Ditunda, Kebijakan Obat Terapi Kanker Kolorektal dari JKN

Ditunda, Kebijakan Obat Terapi Kanker Kolorektal dari JKN
Menteri Kesehatan Nila F Moeloek (kanan) didampingi Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris (kiri) memberikan paparan saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/3). Rapat tersebut membahas tentang jaminan pelayanan kasus katastropik seperti penyakit jantung, kanker, gagal ginjal, thalasemia, leukimia, hemofilia, dan sirosis hepatis dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. ( Foto: ANTARA/Rivan Awal Lingga / ANTARA/Rivan Awal Lingga )
Dina Manafe / IDS Rabu, 20 Maret 2019 | 15:57 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Memang ironis. Ketika bulan Maret diperingati sebagai bulan kesadaran kanker kolorektal yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dunia mengenai bahaya dan upaya penanggulangannya, di Indonesia justru ribut soal obat yang dihapus dari paket manfaat JKN-KIS.

Kementerian Kesehatan (Kemkes) melalui Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor HK.01.07/707/2018 mengeluarkan obat Bevasizumab dan Cetuximab sebagai obat terapi target untuk pasien kanker kolorektal metastatik dari daftar Formularium Nasional (Fornas). Dikeluarkan dari Fornas, artinya tidak boleh diresepkan lagi untuk pasien JKN-KIS dan tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan.

Melaksanakan aturan ini, terhitung sejak 1 Maret 2019, BPJS Kesehatan tidak lagi menjamin penggunaan obat Cetuximab dan Bevacizumab untuk pasien kanker kolorektal metastatik dalam layanan JKN-KIS. Pasien lama yang masih menjalani terapi obat tersebut sebelum tanggal 1 Maret masih bisa diterapi dengan obat ini sampai maksimal pemberian 12 kali.

Sebelum dilaksanakan pada 1 Maret, jauh-jauh hari kebijakan ini sudah menuai polemik dan penolakan dari berbagai kalangan, terutama para dokter bedah digestif yang sehari-harinya berhadapan langsung dengan pasien kanker kolorektal, dan pasien sendiri. Namun protes dari para pihak ini ternyata tidak mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut.

Hingga Komisi IX DPR memanggil Menteri Kesehatan, Dirut BPJS Kesehatan, Ketua Komite Penilaian Teknologi Kesehatan (KPTK), Ketua Komnas Penyusunan Fornas, Sekjen Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Digestif Indonesia (Ikabdi), Ketua Persatuan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB), Persatuan Hematologi Onkologi Medik Ilmu Penyakit Dalam Indonesia (Perhompedin), dan perwakilan pasien untuk membahas polemik ini dalam rapat dengar pendapat di Gedung DPR, Senin (11/3). Setelah melalui perdebatan selama lebih delapan jam, Menkes dan seluruh peserta rapat menyepakati untuk menunda sementara pelaksanaan Kepmenkes tersebut sampai batas waktu yang belum ditentukan.

“Kami meminta Menkes menunda pelaksanaan Kepmenkes terkait pelayanan obat Bevasizumab dan Cetuximab. Aturan ini jangan dilaksanakan dulu sampai ada satu kesepakatan di antara Kemkes dan para dokter dari sudut pandang ilmiah maupun data teknis,” kata Dede Yusuf, Ketua Komisi IX DPR sekaligus pemimpin rapat tersebut.

Selama masa penundaan ini, pasien JKN-KIS yang membutuhkan kedua obat tersebut tetap mendapatkan layanan dengan catatan restriksi atau pembatasan untuk pasien dengan kondisi tertentu sesuai dengan diagnosa yang ditegakkan dokter spesialis digestif dan hematologi onkologi. Komisi IX memberikan waktu kepada Menkes untuk melakukan evaluasi pemberian Bevasizumab dan Cetuximab berdasarkan data atau informasi ilmiah terkini yang diberikan oleh seluruh pihak terkait, termasuk dari Ikabdi dan Perhompedin. Hasil evaluasi ini digunakan untuk merevisi Kepmenkes.

Penundaan menjadi solusi sementara lantaran belum adanya kesepakatan antara Kemkes dan para pihak mengenai efektifitas dua obat tersebut untuk pasien kanker kolorektal stadium lanjut.

Menteri Kesehatan, Nila Moeloek, menyatakan sepakat menunda pelaksanaan keputusannya tersebut untuk menyamakan persepsi dengan Ikabdi. Selama periode penundaan ini, Ikabdi diberikan waktu untuk menunjukkan kajian ilmiah dan data rill mengenai indikasi medis penggunaan Bevasizumab dan Cetuximab bagi pasien kolorektal metastatik. Menunjukkan data bahwa pasien kanker yang sudah stadium akhir masih mempan dengan dua obat ini.

“Kami menunggu standar dari IKABDI untuk kita sama sama mempertimbangkan kembali apa yang dapat kita berikan ke pasien, mungkin perlu ada restriksi. Nanti kita kumpul lagi,” kata Menkes.

Bagi Menkes sendiri, dikeluarkannya dua obat tersebut dari paket manfaat JKN-KIS sudah melalui kajian panjang oleh tim Komite Penilaian Teknologi Kesehatan (KPTK) yang dibentuk oleh Kemkes. Komite ini terdiri dari para ahli yang kredibel dalam melakukan health technologi assessment (HTA) atau penilaian terhadap obat tersebut dari sisi keamanan, efikasi, maupun efektifitas pembiayaannya. Hasil penilaian dan rekomendasi dari KPTK inilah yang menjadi dasar dikeluarkannya Kepmenkes.

Kepmenkes ini diterbitkan dalam rangka kendali mutu dan biaya dalam pelayanan JKN-KIS. Dua obat ini menurut HTA tidak terlalu efektif dari sisi biaya jika diberikan kepada pasien kolorektal metastatik. Metastatik adalah kondisi di mana kanker sudah menyebar ke organ tubuh yang lain dan sulit disembuhkan. Sementara biaya obat ini sangat mahal dan menyerap anggaran besar dalam program JKN-KIS. Biaya yang bisa dihemat dari pelayanan terapi yang kurang efektif ini, menurut Menkes, bisa dipakai untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Misalnya untuk kegiatan imunisasi yang bisa mencegah jutaan anak Indonesia dari ancaman berbagai penyakit.

“Kalau obat ini hanya efektif untuk satu atau dua persen orang, maka ini jadi pertimbangkan kita. Harus betul-betul dengan indikasi medis, siapa yang harus dapat obat ini, supaya kita tidak buang-buang (biaya-red). Obat ini kan untuk perpanjangan hidup, kalau tidak ada restriksi maka cost-nya banyak. Apakah semuanya kita bayar, padahal kalau biaya ini diberikan untuk imunisasi berapa juta anak terlindungi,” kata Menkes kepada Beritasatu usai rapat tersebut.

Ikabdi menyanggupi untuk menyodorkan kajian ilmiah dalam minggu ini. Sedangkan untuk data rill di lapangan, Ikabdi membutuhkan waktu lebih lama. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyamakan persepsi? Tergantung pada kesepakatan Kemkes dan para pihak. Lebih cepat perdebatan ini diselesaikan lebih cepat ada kepastian bagi pasien. Pasien tentu berharap pelaksanaan Kepmenkes ini tidak hanya ditunda, tetapi dibatalkan.

“Sebenarnya suara pasien adalah supaya Kepmenkes dicabut. Tetapi kami hormati putusan penundaan ini asalkan pasien kanker kolorektal metastatik tertentu bisa mendapat pengobatan target terapi,” kata Aryanti Baramuli, Ketua Cancer Information and Support Center (CISC) selaku wakil pasien.

Persoalannya sekarang, bagaimana memastikan agar selama periode penundaan ini pasien peserta JKN-KIS yang membutuhkan terapi target dengan dua obat ini mendapatkan pelayanan. Karena Kepmenkes ini sudah mulai efektif berlaku per 1 Maret 2019, maka dibutuhkan surat keputusan yang sama dari Menkes untuk menunda pelaksanaannya.

Dengan adanya kesepakatan bersama di Komisi IX DPR, secara otomatis Menkes harus aktif untuk membuat surat keputusan penundaan, sehingga BPJS Kesehatan kembali menanggung dua obat ini untuk pasien-pasien yang memang butuh. Paling tidak ada penjelasan atau pemberitahuan kepada rumah sakit yang bekerja sama BPJS Kesehatan untuk tetap memberikan layanan obat terapi target tersebut kepada pasien.



Sumber: Suara Pembaruan