Logo BeritaSatu

Menkes Ajak Pemda Wujudkan Indonesia Bebas Pasung

Sabtu, 10 Mei 2014 | 04:11 WIB
Oleh : YUD

Palembang - Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mengajak pemerintah daerah mewujudkan "Indonesia Bebas Pasung" lebih cepat dari target yang ditetapkan pemerintah pusat secara nasional pada 2019.

"Target Indonesia Bebas Pasung 2019 diharapkan dapat diwujudkan oleh pemerintah daerah lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan itu," katanya usai meresmikan peluncuran pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemda di Puskesmas Desa Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Jumat (9/5).

Menurut dia, dalam kondisi zaman sekarang ini, sudah saatnya dihentikan tindakan masyarakat yang memasung anggota keluarganya yang mengalami sakit jiwa dengan alasan apapun.

Untuk menghentikan tindakan pemasungan, diperlukan dukungan dan perhatian dari semua lapisan masyarakat.

Penderita gangguan jiwa seharusnya diberikan pengobatan secaran intensif di rumah sakit khusus, bukan malah diasingkan dan dipasung sebagaimana akhir-akhir ini masih banyak dilakukan oleh masyarakat sejumlah daerah di Tanah Air.

Berdasarkan kondisi masyarakat yang hingga kini masih banyak yang melakukan tindakan pemasungan, pihaknya melalui jajaran instansi kesehatan yang ada hingga pelosok desa, berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tindakan itu melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan bisa berdampak hukum bagi siapapun yang melakukannya.

Melihat kondisi masih banyaknya yang melakukan tindakan pemasungan, pemerintah daerah diharapkan dapat segera melakukan tindakan penertiban dan membuat target bebas pasung dengan secepatnya atau paling tidak sama dengan target pemerintah pusat pada 2019, ujar Menkes.

Bupati Musi Banyuasin Pahri Azhari mengatakan pihaknya sangat komitmen untuk memberantas tindakan pemasungan dan mendukung program nasional "Indonesia Bebas Pasung 2019".

Guna mencegah adanya masyarakat melakukan pemasungan kepada anggota keluarganya yang mengalami gangguan kesehatan jiwa karena tidak memiliki biaya untuk pengobatan, Dinas Kesehatan Muba diperintahkan memberikan perhatian khusus membantu masyarakat yang mengalami masalah tersebut.

Selain itu, demi melindungi masyarakat dari tindakan pelanggaran HAM atas kasus pemasungan itu, Dinkes Muba juga diperintahkan melaksanakan penjaringan, monitoring atau pemantauan penderita jiwa dan kasus pemasungan di 14 kecamatan, katanya.

Pahri menjelaskan, sesuai surat Menteri Dalam Negeri No.PEM.29/6/15, Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia diperintahkan melarang masyarakat melakukan pemasungan dan menindak tegas kepada pelaku pemasungan terhadap penderita jiwa.

"Upaya pembebasan dari tindakan pemasungan itu sejalan dengan UU N0.36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang mengatur upaya kesehatan jiwa untuk menjamin seseorang dapat menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat termasuk bebas dari ketakutan, tekanan dan gangguan lainnya yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan jiwa," ujar bupati.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Antara

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Hadiah Kursi Roda dari Puan Bahagiakan Ibu dari Anak Penderita Polio

Petani bunga di Badung, Bali, Ni Ketut Ratko sangat gembira menerima bantuan kursi roda untuk anaknya yang menderita polio.

NEWS | 30 September 2022

DKI: Pembangunan Rusun di Pulau G Akan Dilakukan Swasta

Pemprov DKI Jakarta mengatakan, pembangunan rusun (rumah susun) di Pulau G kemungkinan akan dilakukan oleh pihak swasta.

NEWS | 30 September 2022

Ali Ibrahim Undang Presiden Jokowi Buka Sail Tidore 2022

Ali Ibrahim mengundang dan meminta secara khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk hadir dan membuka acara Puncak Sail Tidore pada November 2022.

NEWS | 29 September 2022

DPR Siap Tunjukkan Komitmen Indonesia Kurangi Emisi

DPR siap menjadi tuan rumah perhelatan The 8th G-20 Parliamentary Speaker Summit (P-20) yang akan diselenggarakan pekan depan.

NEWS | 29 September 2022

UBK Kerja Sama dengan Persatuan Alumni GMNI

UBK melakukan kerja sama dengan Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia

NEWS | 29 September 2022

Moeldoko Dorong Swasta Terlibat Percepatan Vaksinasi Covid-19

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mendorong keterlibatan pihak swasta dalam percepatan vaksinasi Covid-19.

NEWS | 29 September 2022

Komnas HAM Harap Jaksa Maksimal Dakwa Ferdy Sambo Cs

Komnas HAM berharap jaksa bisa menyusun dakwaan terhadap para tersangka secara maksimal.

NEWS | 29 September 2022

Peraturan Menkumham, Masa Berlaku Paspor Menjadi 10 Tahun

Masa berlaku paspor dari semula lima tahun diubah menjadi 10 tahun. Hal ini diatur dalam Peraturan Menkumham Nomor 18 Tahun 2022.

NEWS | 29 September 2022

Polri Kirim Surat Pemecatan Ferdy Sambo ke Sekmil Presiden

Polri telah mengirim berkas putusan pemecatan mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo ke Sekretariat Militer (Sekmil) Presiden.

NEWS | 29 September 2022

Soal Mobil Dinas Listrik, Pemprov DKI Punya 2 Pilihan

Pemprov DKI akan melakukan 2 pilihan terkait mobil dinas listrik. Dua pilihan itu, adalah memodifikasi kendaraan dinas lama dan membeli mobil listrik.

NEWS | 29 September 2022


TAG POPULER

# Kevin Sanjaya


# Es Teh Indonesia


# Anies Baswedan


# Pertalite Boros


# Ketiak Basah


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
ICT Business Partnership, Pengusaha Korea-Indonesia Jalin Kerja Sama

ICT Business Partnership, Pengusaha Korea-Indonesia Jalin Kerja Sama

EKONOMI | 8 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings