Pemerintah Harus Naikkan Cukai Rokok 57%

Pemerintah Harus Naikkan Cukai Rokok 57%
Petugas Satpol PP saat melakukan pengawasan dan evaluasi pelarangan display rokok di minimarket di wilayah se-Kota Depok, Jawa Barat, Rabu, 24 Oktober 2018. ( Foto: Suara Pembaruan/Bhakti Hariani )
Dina Manafe / IDS Jumat, 5 April 2019 | 12:14 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Untuk meningkatkan kemampuan fiskal bagi sektor kesehatan, pemerintah disarankan menaikkan dan earmarking (mengembalikan sebagian dana ke pemerintah) cukai rokok. Apabila alokasi anggaran kesehatan pemerintah dinaikkan, misalnya di atas 5% dari APBN dan 10% dari APBD akan berdampak pada alokasi untuk sektor lain.

Solusinya, pemerintah harus menaikkan cukai rokok menjadi 57% dari harga jual eceran (HJE) sesuai UU Cukai. Dengan cara ini, menurut survei CHEPS UI, akan ada manfaat ganda, yaitu penerimaan pemerintah dari pajak naik sebesar sekitar Rp 50,1 triliun dan jumlah perokok akan turun sebanyak 6,9 juta orang.

Demikian disampaikan pakar kesehatan masyarakat sekaligus team leader health sector review (HSR) 2018, Prof Ascobat Gani peluncuran dan diseminasi Kajian Sektor Kesehatan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 2018 di Jakarta, Kamis (4/4).

Solusi lainnya, menurut Ascobat, mobilisasi sumber pendapatan dari nonpemerintah untuk kesehatan. Misalnya, membuka peluang yang luas bagi swasta untuk melakukan investasi fasilitas pelayanan kesehatan, seperti klinik, RS dan laboratorium medis di wilayah-wilayah yang sulit. Pemerintah membuat pemetaan di mana klinik dan RS tersebut dibutuhkan. Swasta diberi kemudahan administrasi dan insentif lain untuk membangun RS dan klinik tersebut. Di beberapa daerah, pihak swasta membangun fasilitas kesehatan di atas lahan yang disediakan oleh pemerintah daerah setempat.

Ascobat mengatakan, pembiayaan kesehatan menghadapi tantangan berat di masa-masa mendatang. Salah satunya, jumlah penduduk yang terus bertambah sementara banyak yang semakin tua dan menyebabkan meningkatnya penyakit kronik degeneratif berbiaya tinggi. Ini memerlukan mobilisasi biaya kesehatan yang lebih besar.

Sementara itu walaupun menurun, jumlah penduduk miskin masih cukup besar. Mereka memerlukan subsidi premi. Selain penduduk miskin, ada pula penduduk tidak miskin tetapi tidak mampu membayar biaya pelayanan kesehatan, sehingga pemerintah harus membiayai premi mereka melalui segmen PBI dalam program JKN-KIS.

Tantangan lainnya, dalam lima tahun terakhir program JKN-KIS mengalami defisit. Bahkan sudah diperkirakan di 2019 ini masih defisit sebesar Rp 13,2 triliun. Di saat bersamaan, dibutuhkan biaya lebih besar untuk pengadaan fasilitas kesehatan yang lebih merata guna menjamin akses pelayanan bagi peserta JKN-KIS, termasuk pemerataan tenaga kesehatan dan ketersediaan obat.

“Di sisi lain, bantuan luar negeri untuk kesehatan seperti GAVI dan GF-ATM akan berakhir dalam tahun-tahun mendatang. Itu artinya, APBN kita harus siap untuk membiayai penanggulangan penyakit yang semula dibantu dari donor luar negeri,” kata Ascobat kepada Beritasatu.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas, Subandi Sardjoko, mengatakan, proporsi anggaran kesehatan saat ini sudah sesuai amanat UU. Namun memang belum cukup untuk mengatasi banyaknya persoalan di bidang kesehatan.

"Kita masih punya tantangan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat. Terutama masalah stunting dan penyakit tidak menular jadi pekerjaan rumah yang betul betul harus kita turunkan kasusnya," kata Subandi.

Menurut Subandi, pemerintah akan menggali sumber pendanaan lain untuk sektor kesehatan selain dari APBN. Misalnya bisnis filantropis untuk penguatan ketersediaan air bersih, sanitasi, dan kegiatan promosi kesehatan lainnya.



Sumber: Suara Pembaruan