Rp 50 Triliun untuk Atasi Stunting
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Rp 50 Triliun untuk Atasi Stunting

Rabu, 24 Oktober 2018 | 19:35 WIB
Oleh : Dwi Argo Santosa / HA

Jakarta - Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 memperlihatkan prevalensi bayi berusia maksimal dua tahun yang menderita gangguan pertumbuhan otak dan panjang badan (stunting) tinggal 30,8% atau turun dibanding Riskesdas 2013 yang mencapai 37,2%.

Tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 50 triliun untuk menangani stunting. Presiden Joko Widodo memerintahkan 22 kementerian/lembaga secara bersama-sama menanganinya.

Menurut Tenaga Ahli Utama Kedeputian 3 Kantor Staf Presiden, Brian Sriprahastuti, pemerintah berkomitmen untuk mengurangi penderita stunting. Pada akhir 2019, pemerintah menargetkan prevalensi stunting mencapai 28%. Ia berbicara dalam dialog terbatas bertema “Angka Stunting yang Tinggi Terlalu Penting untuk Diabaikan demi Generasi Mendatang”. Dialog diselenggarakan Suara Pembaruan di Jakarta, Senin (22/10).

Stunting layak menjadi perhatian serius pemerintah. Stunting membuat kondisi tinggi badan anak lebih pendek dibanding tinggi badan anak normal. Hal ini disebabkan kekurangan gizi kronis dengan manifestasi kegagalan pertumbuhan (growth faltering) yang dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun.

Kekurangan gizi pada masa janin dan usia dini akan berdampak pada perkembangan otak. Rendahnya kemampuan kognitif akan memengaruhi prestasi sekolah dan keberhasilan pendidikan.

Dalam jangka panjang, kekurangan gizi pada awal kehidupan akan menurunkan produktivitas dan kemudian menghambat pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kemiskinan dan kesenjangan di masyarakat.

Pemerintah mengategorikan empat faktor penyebab stunting.

Pertama, praktik pengasuhan yang tidak baik. Hal ini terjadi karena warga kurang pengetahuan tentang kesehatan dan gizi, baik sebelum maupun pada masa kehamilan.

Di lapangan, banyak ibu tidak memberikan ASI kepada anaknya. Data Kemkes menunjukkan sebanyak 60% anak usia 0-6 bulan tidak mendapatkan ASI eksklusif serta 2 dari 3 anak usia 0-24 bulan tidak menerima makanan pengganti ASI.

Kedua, keterbatasan layanan kesehatan termasuk layanan ante natal care, post natal. Penyebab kedua ini diketahui dari data bahwa satu dari tiga anak usia 3-6 tahun tidak terdaftar di pendidikan anak usia dini (PAUD). Di samping itu sebanyak dua dari tiga ibu hamil belum mengonsumsi suplemen zat besi yang memadai. Fakta lainnya, tingkat kehadiran anak di posyandu menurun serta warga tidak mendapat akses yang memadai ke layanan imunisasi.

Ketiga, kurangnya akses ke makanan bergizi. Hal ini diketahui dari fakta bahwa satu dari tiga ibu hamil mengalami anemia serta makanan bergizi bagi sebagian warga masuk kategori mahal.

Keempat, kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Satu dari lima rumah tangga masih membuang hajat di ruang terbuka serta satu dari tiga rumah tangga belum memiliki akses ke air minum bersih.

Penanggulangan stunting didasarkan pada keempat faktor penyebab. Upaya intervensi dilakukan agar penyebab stunting tereduksi. Untuk seluruh upaya penanggulangan ini dialokasikan dana hampir Rp 50 triliun.

Anggaran intervensi terbesar dialokasikan untuk faktor penyebab kedua yakni keterbatasan layanan kesehatan. Sebanyak Rp 27,3 triliun dianggarkan untuk berbagai kegiatan termasuk penyediaan obat dan perbekalan kesehatan untuk ibu dan anak, pengendalian penyakit filariasis dan kecacingan, serta pengadaan obat filariasis.

Sedangkan anggaran terbesar kedua sebesar Rp 15,88 triliun digunakan untuk menanggulangi faktor penyebab kurangnya akses ke makanan bergizi. Intervensi yang dilakukan antara lain penyediaan makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK), dan penyediaan makanan tambahan bagi balita kekurangan gizi.

Anggaran sebesar Rp 49,767 triliun disebar ke sejumlah kementerian dan lembaga yang bertugas melaksanakan intervensi. Kementerian Kesehatan mendapatkan jatah paling besar yakni sebesar Rp 28,477 triliun disusul Kemsos sebesar Rp 14,365 triliun.

Menurut Brian Sriprahastuti, upaya penanggulangan juga terintegrasi antarlebaga/kementerian. Ia mencontohkan pelaksanaan program padat karya tunai dengan prioritas di 1.000 desa di 100 kabupaten/kota dengan prevalensi stunting tinggi sejak awal 2018 hingga 2019. Sedikitnya ada 22 kementerian dan lembaga yang memiliki program di tingkat desa diintegrasikan dengan program padat karya dan dana desa.

Kemudian meningkatkan jumlah sasaran penerima Program Keluarga Harapan (PKH) setiap tahun. Ada juga program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yaitu bantuan pangan dari pemerintah berupa beras dan telur bagi keluarga miskin. Pemerintah juga menargetkan BPNT sebanyak 10 juta keluarga hingga akhir 2018.

Namun, penanganan stunting masih menemui sejumlah kendala. Salah satu kendala adalah jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak, terdiri dari banyak suku dan kondisi geografis yang sulit dijangkau. Dengan kompleksitas seperti itu, menurutnya, kurang tepat apabila penanganan stunting di Indonesia dibandingkan dengan negara lain.

Menurutnya, penurunan prevalensi stunting sebesar 6,4 persen selama lima tahun adalah keberhasilan luar biasa dari pemerintahan Jokowi-JK, dan patut diapresiasi. Meski penurunan ini belum sesuai rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu di bawah 20%, menurutnya dengan komitmen tinggi dari pemda, angka tersebut ke depan bisa dicapai. Persoalan stunting, lanjutnya, bukan hanya urusan pemerintah pusat, tetapi justru lebih banyak merupakan urusan pemerintah daerah.

“Bagaimana pemerintah daerah sampai ke desa-desa memanfaatkan dana desa untuk mengatasi stunting di daerahnya. Saya optimistis angka stunting bisa kita turunkan drastis, karena program yang ada tinggal dilanjutkan saja. Yang penting sekarang komitmen pemda dan desa-desa untuk memanfaatkan dana desa yang ada,” katanya.

Dana Desa
Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal Kemdes PDTT, Samsul Widodo menyatakan sejalan dengan instruksi Presiden Jokowi, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemdes PDTT) mengizinkan penggunaan dana desa untuk mengatasi stunting. Dana tersebut bisa digunakan untuk melakukan intervensi gizi dan mendatangkan bidan.

Dana desa juga bisa dimanfaatkan untuk penyediaan air bersih dan perbaikan sanitasi untuk mencegah infeksi pada bayi yang dapat memicu stunting.

“Kebijakan tersebut dikeluarkan Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo setelah Presiden Jokowi menggelar rapat kabinet dan menginstruksikan penanganan stunting secara lintas sektoral,” kata Samsul.

Dalam menangani stunting, lanjutnya, hal yang paling penting dilakukan adalah mengedukasi masyarakat desa bahwa bayinya berpotensi menderita stunting. Oleh karena itu pemerintah berusaha membangun kesadaran warga desa untuk bersama-sama mengatasinya.

Data Kemdes PDTT menunjukkan, desa-desa yang memiliki penderita stunting dalam jumlah besar, pada umumnya tak memiliki infrastruktur memadai, seperti air bersih dan fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK). Dengan jumlah dana desa minimal Rp 800 juta, perbaikan sanitasi dan penyediaan air bersih, bisa diprioritaskan. Selain itu, dana desa bisa dimanfaatkan untuk membiayai transportasi ibu hamil saat memeriksakan diri ke puskesmas atau puskesmas pembantu.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Angka Stunting Turun, Program KB Dinilai Turut Andil

Rata-rata penurunan tiap tahun sekitar 1,2 persen.

KESEHATAN | 24 Oktober 2018

Ini Tiga Penyebab Utama Kegagalan ASI Eksklusif

ASI merupakan fondasi utama tumbuh kembang bayi.

KESEHATAN | 24 Oktober 2018

Putih Sari: Perbaiki Sistem Pelayanan Kesehatan Nasional

Saat ini memang masih kita rasakan banyaknya masalah dalam sistem pelayanan kesehatan nasional utamanya terkait BPJS Kesehatan.

KESEHATAN | 24 Oktober 2018

Dana Desa untuk Atasi Stunting

Dampak jangka panjang stunting bukan hanya bagi penderita dan keluarganya, melainkan juga bangsa.

KESEHATAN | 23 Oktober 2018

Stunting Tinggal 30,8%

Langkah pemerintah pusat untuk menurunkan jumlah penderita stunting juga harus diikuti pemerintahan di daerah, khususnya aparat desa.

KESEHATAN | 23 Oktober 2018

Siloam Hospitals Manado Kenalkan Terapi Oksigen Hiperbarik

HBOT sangat efektif untuk merangsang pembentukan pembuluh darah baru.

KESEHATAN | 23 Oktober 2018

Menkes : Prevalensi Stunting Turun 30,8 Persen

Riskesdas 2018 menunjukkan angka prevalensi stunting atau balita pendek sebanyak 30,8%.

KESEHATAN | 23 Oktober 2018

Memanfaatkan Bakat untuk Kurangi Derita Korban Gempa

Terapi seni dapat digunakan untuk membantu mengurangi stres dan mengatasi trauma.

KESEHATAN | 22 Oktober 2018

Bauran Kebijakan BPJS Tidak "Nendang"

Selain jumlahnya kecil, dalam pelaksanaannya, bauran kebijakan itu pun menuai penolakan masyarakat.

KESEHATAN | 22 Oktober 2018

Pengamat: Presiden Tidak Konsisten Soal Kenaikan Iuran BPJS

Diduga, penolakan kenaikan iuran terjadi karena ada masalah di data penduduk miskin.

KESEHATAN | 22 Oktober 2018


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS