Soal Obat Kanker Kolorektal, Kemkes dan Dokter Belum Sepakat

Soal Obat Kanker Kolorektal, Kemkes dan Dokter Belum Sepakat
Menteri Kesehatan, Nila Djuwita F Moeloek, menghadiri peresmian bangsal remaja RS Kanker Dharmais, Rabu (27/2/2019). ( Foto: Beritasatu Photo / Indah Handayani )
Dina Manafe / IDS Rabu, 20 Maret 2019 | 16:02 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Kesehatan (Kemkes) menunda sementara pelaksanaan kebijakan untuk menghapus dua obat terapi target kanker kolorektal metastatik, yaitu Bevaxizumab dan Cetuximab, dari paket manfaat JKN-KIS. Komisi IX DPR meminta Kemkes dan pihak terkait lain untuk mengevaluasi ulang dan merevisi kebijakan tersebut.

Kebijakan yang tertuang dalam Kepmenkes Nomor HK.01.07/707/2018 tentang Formularium Nasional (Fornas) itu ditunda karena belum ada kesepahaman para pihak terkait, khususnya Kemkes dengan dokter dan antara dokter sendiri. Perbedaan pendapat ini lebih ke masalah teknis, yaitu indikasi medis penggunaan obat ini. Perdebatan seputar apakah obat ini benar-benar dibutuhkan oleh pasien kanker kolorektal (usus besar) metastatik, dan berapa biaya yang efektif (cost effective) dalam layanan JKN-KIS.

Untuk diketahui, sebelum adanya Kepmenkes baru tersebut, obat Bevaxizumab dan Cetuximab dijamin dalam paket manfaat JKN-KIS bagi pasien kanker kolorektal metastatik, yaitu pasien stadium lanjut di mana kankernya sudah menyebar ke organ tubuh lain dan tidak mempan lagi dengan terapi lain. Dengan perkembangan teknologi, dua obat ini diciptakan dengan cara kerja yang sama sekali berbeda, yaitu sebagai terapi target untuk memperlambat atau mematikan pertumbuhan sel kanker.

Obat ini bekerja menghalangi suplai darah kanker atau memblokir protein yang dibuat oleh kanker untuk meningkatkan pertumbuhan. Khusus Obat Cetuximab juga digunakan untuk kanker kepala, leher dan ginjal.

Komite Penilaian Teknologi Kesehatan (KPTK) yang diberi kewenangan oleh Kemkes kemudian melakukan Health Technology Assesment (HTA) untuk menilai aspek keamanan, efikasi, efektivitas, dan evaluasi ekonomi terhadap obat ini. Dari penilaiannya, tim HTA menyimpulkan bahwa dua obat ini efektif, tetapi tidak cost effective. Artinya, efek klinisnya tidak signifikan dan tidak efektif secara biaya. Manfaatnya tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan.

Ketua KPTK, Prof Sudigdo Sastroasmoro mengungkapkan, ada beberapa aspek ekonomi yang dikaji. Pertama, kajian terhadap cost effectiveness analysis (CEA), yaitu menganalisa berapa rupiah yang diperlukan untuk mendapatkan hasil/keluaran klinis dari terapi target ini. Misalnya apakah terapi ini menurunkan angka kesakitan dan kematian. Kedua, mengkaji dari sisi cost utility analysis (CUA), yaitu menganalisa misalnya berapa tambahan hidup berkualitas pasien kalau menggunakan obat terapi target ini. Ketiga, budget impact analysis (BIA), yaitu menganalisa berapa dampak penggunaan obat terapi target ini terhadap pendanaan yang tersedia.

“Kami mencari sumber pustaka, mencari data primer di sejumlah rumah sakit untuk mengetahui apakah obat manjur dan aman kalau diterapkan pada pasien di Indonesia. Berapa penambahan masa hidup dan kualitas hidup pasien rata-rata kalau menggunakan obat ini. Terus berapa biaya yang diperlukan untuk menambah satu tahun hidup berkualitas pasien dengan biaya yang efektif,” kata Sudigdo.

Hasil kajian tersebut menunjukkan pemberian Bevacizumab pada pasien kolorektal stadium metastasik hanya menambah progression free survival (PFS) atau menahan perkembangan sel kanker hanya selama 2 bulan dengan kebutuhan biaya sebesar Rp 530 juta per tahun atau menambah masa hidup berkualitas pasien hanya sampai 1 bulan dengan biaya obat yang diperlukan sebesar Rp 1 miliar.

Dari perspektif fasilitas kesehatan yang memberikan layanan, obat ini hanya menambah 1 tahun hidup berkualitas pasien dengan anggaran Rp 837 juta, sedangkan dari perspektif pasien sebesar Rp 890 juta. Jadi, dibutuhkan anggaran Rp 890 juta bagi pasien untuk bertahan hidup selama 1 tahun dengan terapi target ini.

Dari analisis dampak biaya, kata Sudigdo, diperlukan biaya Rp 15 triliun untuk menambah 5 tahun masa hidup satu pasien, dengan asumsi kalau semua penyakit kanker kolorektal yang didiagnosa diberikan obat Bevasizumab seperti sekarang ini. Di negara maju sekali pun, obat ini tidak efektif secara biaya, sehingga tidak dijamin utuh dalam program jaminan kesehatan. Satu-satunya cara untuk membuatnya cost effective adalah menurunkan harga obatnya secara drastis oleh industri farmasi.

“Kajian ini juga menunjukkan penambahan obat Bevasizumab baru dikatakan cost effective kalau harganya didiskon sebesar 93%. Jadi obat ini memang benar-benar mahal. Oleh karena itu, di mana pun obat ini tidak dijamin secara utuh, sekali pun di negara maju,” ujar Sudigdo.

Namun, dokter bedah digestif yang sehari-harinya berhadapan dengan pasien kolorektal punya pendapat berbeda. Perhimpunan Dokter Bedah Digestif Indonesia (Ikabdi) merasa tidak dilibatkan dalam studi HTA, padahal merekalah yang memiliki keilmuan khusus kolorektal dan menangani langsung pasien. Ketua KPTK, Prof Sudigdo Sastroasmoro, pun pada rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR mengakui dalam studi HTA tidak melibatkan dokter bedah digestif.

Sangsi

Hasil studi tim HTA pun disangsikan Ikabdi. Sekjen Ikabdi, Abdul Hamid Rochman, menyatakan tidak menerima hasil studi HTA karena sampel yang dipakai untuk studi tersebut tidak sesuai keilmuan bedah digestif. Secara metodologi studi mungkin bagus, tetapi sampel yang digunakan bias. Pasien kanker kolorektal yang tidak perlu mendapatkan terapi target masuk dalam sampel studi, sehingga hasilnya tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Jika alasan tim HTA adalah dua obat ini efektif untuk penyakit, tetapi tidak efektif secara biaya, mengapa solusinya dihapus dari paket manfaat JKN-KIS. Masih ada upaya lain untuk menekan biaya, misalnya menurunkan harga obat atau urun biaya (cost sharing), bukan dengan mengorbankan pasien sekali pun jumlahnya hanya dua-tiga orang. Karena sebagai peserta JKN-KIS yang membayar premi tiap bulan, dua-tiga pasien tersebut berhak mendapat terapi terbaik.

Adanya obat terapi lain sebagai pengganti Bevaxizumab dan Cetuxizumab sebagaimana disebutkan Kemkes dan tim HTA sama sekali tidak benar.

“Sampai saat ini belum ada obat penggantinya. Obat pilihan yang disebutkan Kemkes tersebut hanya untuk terapi kanker kolorektal secara umum, bukan terapi target,” ujar Hamid kepada Beritasatu.

Cara kerja obat terapi target sama sekali berbeda, lebih spesifik. Obat ini diberikan secara restriksi (pembatasan) untuk pasien tertentu yang ditentukan oleh dokter bedah digestif. Secara kajian ilmiah, 70% dari seluruh pasien kolorektal stadium lanjut tidak membutuhkan terapi target.

Ini dinilai oleh dokter bedah digestif, bukan dokter spesialis lain. Sehingga tersisa 30% pasien yang perlu dipikirkan untuk diberikan restriksi terapi target. Dari jumlah ini, pun ternyata berdasarkan lokasi kankernya (sebelah kanan) tidak efektif dengan terapi target. Artinya, meskipun diberikan terapi target tidak terjadi peningkatan kualitas hidup secara signifikan pada pasien.

Sedangkan pada sebelah kiri menunjukkan perbaikan signifikan jika diberikan terapi target. Jumlah populasinya 22,86%. Namun, dari 22,86% ini juga ternyata tidak semuanya perlu diberikan terapi target. Karena tergantung faktor lain, seperti skor pasien tidak cukup untuk diberikan obat terapi target, ada penyakit penyerta, hasil lab tidak memenuhi syarat, dan lain-lain.

Jadi, jumlah 22,86% adalah angka maksimal. Ahli bedah digestif memperkirakan yang sangat membutuhkan terapi target sekitar 15% sampai 20% penderita kanker kolorektal stadium metastatik. Angka ini jauh lebih kecil dari perkiraan HTA, bahwa seluruh pasien kanker kolorektal metastatik membutuhkan terapi target. Meskipun sedikit jumlahnya, pasien ini membutuhkan terapi target untuk tetap bertahan hidup. Dan mereka berhak untuk itu.



Sumber: Suara Pembaruan