BPJS Kesehatan Gandeng ICW Cegah Potensi Fraud

BPJS Kesehatan Gandeng ICW Cegah Potensi Fraud
Direktur Kepatuhan Hukum dan Hubungan Antar Lembaga (HAL) BPJS Kesehatan, Bayu Wahyudi dan Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo, menandatangani nota kesepahaman mengenai pencegahan potensi fraud di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Kamis, 14 Maret 2019. ( Foto: Beritasatu Photo / Dina Manafe )
Dina Manafe / FER Kamis, 14 Maret 2019 | 18:27 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Potensi kecurangan (fraud) dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) masih terjadi sampai saat ini. Baik dilakukan peserta, fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan maupun BPJS Kesehatan sendiri.

Oleh karena itu, mencegah potensi fraud tersebut, BPJS Kesehatan menggandeng Indonesia Corruption Watch (ICW). Kerja sama kedua pihak ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Direktur Kepatuhan Hukum dan Hubungan Antar Lembaga (HAL), Bayu Wahyudi, dengan Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo, di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Kamis (14/3).

Bayu Wahyudi mengatakan, pihaknya terus berupaya mengedepankan prinsip good governance. Salah satu upayanya adalah dengan melibatkan pengawasan dari lembaga independen masyarakat untuk menekan potensi fraud dalam penyelenggaraan JKN-KIS.

"Dengan ditandatanganinya nota kesepahaman dengan ICW, kami berharap bisa mendukung penyelenggaraan program JKN-KIS yang bersih dari fraud," ujar Bayu.

Adapun ruang lingkup nota kesepahaman tersebut mencakup koordinasi terkait potensi fraud dan intensifikasi sosialisasi JKN-KIS. Lewat kerja sama ini, ICW akan menjadi mitra strategis BPJS Kesehatan dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pelayanan kesehatan di lapangan.

Terkait temuan dugaan fraud di lapangan, ICW diharapkan dapat melakukan konfirmasi kepada BPJS Kesehatan terlebih dulu sehingga bisa bersama-sama memverifikasi keabsahan temuan tersebut sebelum dibuka kepada publik.

Beberapa hal yang nantinya akan menjadi fokus pengawasan, antara lain terkait pelayanan dan kepesertaan JKN-KIS. BPJS Kesehatan juga akan terus berkoordinasi dengan ICW dalam upaya mencegah terjadinya fraud.

Bayu menambahkan, untuk membantu menekan angka potensi timbulnya fraud dari pihak yang tidak bertanggung jawab, sosialisasi anti kecurangan JKN-KIS masih terus digalakkan kepada peserta JKN-KIS, pemangku kepentingan, pemberi layanan kesehatan dan seluruh lapisan masyarakat.

"Kami berharap, jalinan kerja sama dengan ICW dapat berjalan optimal. Meski demikian, pengawasan ini tentu membutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak, bukan hanya dari BPJS Kesehatan, pemerintah, maupun ICW saja. Kami juga berharap, masyarakat bisa turut berpartisipasi melaporkan kepada kami apabila menemukan hal-hal yang mengarah pada potensi fraud. Mari kita bersama mengawal jalannya Program JKN-KIS ini," kata Bayu.

Menurut Bayu, sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat secara intens akan memberikan dampak meminimalkan munculnya potensi fraud. Selain itu, Bayu menambahkan, dengan mencegah terjadinya potensi fraud yang timbul akan mendorong pembiayaan kesehatan yang bermutu dengan biaya yang terkendali.

Sementara itu, Adnan Topan Husodo, berharap kerja sama ICW dan BPJS Kesehatan tidak hanya sebatas menandatangani nota kesepahaman, tetapi perlu ada upaya konkret bersama untuk mengatasi persoalan fraud dalam penyelenggaraan JKN-KIS. ICW bisa membantu BPJS Kesehatan untuk mengidentifikasi potensi fraud.



Sumber: Suara Pembaruan