Hanya 11 Provinsi yang Punya Cukup Dokter Spesialis

Hanya 11 Provinsi yang Punya Cukup Dokter Spesialis
Dokter spesialis Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT) memeriksa telinga anak saat program kesehatan telinga Millenial Road Safety Festival Polres Lhokseumawe, di Lhokseumawe, Aceh, Minggu (10/3/2019). Pemeriksaan THT gratis bagi masyarakat itu bertujuan menjaga kesehatan telinga, mencegah gangguan pendengaran terutama saat berkendaraan. ( Foto: ANTARA/Rahmad / ANTARA/Rahmad )
Dina Manafe / IDS Senin, 8 April 2019 | 12:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Kesehatan (Kemkes) akan melanjutkan program penempatan dokter spesialis ke daerah-daerah yang masih kekurangan tenaga. Untuk melanjutkan program yang sebelumnya dikenal dengan wajib kerja dokter spesialis (WKDS) tersebut, Kemkes masih menunggu Peraturan Presiden (Pepres) baru ditandatangani Presiden Jokowi.

Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemkes, Usman Sumantri mengatakan, sebagian besar provinsi masih kekurangan dokter spesialis. Baru ada sekitar 11 provinsi yang mempunyai jumlah dokter sesuai standar.

Idealnya, rasio dokter spesialis adalah 10 sampai 11 orang dalam 100.000 penduduk di sebuah wilayah. Sebelas provinsi tersebut, yaitu DKI Jakarta, Yogyakarta, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Kepulauan Riau, dan Banten.

“Untuk jenis spesialis tertentu memang produksinya sangat sedikit, sehingga tidak berimbang. Misalnya, dokter spesialis anastesi. Kita mau tempatkan dokter spesialis lainnya harus ada tenaga anastesi ini, sementara produksinya sangat sedikit, sehingga tidak berimbang,” kata Usman di Kantor PPSDM, Jakarta, baru-baru ini.

Menurut Usman, selain jumlahnya sedikit, distribusinya juga bermasalah. Di 11 provinsi yang jumlah dokter spesialisnya sudah sesuai standar pun kebanyakan menumpuk di ibukota provinsi. Beberapa kabupatennya kekurangan. Ketersediaan dokter spesialis ini tentu jadi persoalan, terutama dalam mendukung layanan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Di akhir tahun ini hampir seluruh penduduk Indonesia akan menjadi peserta JKN-KIS. Itu artinya, pemanfaatan program ini juga meningkat, sehingga pemerintah wajib menyediakan dan memudahkan akses bagi peserta untuk mendapatkan layanan kesehatan.

Jika tidak, maka program JKN-KIS justru menciptakan ketidakadilan. Sebab, jaminan kesehatan ini hanya akan dinikmati orang-orang yang mudah akses fasilitas kesehatan. Sedangkan mereka yang di daerah terpencil, meskipun mengantungi kartu kepesertaan JKN-KIS, tetapi tidak bisa memanfaatkannya karena sulitnya akses ke fasilitas kesehatan.

Untuk mengatasi kekurangan dokter spesialis ini, Kemkes membuat program WKDS yang dimulai sejak 2017 lalu dengan landasan hukum Perpres 4/2017. Para dokter spesialis yang baru lulus pendidikan spesialis ditempatkan di daerah tujuan selama satu tahun. Mereka melaksanakan layanan spesialistik di rumah sakit (RS) milik pemerintah di daerah-daerah yang memiliki masalah kesehatan maupun daerah kategori terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Sampai akhir 2018, telah ditempatkan 2.039 peserta WKDS.

Sayangnya, program ini kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) pada 18 Desember 2018 setelah gugatan yang diajukan seorang dokter, Ganis Irawan, disetujui. Penggugat mempersoalkan kata wajib dan penahanan surat tanda registrasi (STR) peserta WKDS, yang dinilainya melanggar hak asasi manusia (HAM) seorang dokter dan Konvensi ILO.

Menurut Usman, WKDS punya tujuan mulia untuk memberikan akses layanan spesialistik kepada masyarakat di daerah-daerah yang sulit dan selama ini tidak diminati oleh seorang dokter spesialis. Menurutnya tidak tepat jika program ini digugat karena alasan HAM dan Konvensi ILO. Konvensi ILO sendiri dilatarbelakangi oleh adanya kerja paksa, tidak ada jam kerja, dan tanpa salary (upah). Itu sangat berbeda dengan WKDS yang memiliki jam kerja jelas di rumah sakit dan gaji yang sangat memadai.

“Seorang peserta WKDS yang ditempatkan di daerah sangat terpencil mendapat insentif Rp 30 juta, daerah terpencil Rp 23 juta, dan daerah biasa Rp 18 jutaan. Ini belum termasuk insentif dari pemda. Di beberapa daerah di Papua, misalnya, insentif yang diterima peserta WKDS lebih dari Rp 30 juta,” kata Usman.

Tidak bijak jika alasan WKDS digugat karena melanggar HAM dokter. Bagaimana dengan HAM dari jutaan rakyat Indonesia di daerah sulit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pasal 28 H UUD 1945 mengamanatkan setiap warga negara berhak terhadap pelayanan kesehatan? Dalam UU 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan pun disebutkan dalam kondisi tertentu pemerintah dapat mewajibkannya.



Sumber: Suara Pembaruan