Pemerintah Pastikan Tutup Defisit BPJS Kesehatan
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pemerintah Pastikan Tutup Defisit BPJS Kesehatan

Kamis, 25 Oktober 2018 | 20:19 WIB
Oleh : Lona Olavia, Fuska Sani Evani, Hotman Siregar / AB

Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menyatakan pemerintah pasti menutup defisit yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJSK). Pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengatasi defisit yang tahun ini diperkirakan mencapai Rp 16,5 triliun, terdiri dari prognosis defisit tahun 2018 sebesar Rp 12,1 triliun dan Rp 4,4 triliun defisit tahun lalu.

"Langkah pertama, kita melihat peran pemerintah daerah. Ini penting melihat peran pemerintah. Kementerian Keuangan mendapati pemda yang masih banyak punya utang," ujarnya kepada SP, Rabu (24/10).

Untuk mengatasi tunggakan iuran BPJSK dari pemda, pihaknya telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 183 Tahun 2017 untuk mendisplinkan pemerintah daerah. Dengan PMK tersebut diharapkan pemerintah daerah akan lebih patuh, terutama dalam membayar iuran BPJSK.

Mardiasmo.

Selain itu, pihaknya juga telah mengeluarkan kebijakan melalui penerbitan PMK Nomor 222 Tahun 2017 tentang penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) serta pemanfaatan dana pajak rokok, yang sudah ditandatangani oleh presiden. “Karena semua daerah pasti ada yang merokok,” katanya.

Kementerian Keuangan juga berupaya melakukan efisiensi dana operasional BPJS Kesehatan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209 Tahun 2017 tentang Besaran Persentase Dana Operasional. Khusus menangani defisit keuangan BPJSK, pihaknya juga telah mengeluarkan PMK Nomor 113 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

“Kementerian Keuangan sudah mencairkan dana talangan Rp 4,9 untuk menutup sebagian defisit tahun,” katanya.

Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf meminta pemerintah memberikan dana talangan secara penuh kepada BPJSK. Sebab, defisit anggaran yang dialami sudah terlalu besar dan tak bisa ditutup dengan anggaran yang minim.

Menurutnya, suntikan dana dari pemerintah sebesar Rp 4,9 triliun yang telah dicairkan September lalu, masih sangat kurang.

"Kalau hanya dengan Rp 4,9 triliun, mungkin setelah Desember kita kejang-kejang lagi. Jadi kalau mau kasih infus, jangan tanggung,” kata Dede di Jakarta, Kamis (25/10).

Dana sebesar Rp 4,9 triliun untuk menambal defisit BPJSK bersumber dari APBN. Anggaran itu diambil dari pos dana cadangan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pemerintah, lanjutnya, seharusnya berani menggelontorkan dana besar lantaran diperuntukkan untuk menjamin hak dasar warga dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Ia menyebut setidaknya pemerintah perlu mengeluarkan dana sebesar Rp 10 triliun sampai Rp 11 triliun agar program jaminan kesehatan yang ada saat ini dapat terus dinikmati masyarakat.

“Menurut saya angka Rp 10 triliun sampai Rp 11 triliun jika ingin menyelamatkan defisit, bukan suatu hal yang besar, karena yang merasakan itu ratusan juta masyarakat,” katanya.

Politisi Partai Demokrat itu menyebutkan sejak 2014 BPJS Kesehatan selalu mengalami defisit. Untuk menutupi defisit tersebut, setiap tahun pemerintah menganggarkan Rp 4,5 triliun hingga Rp 6 triliun.

Lebih jauh Dede menyatakan pemerintah tidak bisa terus-menerus menutup defisit BPJSK. Pemerintah harus menyiapkan kebijakan lain agar bisa terus menopang BPJSK. “BPJSK tidak bisa selalu disuntik pemerintah, karena cakupannya luas. Tentu harus ada skema lain yang dilakukan pemerintah, bukan hanya menyuntik untuk membuat bernapas, tetapi juga running ke depan,” katanya.

Tagih Iuran
Sekjen Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu, Patrianef menyatakan persoalan defisit BPJSK perlu dikaji lebih dalam, khususnya di kalangan peserta yang digolongkan sebagai pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP).

Menurutnya, ada lima golongan peserta BPJSK, yakni penerima bantuan iuran (PBI), pekerja penerima upah (PPU) swasta, PPU dari aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri, PBPU, dan BP. Berdasarkan data tahun lalu, total iuran dari ketiga kelompok pertama lebih besar dari beban pelayanan kesehatan mereka. Total iuran dari PBI Rp 25,36 triliun dengan beban Rp 20,67 triliun, sehingga terdapat surplus Rp 4,69 triliun.

Dokter Patrianef.

Untuk PPU swasta, total iuran mencapai Rp 21,49 triliun dan beban Rp 13,75 triliun, sehingga ada surplus Rp 7,74 triliun. Demikian juga dengan total iuran ASN, TNI, dan Polri Rp 13,81 triliun dengan beban Rp 12,79 triliun, sehingga masih surplus Rp 1,02 triliun.

Namun, untuk PBPU terjadi defisit Rp 16,64 triliun, karena total iuran yang dihimpun hanya Rp 6,72 triliun, tetapi beban pengobatannya mencapai Rp 23,36 triliun. Demikian juga dengan golongan BP yang mengalami defisit Rp 5,35 triliun, karena iuran yang dihimpun Rp 1,65 triliun, tetapi bebannya mencapai Rp 7 triliun.

“Kalau iuran PBPU dan BU bisa ditagih semua dan beban pengobatan di kelompok itu juga bisa ditekan, mungkin tak ada lagi defisit,” katanya.

Patrianef yang kini bekerja di RSCM Jakarta menilai ada yang aneh pada beban pengobatan untuk golongan PBPU. “Seharusnya angka kesakitan akan sama pada semua segmen pada satu populasi. Jika 3 golongan pertama, bisa surplus, seharusnya pada PBPU dan BP, juga surplus,” katanya.

Upaya lain untuk menekan defisit, lanjut Patrinef, adalah mengurangi dana operasional BPJSK dari 4,8% dari total iuran yang dihimpun menjadi sekitar 3,5%.

“Penghematannya bisa mencapai Rp 1 triliun. Sebagian besar ahli berpendapat penuhi dahulu perhitungan aktuaria, baru dihitung masalah dan defisitnya. Kalau saya sebaliknya, pungut semua tagihan, tutup semua kebocoran, baru dilihat apakah ada defisit atau jangan-jangan surplus,” katanya.

Peraturan Picu Defisit
Sementara itu, praktisi kesehatan dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Laksono Trisnantoro mengatakan ada yang salah dalam regulasi operasional maupun sistem layanan JKN, terutama undang-undang yang justru memicu defisit. Adanya aturan yang memungkinkan orang kaya menjadi peserta BPJSK dengan premi yang sangat murah, tetapi mendapat pelayanan kesehatan tak terbatas, seperti cuci darah dan transplantasi jantung, membuat defisit terus terjadi.

“Berapa pun subsidi yang diberikan pemerintah, tidak akan mampu menyelesaikan masalah defisit tersebut,” katanya.

Solusi yang bisa dilakukan pemerintah adalah memperbaiki regulasi dan mendorong direksi BPJSK melakukan efisiensi dana operasional. Dengan demikian diharapkan tingkat kesehatan keuangan BPJSK akan tetap terpelihara.

Pernyataan senada disampaikan anggota DPD dari Yogyakarta, GKR Hemas. Menurutnya, keputusan pemerintah untuk memberikan layanan kesehatan terbaik bagi masyarakat sudah tepat, tetapi belum diikuti kesadaran peserta membayar iuran tepat waktu.

“Ini perlu evaluasi bersama, sebab dibutuhkan sosialisasi yang tidak singkat, sekaligus kesadaran secara pribadi dari masyarakat pengguna layanan BPJS Kesehatan,” ujarnya.

Hemas juga meminta pemerintah mengkaji pemberian manfaat bagi peserta berdasarkan besaran iuran, serta sanksi bagi penunggak iuran.

“Perlu dievaluasi memang, termasuk manajemen BPJSK-nya. Bayangkan, bayar premi Rp 100.000, tetapi mendapat layanan kesehatan lebih dari Rp 5 juta. Setelah berobat, pembayaran iurannya macet. Ini menjadi problem. Karena itu, saya kira seberapa pun subsidi yang digelontorkan pemerintah, bahkan mencari alternatif suntikan dana, tetap tidak akan mampu menyelesaikan masalah ini,” ujarnya.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Tanda dan Gejala Diabetes Gestasional Sulit Dideteksi

Penyakit diabetes merupakan penyebab kematian wanita tertinggi nomor 9 di dunia.

KESEHATAN | 25 Oktober 2018

Fasilitas Kesehatan Indonesia Sudah Berstandar Internasional

Prodia satu-satunya laboratorium yang hasil pemeriksaannya dapat diterima di luar negeri.

KESEHATAN | 26 Oktober 2018

BKKBN Ajak Duta Genre 2018 Perangi Kelahiran Remaja

Angka kelahiran remaja di Indonesia masih tergolong tinggi.

KESEHATAN | 24 Oktober 2018

Rp 50 Triliun untuk Atasi Stunting

Presiden memerintahkan 22 kementerian/lembaga secara bersama-sama menangani stunting.

KESEHATAN | 24 Oktober 2018

Angka Stunting Turun, Program KB Dinilai Turut Andil

Rata-rata penurunan tiap tahun sekitar 1,2 persen.

KESEHATAN | 24 Oktober 2018

Ini Tiga Penyebab Utama Kegagalan ASI Eksklusif

ASI merupakan fondasi utama tumbuh kembang bayi.

KESEHATAN | 24 Oktober 2018

Putih Sari: Perbaiki Sistem Pelayanan Kesehatan Nasional

Saat ini memang masih kita rasakan banyaknya masalah dalam sistem pelayanan kesehatan nasional utamanya terkait BPJS Kesehatan.

KESEHATAN | 24 Oktober 2018

Dana Desa untuk Atasi Stunting

Dampak jangka panjang stunting bukan hanya bagi penderita dan keluarganya, melainkan juga bangsa.

KESEHATAN | 23 Oktober 2018

Stunting Tinggal 30,8%

Langkah pemerintah pusat untuk menurunkan jumlah penderita stunting juga harus diikuti pemerintahan di daerah, khususnya aparat desa.

KESEHATAN | 23 Oktober 2018

Siloam Hospitals Manado Kenalkan Terapi Oksigen Hiperbarik

HBOT sangat efektif untuk merangsang pembentukan pembuluh darah baru.

KESEHATAN | 23 Oktober 2018


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS