Logo BeritaSatu

Peserta JKN KIS Hanya Boleh Naik Kelas Perawatan Satu Tingkat

Selasa, 22 Januari 2019 | 14:00 WIB
Oleh : Dina Manafe / IDS

Jakarta - Pemerintah mengeluarkan aturan baru terkait dengan pelayanan rawat jalan dan rawat inap bagi peserta JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan (BPJSK) di rumah sakit (RS). Peserta akan dikenakan urun biaya dan selisih biaya apabila menginginkan pelayanan lebih dari haknya.

Urun biaya atau iur biaya dikenakan terhadap pelayanan medis yang tergolong penyalahgunaan karena perilaku atau selera peserta. Misalnya, pemakaian obat-obat suplemen, pemeriksaan diagnostik dan tindakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan medik atas permintaan peserta. Sedangkan selisih biaya dikenakan kepada peserta yang ingin naik kelas perawatan atas permintaan sendiri. Ketentuan urun biaya dan selisih biaya diatur dalam Permenkes 51/2018.

Khusus selisih biaya, Pasal 10 ayat 5 Permenkes 51/2018 mengatur bahwa peserta JKN-KIS hanya bisa naik satu tingkat lebih tinggi dari kelas yang menjadi haknya. Di peraturan sebelumnya, pasien JKN-KIS bisa naik kelas lebih dari satu tingkat. Dari kelas 3 bisa langsung ke kelas 1 atau VIP.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menilai, ketentuan ini kurang tepat. Seharusnya aturan lama diberlakukan kembali. Sebab, kata dia, BPJSK tidak dirugikan dalam membayar Ina CBGs peserta. BPJSK tetap membayar sesuai Ina CBGs kelas perawatan peserta JKN tersebut.

Menurut Timboel, kurang tepat apabila alasannya adalah peserta diizinkan naik kelas lebih dari satu tingkat akan membuka ruang bagi orang kaya bisa mendaftar di kelas 3. Kemudian, ketika sakit ia bisa naik ke kelas 1 bahkan VIP, sehingga merugikan BPJSK.

“Menurut saya semua orang punya hak untuk menentukan kelas perawatannya. Orang kaya pun berhak mendaftar di kelas 3,” kata Timboel kepada SP, Selasa (22/1) pagi.

Timboel mengatakan, pasal 10 ayat 5 Permenkes 51 berpotensi merugikan peserta pekerja penerima upah (PPU) atau pekerja formal, peserta mandiri, perusahaan asuransi kesehatan swasta dan RS. Karena itu, BPJS Watch meminta pemerintah untuk mengkaji ulang ketentuan tersebut.

Menurut Timboel, pasal 10 ayat 5 akan mengganggu mekanisme koordinasi manfaat atau coordination of benefit (COB), sehingga merugikan pekerja formal atau PPU. Ini akan mengurangi hak mereka yang dijamin asuransi swasta, khususnya yang mendapat kelas 2. Mereka hanya hanya boleh naik ke kelas 1, walaupun mekanisme COB membolehkan sampai VIP.

Apabila COB terganggu, maka menurut Timboel, asuransi kesehatan swasta akan semakin tidak diminati oleh perusahaan. Aturan ini akan berpotensi menurunnya minat perusahaan swasta ber-COB dengan asuransi kesehatan swasta. Ini kerugian bagi asuransi kesehatan swasta.

Selain itu, RS pun akan kehilangan potensi pendapatannya dari selisih biaya yang dibayarkan tersebut. Dengan peserta mandiri atau pun PPU yang bisa naik kelas lebih dari satu tingkat dengan membayar selisih, maka RS lebih berpotensi mendapatkan dana tunai secara langsung lebih banyak untuk biaya operasional. Hal ini bisa membantu arus kas RS yang selama ini terkendala karena klaimnya terlambat dibayar oleh BPJSK tetap terjaga.

Selisih Biaya
Sebelumnya, Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan BPJSK, Budi Mohammad Arif, mengatakan, selisih biaya diberlakukan bagi peserta yang hanya boleh naik satu kelas lebih tinggi. Apabila peserta naik kelas lebih dari satu tingkat atas permintaan sendiri, maka otomatis peserta menjadi pasien umum, dan itu tidak dijamin oleh BPJSK.

Kenaikan kelas perawatan atas permintaan sendiri ini tidak berlaku bagi peserta penerima bantuan iuran (PBI), peserta yang iurannya dibayar pemerintah daerah dan peserta PPU yang mengalami PHK serta anggota keluarganya.

Adapun selisih biaya ini diberlakukan untuk rawat jalan dan rawat inap di RS. Untuk rawat jalan, peserta bisa minta pelayanan di poli klinik eksekutif yang dimiliki RS bersangkutan dengan selisih biaya maksimal Rp 400.000 per kunjungan. Poli klinik tersebut harus memenuhi syarat khusus yang ditentukan dalam Permenkes 51/2018, misalnya harus terpisah dari poli reguler.

“Biasanya peserta JKN dilayani di poli reguler, maka sekarang dia bisa minta dilayani di poli eksekutif bila RS tersebut ada dan peserta mau ke sana,” kata Budi.

Untuk rawat inap, kata Budi, peserta hanya boleh minta naik kelas perawatan satu tingkat di atasnya. Selisih biaya yang harus dibayar adalah selisih Ina CBGs. Artinya, jika peserta kelas 3 ingin naik ke kelas 2, maka dia harus membayar selisih tarif Ina CBGs kelas 2 yang tentunya lebih mahal dari kelas 3. Demikian pula dari kelas 2 ke kelas 1.

Sedangkan untuk naik ke VIP, ketentuan selisihnya adalah maksimal 75% dari tarif Ina CBGs kelas 1. Ini dikarenakan kelas VIP tidak dipatok dalam tarif Ina CBGs, sehingga pemerintah menetapkan maksimal selisih biaya 75% bagi peserta yang ingin naik dari kelas 1.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan

BAGIKAN

BERITA LAINNYA


TAG POPULER

# Deddy Corbuzier


# UAS


# Timnas Indonesia


# Minyak Goreng


# Lin Che Wei


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Menkeu: Subsidi Silang, Tarif Listrik 3.000 VA Akan Naik

Menkeu: Subsidi Silang, Tarif Listrik 3.000 VA Akan Naik

EKONOMI | 15 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings