Bekasi, baru-baru ini.

Terkait penggunaannya, kata Endang, minimal 60 persen dari total penerimaan kapitasi dipakai untuk jasa pelayanan. Sedangkan sisanya untuk dukungan biaya operasional. Artinya puskesmas bisa menggunakan dana sisa itu untuk pengadaan sarana, alat kesehatan dan lainnya. Namun, untuk pelaksanaan teknis di lapangan akan diatur lebih lanjut dengan Permenkes.

Endang menjelaskan, Setiap FKTP akan memiliki bendahara dana kapitasi JKN, yang ditunjuk oleh kepala daerah. Bendahara ini membuka rekening dana kapitasi JKN. Semua pembayaran kapitasi ditransfer ke rekening tersebut, dan diakui sebagai pendapatan.

Rawan korupsi
Sementara itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, mengatakan Perpres tersebut rawan korupsi oleh pejabat pemda. Potensi ini terlihat pada Pasal 6 ayat (3) yang mengatur bahwa rekening dana kapitasi pada setiap FKTP ditetapkan oleh kepala daerah. Lalu ayat (4) menegaskan bahwa rekening dana kapitasi JKN pada FKTP merupakan bagian dari rekening Bendahara Umum Daerah (BUD).

Masih besarnya kewenangan kepala daerah pada pelaksanaan JKN ini, menurut Timboel, berpotensi mengganggu pelaksanaan pembiayaan JKN itu sendiri.

"Seharusnya rekening dana kapitasi JKN pada FKTP tidak menjadi bagian dari rekening BUD, tetapi terpisah sehingga jelas penggunaan nantinya yaitu murni untuk pelayanan JKN," kata Timboel kepada Suara Pembaruan, di Jakarta, Senin (5/5).

Kewenangan besar kepala daerah juga terlihat pada proses pelaporan. Pada pasal 8 disebutkan bendahara dana kapitasi JKN mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan serta belanja kepada Kepala FKTP, lalu Kepala FKTP menyampaikan hal tersebut kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab.

"Potensi terjadinya peng-kambing hitam-an kepada Kepala FKTP atas korupsi dana ini juga besar terjadi karena Kepala FKTP yang membuat pernyataan tanggung jawab atas penggunaan dana kapitas itu," ujar Timboel.

Kondisi ini, lanjut Timboel, diperburuk dengan mekanisme pengawasan. Pasal 11 menyebutkan pengawasan dilakukan olehh Kepala SKPD Dinas Kesehatan dan Kepala FKTP itu sendiri, yang notabene juga merupakan bagian dari pejabat yang membuat laporan penerimaan dan pengeluaran dana kapitasi JKN.

Selain potensi korupsi, Perpres ini seharusnya jbisa mengatur pelayanan kesehatan yang lebih bagi peserta di tingkat FKTP. Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dalam Perpres ini hanya meliputi biaya obat, alat kesehatan bahan medis habis pakai, dan biaya operasional lainnya.

Ini menyebabkan sejumlah pasien yang membutuhkan pemeriksaan penunjang, seperti cek darah dan pelayanan spesialistik harus dirujuk ke rumah sakit. FKTP tidak difungsikan secara optimal. Pemerintah pusat dan daerah harus mengoptimalkan peran FKTP dengan menempatkan dokter spesialis dan fasilitas kesehatan yang lebih baik lagi.

Atas diterbitkannya Perpres 32, BPJS Watch mendesak Presiden SBY merevisi kembali Perpres ini dengan lmemposisikan peggunaan dana kapitasi secara lebih independen dan jelas pengawasannya.

"Kami juga mendesak DJSN dan OJK serta KPK bisa lebih mengawasi penggunaan dana kapitasi JKN ini di daerah-daerah. Tentunya penyimpangan penggunaan kapitasi ini akan berpengaruh besar pada pelayanan peserta BPJS," kata Timboel.

Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Jangan Anggap Sepele Batuk

Kenali diri sendiri terlebih dahulu apa saja yang menyebabkan tubuh terkena batuk.

KESEHATAN | 4 Mei 2014

Tunggak Iuran BPJS, 20 Perusahaan di Mojokerto Terancam Dipidana

Pihak Kejari sudah siap melayangkan surat panggilan kepada pemilik perusahaan.

KESEHATAN | 4 Mei 2014

2 dari 5 Perempuan Indonesia Berisiko Alami Osteoporosis

Asupan kalsium yang tepat sesuai kebutuhan tubuh, haid teratur serta perbaikan gaya hidup yaitu tidak merokok dan mengkonsumsi alkohol bisa mencegah osteoporosi

KESEHATAN | 4 Mei 2014

Setiap Tahun, 50 Juta Orang Jadi Lansia

Dalam 10 tahun ke depan jumlah lansia di dunia bisa mencapai satu miliar di seluruh dunia.

KESEHATAN | 4 Mei 2014

Menkes: Ibu Harus Dapat Hak Reproduksi

"Artinya setiap wanita berhak tentukan kapan ia hamil," kata Menkes.

KESEHATAN | 4 Mei 2014

JK: Tidak Gaul Kalau Belum Donor Darah

Kebutuhan darah suatu negara rata-rata 2 persen dari total jumlah penduduk.

KESEHATAN | 3 Mei 2014


Pusat Pelayanan Kanker-Jantung Akan Didirikan di Yogyakarta

Pusat pelayanan kesehatan bagi penderita kanker dan jantung itu nanti akan menjadi pusat penanganan kardiovaskuler dan kanker secara holistik dan komprehensif.

NASIONAL | 3 Mei 2014

Gemuk? Jangan Jauhi Susu dan Keju

Obesitas menjadi masalah kesehatan terbesar di dunia.

KESEHATAN | 2 Mei 2014

Rawan Virus Corona, Kemkes Keluarkan Anjuran bagi WNI Jemaah Umrah

Jika dalam dua hari tidak membaik disarankan meminta pertolongan medis.

KESEHATAN | 2 Mei 2014


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS