Pengamat: Presiden Tidak Konsisten Soal Kenaikan Iuran BPJS
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pengamat: Presiden Tidak Konsisten Soal Kenaikan Iuran BPJS

Senin, 22 Oktober 2018 | 12:00 WIB
Oleh : Dina Manafe / IDS

Jakarta - Teguran Presiden Joko Widodo terhadap Menteri Kesehatan (Menkes) dan Dirut BPJS Kesehatan soal defisit program JKN-KIS saat membuka Kongres Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Perssi), pekan lalu masih menjadi sorotan publik. Para pengamat menilai, persoalan defisit ini terlalu dibuat berbelit-belit oleh pemerintah sendiri. Presiden juga dinilai tidak konsisten soal kenaikan iuran BPJS.

Pakar jaminan sosial, Chazali Situmorang, mengatakan, meskipun bukan satu-satunya, besaran iuran peserta yang belum sesuai dengan nilai keekonomian merupakan penyebab utama terjadinya defisit. Sebab, tidak ada keseimbangan antara besarnya iuran peserta dengan biaya pelayanan kesehatan yang dinikmati peserta.

Jadi, akar persoalan defisit saat ini terletak pada kebijakan Presiden yang tidak menaikkan iuran selama tiga tahun. Presiden lah yang berwenang menetapkan kenaikan iuran melalui Peraturan Presiden (Perpres). Perpres 111/2013 tentang JKN menyebutkan, penyesuaian iuran dilakukan dua tahun sekali. Artinya, Presiden tidak konsisten dengan aturan yang dibuatnya sendiri. Konsekuensinya, akan terus terjadi defisit setiap tahun.

“Logikanya, program JKN-KIS itu manfaatnya komprehensif, masa hanya dibayar Rp 25.000 sebulan per orangnya. Orang merokok sebungkus sehari saja Rp 25.000. Jadi kalau pemerintah mau program ini terus berlanjut, maka sesuaikan iurannya,” kata Chazali dihubungi SP via telepon, Senin (22/10).

Di tahun politik ini, menaikkan iuran mungkin bukan pilihan populis bagi Presiden. Alasan yang diberikan sejak dulu adalah penolakan masyarakat yang merasa kenaikan iuran terlalu memberatkan. Chazali menduga, penolakan ini terjadi karena ada masalah di data penduduk miskin. Mereka yang berteriak menolak kenaikan iuran kemungkinan besar adalah peserta mandiri kelas III yang kurang mampu, tetapi tidak masuk kategori PBI.

Hanya karena membutuhkan maka mereka terpaksa masuk di kelas III dengan iuran Rp 25.500 per orang per bulan. Diperlukan verifikasi dan validasi data, sehingga yang masuk PBI adalah benar-benar orang kurang mampu. Dengan demikian, saat pemerintah menaikkan iuran, tidak akan ada penolakan peserta mandiri karena riilnya mereka mampu.

Sementara itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar mengatakan, seharusnya Presiden menjelaskan ke publik tentang mengapa perlu menaikkan iuran. Penerimaan utama JKN adalah iuran. Kalau iuran tidak naik, arus kas BPJS Kesehatan terkendala. Sementara dana talangan diberikan ketika sudah terjadi defisit. Bila saja defisit diantisipasi atau dicegah dengan kenaikkan iuran, maka tidak ada teriakan rumah sakit yang sampai ke telinga Presiden.

Namun, menurut Timboel, teguran Presiden soal defisit sudah baik. Sudah seharusnya Presiden melakukan evaluasi kinerja bawahannya. Dari sisi BPJS Kesehatan misalnya, masih ada 12,7 juta pekerja penerima upah swasta yang belum jadi peserta.

Selain itu, masih ada piutang peserta sebesar Rp 3,4 triliun yang belum ditarik BPJS Kesehatan. Juga masih kurang maksimal pengawasan terhadap rumah sakit, sehingga terjadi fraud yang turut memicu defisit.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BERITA LAINNYA

Disiplin Prokes dan Vaksinasi, Kunci Ubah Pandemi Jadi Endemi

Untuk melanjutkan transisi pandemi menuju endemi, maka masyarakat perlu meningkatkan kesadaran pentingnya protokol kesehatan (prokes) dan vaksinasi

KESEHATAN | 18 September 2021

Sentra Vaksinasi Covid-19 MNC Peduli di Bogor Dihadiri Miss Indonesia

Sentra Vaksinasi Covid-19 yang dihelat MNC Peduli bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dan Puskesmas Curugbitung dihadiri Miss Indonesia 2020 Carla Yules.

KESEHATAN | 18 September 2021

Update Covid-19: Tren Kasus Aktif Menurun, Tetap Waspada

Penanganan Covid-19 di Tanah Air terus membaik namun harus tetap waspada

KESEHATAN | 18 September 2021

Mendagri Minta Pemerintah Desa Serius Tangani Stunting

Menurut Mendagri Tito Karnavian bila masalah stunting ini tidak ditangani dengan baik, maka Indonesia Emas 2045 hanya sebatas mimpi.

KESEHATAN | 18 September 2021

Soal Labelisasi Bahaya BPA, Ketua JPKL: Tindakan BPOM Sudah Tepat

Ketua JPKL Roso Daras menyebutkan keputusan BPOM untuk melabeli kemasan plastik No.7 seperti galon guna ulang polikarbonat sudah tepat.

KESEHATAN | 18 September 2021

Menko Luhut: Kondisi Makin Membaik, Jangan Lengah

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan agar masyarakat tidak lengah dan tetap waspada supaya Covid-19 tidak naik lagi.

KESEHATAN | 18 September 2021

Apakah Kita Perlu Vaksin Booster? Data di Dunia Ternyata Menunjukkan Hal Ini

Orang-orang yang divaksinasi lebih awal dalam pandemi sekarang lebih rentan terhadap mutasi infeksi, terutama dalam menghadapi varian Delta.

KESEHATAN | 18 September 2021

Pengiriman Pertama Donasi 4,6 Juta Vaksin Pfizer dari AS untuk Indonesia Tiba

Pemerintah dan rakyat Amerika Serikat (AS) menyatakan dukungan sepenuhnya bagi rakyat Indonesia dalam perang melawan Covid-19.

KESEHATAN | 18 September 2021

Ayo Melangkah Sebanyak Ini untuk Peluang Umur Panjang, Jangan Berlebih

Untuk meningkatkan peluang kita berumur panjang, kita mungkin harus mengambil setidaknya 7.000 langkah sehari atau berolahraga lebih dari 2,5 jam per minggu.

KESEHATAN | 18 September 2021

Tes Covid-19 Menurun, Ini Penjelasan Kemkes

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, tes Covid-19 mengalami penurunan beberapa hari terakhir karena ada perbaikan data.

KESEHATAN | 18 September 2021


TAG POPULER

# Muhammad Kece


# Sonny Tulung


# Vaksinasi Covid-19


# Ideologi Transnasional


# Lucinta Luna



TERKINI
Kalahkan Burnley, Peringkat Arsenal Naik Drastis

Kalahkan Burnley, Peringkat Arsenal Naik Drastis

BOLA | 4 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings