Logo BeritaSatu

Rp 50 Triliun untuk Atasi Stunting

Rabu, 24 Oktober 2018 | 19:35 WIB
Oleh : Dwi Argo Santosa / HA

Jakarta - Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 memperlihatkan prevalensi bayi berusia maksimal dua tahun yang menderita gangguan pertumbuhan otak dan panjang badan (stunting) tinggal 30,8% atau turun dibanding Riskesdas 2013 yang mencapai 37,2%.

Tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 50 triliun untuk menangani stunting. Presiden Joko Widodo memerintahkan 22 kementerian/lembaga secara bersama-sama menanganinya.

Rp 50 Triliun untuk Atasi <i>Stunting</i>

Menurut Tenaga Ahli Utama Kedeputian 3 Kantor Staf Presiden, Brian Sriprahastuti, pemerintah berkomitmen untuk mengurangi penderita stunting. Pada akhir 2019, pemerintah menargetkan prevalensi stunting mencapai 28%. Ia berbicara dalam dialog terbatas bertema “Angka Stunting yang Tinggi Terlalu Penting untuk Diabaikan demi Generasi Mendatang”. Dialog diselenggarakan Suara Pembaruan di Jakarta, Senin (22/10).

Stunting layak menjadi perhatian serius pemerintah. Stunting membuat kondisi tinggi badan anak lebih pendek dibanding tinggi badan anak normal. Hal ini disebabkan kekurangan gizi kronis dengan manifestasi kegagalan pertumbuhan (growth faltering) yang dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun.

Kekurangan gizi pada masa janin dan usia dini akan berdampak pada perkembangan otak. Rendahnya kemampuan kognitif akan memengaruhi prestasi sekolah dan keberhasilan pendidikan.

Dalam jangka panjang, kekurangan gizi pada awal kehidupan akan menurunkan produktivitas dan kemudian menghambat pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kemiskinan dan kesenjangan di masyarakat.

Pemerintah mengategorikan empat faktor penyebab stunting.

Pertama, praktik pengasuhan yang tidak baik. Hal ini terjadi karena warga kurang pengetahuan tentang kesehatan dan gizi, baik sebelum maupun pada masa kehamilan.

Di lapangan, banyak ibu tidak memberikan ASI kepada anaknya. Data Kemkes menunjukkan sebanyak 60% anak usia 0-6 bulan tidak mendapatkan ASI eksklusif serta 2 dari 3 anak usia 0-24 bulan tidak menerima makanan pengganti ASI.

Kedua, keterbatasan layanan kesehatan termasuk layanan ante natal care, post natal. Penyebab kedua ini diketahui dari data bahwa satu dari tiga anak usia 3-6 tahun tidak terdaftar di pendidikan anak usia dini (PAUD). Di samping itu sebanyak dua dari tiga ibu hamil belum mengonsumsi suplemen zat besi yang memadai. Fakta lainnya, tingkat kehadiran anak di posyandu menurun serta warga tidak mendapat akses yang memadai ke layanan imunisasi.

Ketiga, kurangnya akses ke makanan bergizi. Hal ini diketahui dari fakta bahwa satu dari tiga ibu hamil mengalami anemia serta makanan bergizi bagi sebagian warga masuk kategori mahal.

Keempat, kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Satu dari lima rumah tangga masih membuang hajat di ruang terbuka serta satu dari tiga rumah tangga belum memiliki akses ke air minum bersih.

Penanggulangan stunting didasarkan pada keempat faktor penyebab. Upaya intervensi dilakukan agar penyebab stunting tereduksi. Untuk seluruh upaya penanggulangan ini dialokasikan dana hampir Rp 50 triliun.

Anggaran intervensi terbesar dialokasikan untuk faktor penyebab kedua yakni keterbatasan layanan kesehatan. Sebanyak Rp 27,3 triliun dianggarkan untuk berbagai kegiatan termasuk penyediaan obat dan perbekalan kesehatan untuk ibu dan anak, pengendalian penyakit filariasis dan kecacingan, serta pengadaan obat filariasis.

Sedangkan anggaran terbesar kedua sebesar Rp 15,88 triliun digunakan untuk menanggulangi faktor penyebab kurangnya akses ke makanan bergizi. Intervensi yang dilakukan antara lain penyediaan makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK), dan penyediaan makanan tambahan bagi balita kekurangan gizi.

Anggaran sebesar Rp 49,767 triliun disebar ke sejumlah kementerian dan lembaga yang bertugas melaksanakan intervensi. Kementerian Kesehatan mendapatkan jatah paling besar yakni sebesar Rp 28,477 triliun disusul Kemsos sebesar Rp 14,365 triliun.

Menurut Brian Sriprahastuti, upaya penanggulangan juga terintegrasi antarlebaga/kementerian. Ia mencontohkan pelaksanaan program padat karya tunai dengan prioritas di 1.000 desa di 100 kabupaten/kota dengan prevalensi stunting tinggi sejak awal 2018 hingga 2019. Sedikitnya ada 22 kementerian dan lembaga yang memiliki program di tingkat desa diintegrasikan dengan program padat karya dan dana desa.

Kemudian meningkatkan jumlah sasaran penerima Program Keluarga Harapan (PKH) setiap tahun. Ada juga program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yaitu bantuan pangan dari pemerintah berupa beras dan telur bagi keluarga miskin. Pemerintah juga menargetkan BPNT sebanyak 10 juta keluarga hingga akhir 2018.

Namun, penanganan stunting masih menemui sejumlah kendala. Salah satu kendala adalah jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak, terdiri dari banyak suku dan kondisi geografis yang sulit dijangkau. Dengan kompleksitas seperti itu, menurutnya, kurang tepat apabila penanganan stunting di Indonesia dibandingkan dengan negara lain.

Menurutnya, penurunan prevalensi stunting sebesar 6,4 persen selama lima tahun adalah keberhasilan luar biasa dari pemerintahan Jokowi-JK, dan patut diapresiasi. Meski penurunan ini belum sesuai rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu di bawah 20%, menurutnya dengan komitmen tinggi dari pemda, angka tersebut ke depan bisa dicapai. Persoalan stunting, lanjutnya, bukan hanya urusan pemerintah pusat, tetapi justru lebih banyak merupakan urusan pemerintah daerah.

“Bagaimana pemerintah daerah sampai ke desa-desa memanfaatkan dana desa untuk mengatasi stunting di daerahnya. Saya optimistis angka stunting bisa kita turunkan drastis, karena program yang ada tinggal dilanjutkan saja. Yang penting sekarang komitmen pemda dan desa-desa untuk memanfaatkan dana desa yang ada,” katanya.

Rp 50 Triliun untuk Atasi <i>Stunting</i>

Dana Desa
Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal Kemdes PDTT, Samsul Widodo menyatakan sejalan dengan instruksi Presiden Jokowi, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemdes PDTT) mengizinkan penggunaan dana desa untuk mengatasi stunting. Dana tersebut bisa digunakan untuk melakukan intervensi gizi dan mendatangkan bidan.

Dana desa juga bisa dimanfaatkan untuk penyediaan air bersih dan perbaikan sanitasi untuk mencegah infeksi pada bayi yang dapat memicu stunting.

“Kebijakan tersebut dikeluarkan Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo setelah Presiden Jokowi menggelar rapat kabinet dan menginstruksikan penanganan stunting secara lintas sektoral,” kata Samsul.

Dalam menangani stunting, lanjutnya, hal yang paling penting dilakukan adalah mengedukasi masyarakat desa bahwa bayinya berpotensi menderita stunting. Oleh karena itu pemerintah berusaha membangun kesadaran warga desa untuk bersama-sama mengatasinya.

Data Kemdes PDTT menunjukkan, desa-desa yang memiliki penderita stunting dalam jumlah besar, pada umumnya tak memiliki infrastruktur memadai, seperti air bersih dan fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK). Dengan jumlah dana desa minimal Rp 800 juta, perbaikan sanitasi dan penyediaan air bersih, bisa diprioritaskan. Selain itu, dana desa bisa dimanfaatkan untuk membiayai transportasi ibu hamil saat memeriksakan diri ke puskesmas atau puskesmas pembantu.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Biden: Amerika Tak Bakal Takut Ocehan Putin

Biden juga menjamin bahwa Amerika tidak akan pernah mengakui wilayah pencaplokan di Ukraina sebagai bagian dari Rusia.

NEWS | 1 Oktober 2022

Resolusi PBB Bela Ukraina Langsung Diveto Rusia

Meskipun hanya Rusia yang menentang, tetapi dia adalah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan yang punya hak veto.

NEWS | 1 Oktober 2022

Zelensky Minta Jalur Prioritas Jadi Anggota NATO

Jika Ukraina menjadi anggota NATO, maka negara-negara Barat termasuk Amerika Serikat bisa membelanya dalam perang melawan Rusia saat ini.

NEWS | 1 Oktober 2022

Poin-poin Pidato Putin Soal Pencaplokan 4 Wilayah Ukraina

Dalam pidatonya Putin menegaskan bahwa pencaplokan itu sudah permanen dan tidak bisa dinegosiasikan.

NEWS | 1 Oktober 2022

PKB dan Gerindra Tunggu Hari Baik Umumkan Capres-Cawapres

PKB dan Gerindra tinggal menunggu hari baik untuk mengumumkan capres dan cawapres yang akan mereka usung di Pilpres 2024.

NEWS | 1 Oktober 2022

Jumat Berkah, Sahabat Ganjar Salurkan Paket Sembako

Sahabat Ganjar, relawan Ganjar Pranowo, menggelar Jumat Berkah dengan menyalurkan bantuan di Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Soppeng.

NEWS | 1 Oktober 2022

Ketua MA Sebut Kasus Hakim Sudrajad Dimyati Momentum Perbaiki Kinerja Peradilan

Ketua Mahkamah Agung (MA), M Syarifuddin menyatakan kasus Sudrajad Dimyati yang dijerat KPK menjadi momentum untuk memperbaiki kinerja peradilan.

NEWS | 30 September 2022

Alasan Bawaslu Hentikan Laporan Dugaan Pelanggaran Kampanye Anies Baswedan

Anggota Bawaslu Puadi mengungkapkan alasan pihaknya menghentikan laporan dugaan pelanggaran kampanye Anies Baswedan terkait tabloid KBA Newspaper.

NEWS | 30 September 2022

KPK Ungkap Ada Pihak yang Bangun Opini agar Lukas Enembe Hindari Pemeriksaan

KPK mengungkapkan adanya pihak yang membangun opini agar Gubernur Papua, Lukas Enembe menghindari pemeriksaan sebagai tersangka. 

NEWS | 30 September 2022

Fadel Muhammad Akhirnya Laporkan La Nyalla ke Badan Kehormatan DPD

Wakil Ketua MPR dari unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Fadel Muhammad akhirnya melaporkan Ketua DPD La Nyalla Mahmud Mattalliti ke BK DPD.

NEWS | 30 September 2022


TAG POPULER

# Kevin Sanjaya


# Es Teh Indonesia


# Anies Baswedan


# Pertalite Boros


# Ketiak Basah


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Biden: Amerika Tak Bakal Takut Ocehan Putin

Biden: Amerika Tak Bakal Takut Ocehan Putin

NEWS | 1 jam yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings