Sudah Saatnya Pencegahan DBD Masuk Kurikulum

Sudah Saatnya Pencegahan DBD Masuk Kurikulum
Sejumlah kader Ibu Memantau Jentik (Bumantik) juga turun ke jalan dan mengikuti apel Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk di Surabaya, Jawa Timur, 1 Februari 2019. Kegiatan apel yang dilanjutkan dengan pemantauan jentik nyamuk ke rumah-rumah warga oleh ribuan kader Bumantik tersebut guna mengantisipasi dan memberantas penyebaran wabah Demam Berdarah Dengue (DBD) yang disebabkan gigitan nyamuk Aedes Aegypti. (Foto: Antara / Moch Asim)
Dina Manafe / IDS Kamis, 14 Februari 2019 | 11:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Dari tahun ke tahun, demam berdarah dengue (DBD) selalu menjadi penyakit mematikan bagi masyarakat Indonesia. Padahal, penyakit ini sebenarnya bisa dicegah hanya dengan mengubah perilaku sehari-hari. Sayangnya, sulit sekali bagi masyarakat untuk melakukan itu.

Guru besar sekaligus ahli parasitologi dari Departemen Parasitologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Prof Saleha Sungkar mengatakan, Indonesia bisa belajar dari negara Kuba maupun Thailand yang berhasil menurunkan kasus DBD. Kesadaran tentang pencegahan DBD sudah ditanamkan sejak usia kanak-kanak, bahkan masuk dalam kurikulum pendidikan di negara tersebut.

Menurut Saleha, DBD tidak mungkin hilang dari Indonesia sepanjang masih banyak populasi nyamuk penyebar virus dengue. Pemberantasan sarang nyamuk (PSN) memang tidak 100% memusnahkan nyamuk, namun minimal mengurangi risiko. Upaya pencegahan yang lebih masif perlu dilakukan jauh-jauh hari, minimal empat bulan sebelum tiba musim hujan. Mulai dari meningkatkan kesadaran masyarakat, kampanye, pemasangan spanduk, edukasi di media masa, PSN, dan lain-lain.

Persoalannya, kata Saleha, sulit sekali untuk mengubah perilaku masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan (Kemkes) sampai ke dinas kesehatan dan pemerintah daerah sebetulnya sudah cukup melakukan berbagai upaya. Misalnya, juru pemantau jentik nyamuk (jumantik) masuk ke rumah-rumah untuk memastikan tidak ada jentik atau nyamuk bersarang di tempat-tempat yang berpotensi.

Namun, mengharapkan pemerintah melalui petugasnya saja tidak cukup. Masyarakat harus punya kesadaran untuk melindungi dirinya sendiri dari ancaman DBD. Sementara ini, belum ada aturan yang memiliki daya paksa untuk mengubah perilaku masyarakat tersebut.

“Kita lemah di pencegahan. Tidak mudah mengajak orang, karena masyarakat kita malas untuk PSN. Padahal kalau PSN ramai-ramai seperti yang kami lakukan di Jakarta Pusat, ini akan mengurangi kasus,” kata Saleha, Rabu (13/2).

Hal senada disampaikan dr Mulya Rahma Karyanti dari Divisi Infeksi dan Pediatri Tropik Departemen Ilmu Kesehatan Anak RSCM-FKUI. Menurut dia, DDB adalah penyakit klasik yang terjadi di lebih dari 150 negara baik di daerah tropis maupun subtropis. Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyebut 390 juta infeksi dengue terjadi setiap tahunnya. Sekitar 500.000 dengan gejala parah memerlukan rawat inap setiap tahun, sebagian besar adalah anak-anak. Sekitar 2,5% mengalami kematian. Di Indonesia, setiap tahun kejadian luar biasa (KLB) DBD terjadi di sejumlah kabupaten/kota.

Kendalanya di Indonesia, kepatuhan masyarakat untuk pencegahan sangat rendah. Pencegahan lainnya adalah dengan vaksinasi, namun sampai saat ini belum ada vaksin yang efektif untuk DBD yang terjangkau di Indonesia. Vaksin DBD saat ini disediakan oleh swasta, tetapi belum masuk dalam program pemerintah. Vaksin DBD ini juga hanya efektif untuk mencegah DBD dengan kondisi berat, bukan untuk mencegah tidak terjadinya DBD.



Sumber: Suara Pembaruan